Puisi

1.8.20

Mengantisipasi Membesarnya Isu Negatif yang Menggerus Citra Perusahaan di Saat Krisis


DINAMIKA perusahaan di era digital 4.0 merupakan tantangan paling urgen bagi lembaga kehumasan paska modern. Ada beberapa faktor yang memperkuat fenomena tersebut:


Pertama, era digital 4.0 biasa pula diidentifikasi sebagai era distrupsi. Menurut pakar managemen modern Renald Kasali, era distrupsi ditandai dengan runtuhnya paradigma lama, baik dalam managemen, marketing, organisasi, birokrasi, baik di lembaga pemerintahan maupun di dunia bisnis, sedangkan paradigma baru belum juga menemukan bentuk baru.

Pemicu dari era distrupsi ini adalah munculnya revolusi teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi. Perubahan dahsyat dan tak terduga bisa tiba-tiba muncul dan melindas cara-cara lama berbisnis yang konvensional. Renald mencontohkan bagaimana kemunculan aplikasi Grab atau Gojek yang mampu melibas bisnis transportasi konvesional seperti taksi dan angkutan umum lainnya.

Dengan bermidal inovasi dalam aplikasi serta membangun pola kerja kemitraan dengan pemilik kendaraan, Grab maupun Gojek tidak lagi memerlukan modal kapital besar tapi hanya bermodal kemitraan. Initinya, dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis modal knowledge, Grab dan Gojek melambung sebagai bisnis kelas wahid.

Namun di samping itu, menurut Khasali, era revolusi teknologi informasi juga membawa wajah yang paradoks. Salah satu dampaknya yang paling mencolok adalah terjadinya perubahan dahsyat dalam perilaku masyarakat dalam mempersepsi sesuatu.

Di era sebelumnya, rujukan masyarakat, pemerintah dan stakeholders dalam mengambil kebijakan adalah hasil dari analisa yang merujuk pada media-media konvesional atau media mainstream, seperti surat kabar, media elektronik (TV & radio) serta majalah.

Kini rujukan publik tidak lagi hanya sebatas media tersebut. Hadirnya revolusi digital dengan sendirinya mengubah karakter dan perilaku publik dalam melakukan interaksi dan membangun relasi. Dalam buku “Sosiologi Media”, disebutkan karakter yang dibawa revolusi digital yang melahirkan media sosiol (medsos) memberi dampak yang sebelumnya tidak terbayangkan. Sebelumnya, perilaku dan kecenderungan publik bisa dikendalikan melalui rekayasa media yang memang memiliki sifat searah, terpusat dan terkontrol melalui pusat-pusat penyebaran informasi semisal surat kabar, Televisi, radio dan lain-lain.

Saat ini, arus produksi informasi dan penyebarannya menjadi demikian cair, tak terbendung dan tidak mampu dikendalikan. Watak ‘anak kandung’ revolusi digital yakni media sosial sangat dinamis, interaktif dan ditandai dengan terbangunnya ‘dunia rekaan’ tersendiri yang oleh pakar disebut syberspace.

Era ini, oleh para pakar komunikasi publik disebut sebagai era komentar. Kehadiran komunikan ditandai dengan eksitensinya dalam mengimentari sesuatu. Bila di abad 19 (revolusi industri) Filsuf Rene Descartes mengatakan “conigto ergo sun” (aku berpikir maka aku ada), maka di era ini lebih cocok bila dikatakan “aku berkomentar maka aku ada”.

Dalam konteks perubahan pola komunikasi yang dahsyat tersebut, mau tak mau, suka tak suka, sangat berdampak pada pola komunikasi publik sebuah organisasi baik itu instansi pemerintah maupun lembaga swasta. Efek yang ditimbulkan oleh berubahnya pola komunikasi publik dengan sendirinya akan berdampak pada ‘daya tahan’, citra dan competitivnes sebuah perusahaan.

Kebesaran sebuah perusahaan yang dulu ditakar dengan kemampuan menghimpun, mengelola dan memproduksi modal sumber daya alam dan tenaga kerja yang murah, kini bertransformasi menjadi modal pengetahuan (knowledge) dan inovasi. Kecepatan merespon dan antisipasi yang jitu menjadi modal dalam keniscayaan perubahan yang ada.

Mengidentifikasi Krisis Citra Perusahaan

Era revolusi informasi menjadikan perilaku publik berubah secara drastis. Sejak hadirnya media sosial (medsos) arus perubahan tersebut menjadi demikian dahsyat.

Dalam era digital industri 4.0, kekuasaan dalam merekayasa informasi tidak bisa lagi dikendalikan oleh satu atau beberapa kekuatan saja. Sifat oligarki penguasaan informasi perlahan runtuh digantikan dengan munculnya orbit pusat-pusat baru yang sangat beragam, berada di mana saja serta mampu dilakukan oleh siapa saja.

Di era ini (dengan perangkat medsos), setiap orang memiliki akses untuk bertindak sebagai produsen, penyalur sekaligus sebagai konsumen (pembaca). Fenomena ini menjadikan ruang interaksi publik di dunia maya sangat dinamis, cepat serta tak bisa dikendalikan. Setiap isu, sekecil apapun dengan hitungan detik mampu menggelinding, membesar, melebar dan liar. Bila tak direspon dengan cepat dan tepat, maka isu tersebut bisa membuat citra sebuah lembaga atau perusahaan ambruk dan susah untuk dibangkitkan kembali.

Dengan demikian, sebuah perusahaan, khususnya lembaga kehumasan dalam perusahaan wajib mengetahui dan memahami sekaligus mengidentifikasi ciri-ciri krisis citra perusahaan secara dini untuk bisa mengambil langkah antisipasi secara cepat dan tepat.

Berikut ini ciri-ciri perusahaan yang mulai dilanda krisis citra:

Munculnya sebuah isu yang menjadi perhatian publik.

Isu berkembang biak tak terkendali di ruang media sosial (medsos).

Isu tersebut semakin melebar dan menjadi sorotan media mainstream (koran, TV, media on line).

Isu tersebut mulai mengganggu kinerja perusahaan.

Terjadi insitusionalisasi isu di mana publik mulai mempercayai isu tersebut dan mengidentifikasi isu tersebut dengan perusahaan.

Isu tersebut menjadi semakin kisruh karena telah merembes menjadi konflik di internal perusahaan.

Apa yang Perusahaan Harus Lakukan?

Mengidentifikasi isu yang bisa meruntuhkan citra perusahaan secara dini menjadi demikian penting. Lembaga kehumasan perusahaan yang menjadi ujung tombak performance perusahaan di mata publik harus mampu dengan cepat mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah cepat dan cepat untuk meredam isu tersebut.

Dengan demikian diperlukan sistem yang terintegrasi untuk identifikasi dan mendiagnosa isu lengkap dengan prosedur tanggap cepat yang harus dilakukan.

Untuk itu diperlukan tim khusus tanggap darurat yang bisa bergerak fleksibel dan mampu dengan cepat mengambil keputusan dan langkah-langkah praktis dalam meredam isu.

Dalam mengidentifikasi isu, harus dibuat ambang batas toleransi yang bisa dijadikan rujukan apakah isu tersebut dianggap sepele atau malah didiagnosa akan semakin membesar.

Tim ini bekerja berdasarkan prinsip dasar bahwa setiap isu terkait nama baik perusahaan harus dengan dinilai berpotensi besar akan meruntuhkan citra perusahaan. Tak ada isu kecil. Semuanya harus menjadi perhatian tim dan menganalisis kemungkinan dampaknya. Bila dipediksi bakal membesar, makan prosedur tanggap darurat harus di jalankan. (**)

31.7.20

Kata


KETIKA kata terbentuk di sanalah dunia mencari wujudnya yang sering berkhianat.(*)

Demokrasi Pilkada dalam Perangkap Oligarki


SETIAP jelang perhelatan pilkada, saya selalu menemukan demikian hebohnya dunia maya (media sosial) oleh ingar bingar kicauan nietizen. Saya mendapati betapa responsifnya warga negara dunia maya menggiring opini, memamerkan sokongan dan bahkan hingga mengorek aib kandidat yang tidak didukungnya. Dalam jagat digital, kehebohan politik pilkada ini kerap membikin kita terkaget-kaget karena jenis informasi yang diluncurkan kerap membawa banyak tafsiran. Benar atau tidak, informasi ini kemudian menjadi konsumsi publik.


Saya membayangkan, bila ada seorang pengamat luar negeri yang mencoba berselancar dalam jagat dunia maya politik Indonesia, pastilah meletakkan hipotesa awal pengamatannya dengan asumsi; kesadaran politik warga di negeri ini telah mencapai tahap gemilang. Asumsi ini bisa dimaklumi, mengingat betapa dahsyatnya dinamika politik dunia maya di Indonesia. Hampir semua ruang percakapan (baca: status dan atau twit) didominasi pertarungan memperebutkan opini publik.

Namun benarkah, kesadaran warga terkait melek politik di negeri ini sudah demikian menjulang tinggi? Terus terang saya kurang paham. Tapi saya pernah membaca buku bagus dari Burhanuddin Muhtadi dengan judul “Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral” dan buku F. Budi Hardiman dengan judul menohok: “Dalam Moncong Oligarki”, dan menemukan anomali dan paradoks dalam demokrasi di negeri ini.

Pada dua buku ini dikuliti hingga tulang sumsum bagaimana anatomi demokrasi negeri ini dengan tone yang sama yakni, demokrasi kita telah gagal dalam memenuhi ekspektasi rakyat. Demokrasi kita dalam tahap awal reformasi telah dibajak oleh politik oligarki. Politik elitis yang menelikung di sudut-sudut remang balik layar dalam panggung politik permukaan hiruk-pikuk yang artifisial. Politik kartel dibalik jubah “demi kemaslahatan rakyat”, namun menyedot habis energi positif demokrasi dan mengubahnya menjadi limbah politik transaksional. Demokrasi kemudian menjelma menjadi berbunyi “demi keuangan yang maha esa” di sana.

Lalu bagaimana kita menjelaskan demikian maraknya jagat medsos kita dalam setiap perhelatan demokrasi pemilihan? Di sinilah anomali dan paradoks itu berlangsung. Karena segala gegap gempita itu tidak lain adalah buih-buih di lautan yang menggelombang dahsyat namun tak membawa nilai subtansial. Dengan bahasa sederhana; semua itu adalah sejenis keriuhan “pemandu sorak” yang hanya bisa mengikuti genre politik yang telah diatur segelintir para “raksasa” politikus di menara gading partai politik. Maka segala yang mengharu-biru di dunia politik pilkada, sebenarnya bukanlah murni harapan rakyat, namun tak lebih dari pseudo demokrasi yang sudah terpakem dalam cerita yang telah disetting dan disutradarai oleh segelintir para oligarki dan kartel politik di negeri ini. Apa boleh buat. (**)

28.7.20

Kutipan Malam


Lampu diperangkap sunyi
Terpenggal
Gerimis membelahnya
Juga irisan hati

***

Di seberang jalan
Pelacur tua pulang
Layu dalam kosong
Keruh air mata
Basah di lembar 10.000 an

***

Seorang anak kecil
Menjajakan kue kecil
Suaranya parau
Lukanya galau

***

Malam meluncur lirih
Waktu jatuh
Di mana Engkau saat itu
Ada yang bertanya
Tengadah ke langit


Makassar, Juli 2020

Pramoedya


NAMANYA Pramoedya Ananta Toer. Dia adalah salah satu sosok penulis Indonesia yang paling kritis sekaligus paling membuat kekuasaan demikian kerepotan menghadapinya. Penjara, pembuangan adalah jalan hidup yang dipilihnya. Sebuah keyakinan telah dipegang teguh dalam penderitaan hidup berkepanjangan. Sebuah ideologi yang meletup tak habis-habisnya demi perjuangan membela hak kaum miskin dan tertindas.

Setiap kekuasaan yang berdiri gemetar di hadapan kata-kata adalah kekuasaan yang pasti dibangun dengan teror dan horor. Kekuasaan semacam ini senantiasa memperlakukan orang-orang yang kritis sebagai musuh yang harus diberangus.

Dalam kata-kata yang diucapkan dengan landasan kejujuran bisa jadi adalah sebentuk lain dari gema yang mewakili suara hati nurani rakyat. Inilah mengapa kekuasaan yang memunggungi hak rakyat menjadi demikian ketakutan dengan cermin dirinya sendiri.

Pramoedya menulis. Amunisinya hanya kata-kata. Justru karena itulah dia terlihat seperti sebuah ironi. Di zaman yang memulai gemerlapan oleh kerakusan dan keserakahan. Di era yang menjadikan kekuasaan dan kekayaan menjadi medan perebutan yang ganas, Pramoedya berdiri sendiri. Mungkin tidak tegap bahkan terlihat sempoyongan. Namun dia tetap berdiri. Tetap lantang bersuara. Tetap menggemakan suara kepedihan rakyat kecil.

Namanya Pramoedya Ananta Toer. Dia mungkin lebih dihargai di luar negeri dibanding di negerinya sendiri yang hingga mati diperjuangkannya. Tapi apakah memang dia butuh semacam penghargaan? Entalah. Namun Pramoedya terus saja menulis. Mengabarkan suara jerit hati nurani rakyat kecil. Mungkin itu sudah cukup baginya. (*)

27.7.20

Optimalisasi Peran Humas dengan 4 Paradigma Baru Kehumasan


ERA baru komunikasi publik mengalami fase perubahan yang sangat dahsyat. Ruang-ruang komunikasi publik menjadi sangat cair, tanpa sekat serta cenderung lebih bersifat interaktif.

Sejak revolusi digital yang dibarengi dengan revolusi teknologi informasi internet di akhir abad 20, rentetan penemuan terkait cara baru berkomunikasi mengalir deras. Salah satu yang paling anyar adalah penemuan alat bantu komunikasi publik yang akrab disebut Media Sosial (medsos) publik beserta segala turunannya mulai dari facebook, twitter, instagram dan sebagainya maupun media sosial chatting seperti whatsApp, Telegram, line, wechat dan lain-lain.

Semakin ke depan, gerak penemuan tersebut semakin terkonvergensi dalam satu aplikasi yang semakin memudahkan pengguna melakukan interaksi komunikasi. Dampak dari perubahan cara berkomunikasi ini memang cukup signifikan. Di era sebelummnya, model komunikasi publik (massa) sangat bertumpu pada media massa arus utama (mainstream) serta bergerak satu arah (top down). Dengan demikian, pusat-pusat membentukan opini publik sangat dihegemoni oleh media massa arus utama seperti surat kabar, majalah dan media elektronik.

Hal tersebut di atas tidak lagi berlaku di era teknologi digital dalam revolusi teknologi informasi seperti saat ini. Dengan karakter baru yang dimilikinya, era teknologi informasi saat ini sangatlah cair, interaktif dan yang paling utama adalah lenyapnya ‘pusat-pusat’ pengendalian informasi. Saat ini. melalui aplikasi di smartphone, setiap orang mampu memproduksi, menyimpan, mendistribusikan sendiri informasi yang dibuatnya atau dibuat oleh orang lain. Hal ini sangat berdampak besar karena dari penelitian (survei tahun 2018) dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APPJII) menyebutkan jumlah pengguna internet di Indonesia telah tembus 171 Juta jiwa dan terus mengalami peningkatan tajam.

Perubahan dahsyat model komunikasi publik era baru ini dengan sendirinya membawa dampak, baik dampak positif maupun negatif.

Dengan mengacu ke fenomena tersebut, maka setiap institusi baik perusahaan swasta maupun pemerintah mau tak-mau harus melakukan transformasi besar-besaran untuk mengatisipasi fenomena tersebut. Lembaga kehumasan yang menjadi wadah (institusi) yang memiliki fungsi penghubung komunikasi antara institusi dengan khalayak publik, yang bertugas menkaga dan membangun citra institusi serta proaktif membina hubungan dengan publik harus pertama-tama melakukan transformasi tersebut.

Pemahaman terkait karakter zaman yang melahirkan fenomena cara berkomunikasi publik yang baru harus menjadi rujukan setiap personil lembaga kehumasan. Karakter inovasi yang sangat kental di era teknologi informasi harus pula dimiliki oleh personil lembaga kehumasan.

Insan yang berkecimpung di bidang kehumasan dituntut berubah secara cepat, aktif, dengan hasil maksimal. Sehingga, dapat memenuhi harapan masyarakat yang selaku menekankan pelayanan prima. 

Di era yang dinamakan disrupsi alias perubahan di berbagai sektor akibat datangnya era revolusi industri 4.0 saat ini membuat masyarakat menuntut kinerja pemerintahan yang terbaik dan ekstracepat, tetap terukur dan kredibel. Namun, tingginya ekspektasi masyarakat belum dapat dipenuhi oleh banyak instansi pemerintahan. 

Untuk itu, humas dan seluruh personel pemerintahan harus mengubah paradigmanya dan memiliki spirit melayani sebagai acuan dalam setiap langkah kerjanya. Perlu semangat melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Humas adalah speed, berubah secara cepat. ini harus menjadi modal bagi humas dan semua ASN untuk maju. Humas harus aktif. Selain itu harus punya agenda setting, punya perencanaan apa yang ingin disampaikan, tidak seadanya.

Setidaknya dalam teori yang terkait era paradigma baru komunikasi publik menuju tata kelola institusi yang baik dijelaskan ada 4 paradigma institutional public relations yang harus diubah agar menjadi humas yang kekinian, namun tetap dipercaya oleh publik.

  1. Pelaksanaan tugas dan fungsinya dari taktis menjadi strategis.
  2. Humas harus menjadi menjadi pemain kunci dalam jalannya pemerintahan, bukan hanya pemain pendukung yang kurang berperan aktif.
  3. Humas harus memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi serta jejaring yang lebih luas, lingkup nasional bahkan internasional.
  4. penguatan positioning alias citra positif organisasi dan pribadinya. 

Perubahan paradigma tersebut diharapkan menjadi dasar bagi para pranata humas, agar tidak sekadar menjadi pemadam kebakaran atau sapu pembersih untuk setiap masalah yang berpotensi merusak citra organisasi. Humas harus mampu menyusun berbagai program dan strategi komunikasi terbaik bagi instansinya masing-masing. 

Perubahan ini membutuhkan berbagai kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh para pranata humas. Di antaranya kemampuan untuk mengomunikasikan berbagai pesan organisasi kepada para stakeholder organisasi melalui program-program komunikasi yang efektif dan efisien. 

Berbagai program dan strategi untuk mendiseminasikan berbagai informasi kepada publik dapat berlangsung sangkil (mengena) dan mangkus (manjur) apabila para pranata humas mampu menerjemahkan pesan kunci dari para pejabat publik, termasuk para Kepala Daerah. Kompetensi untuk memahami dan merancang ulang pesan kunci pimpinan instansi dan para kepala daerah harus dimiliki oleh setiap humas pemerintah, serta terus diasah agar semakin mumpuni. 

Setelah memahami maksud dari pernyataan para pejabat publik, humas harus sanggup mencari benang merah antara setiap pernyataan pemimpin dengan visi misinya.

Selanjutnya, humas wajib membuat program komunikasi yang paling tepat sasaran dan tepat medianya. Bila ketiga tips tersebut dijalankan dengan baik, niscaya humas pemerintah akan menjadi sosok komunikator profesional yang disegani dan siap menghadapi setiap tantangan yang muncul seiring perkembangan zaman. 

Kemampuan (public relations) atau humas yang profesional adalah mampu dengan cepat melakukan adaptasi dalam mengarungi arus perubahan zaman yang selalu bergerak cepat. **

24.7.20

Interlude


Sepotong sayap angin
daun-daun menyebut nama
pelan, demikian pelan
pada siapa dia menepi

Kemarin sebuah surat jatuh bersama gerimis

Mungkin hari belum malam
dia berbisik lirih
pelan, demikian pelan
pada siapa aku menyepi

Kemarin seorang mati diusung bersama kabut


Makassar, Juli 2020