Puisi

13.9.19

Biografi Hujan


Aku melepasmu jadi hujan
Di pucuk-pucuk daun engkau menunggu
Kemana angin akan meletakkanmu?

Aku mengenangmu sebagai hujan
Saat guguran musim tak juga hilang
Separuh gerimis yang engkau titip 
Lenyap enyah ke mana

Aku memangilmu dalam hujan
Udara tipis pipimu yang lembut
Ketika kehilangan adalah juga pertemuan


September 2020

9.9.19

Media Massa dalam Pusaran Politik dan Mafia


SEPERTI pada semua sektor bisnis lainnya, media massa pun tak lepas dari jerat arus besar persaingan untuk tetap mampu eksis dan bertumbuh. Apa boleh buat, realitas persaingan ‘berdarah-darah’ ini juga secara langsung berdampak pada model pemberitaan yang disajikan ke publik. 

Di tengah ‘banjir bandang’ lahirnya beribu-ribu media serta ‘tsunami’ informasi yang menandai era keterbukaan serta revolusi digital, berbagai cara dilakukan bahkan banyak media yang sudah dianggap punya nama besar terpaksa menggadaikan integritas jurnalisme-nya hanya untuk sekadar bisa bertahan hidup. 

Tak ada yang memungkiri bahwa, media massa juga adalah sebuah unit bisnis yang mengejar nilai profit. Namun yang membedakan dengan unit bisnis lain adalah dimensi sosial yang melekat pada media. Sebuah media (baca: berita) di dalam dirinya memuat nilai-nilai idealisme yang sangat kental. Bahkan dalam sejarah pergerakan Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, media massa bahkan murni lahir dalam tradisi perjuangan idealisme dan nasionalisme. 

Karena karekter media massa bukanlah murni bisnis semata, maka ada koridor dan etika ketat yang harus terpenuhi agar sebuah informasi bernilai berita (news). Dalam sebuah berita setidaknya memenuhi berbagai unsur agar dipercaya oleh publik sebagai sebuah kebenaran atau fakta. Di samping memenuhi persyaratan dasar seperti 5W1H, sebuah informasi dikatakan berita karena telah menyempurnakan apa yang kita kenal sebagai cover box side (keberimbangn berita), menyuguhkan fakta dan bukan asumsi, opini apalagi fitnah serta telah terkonfirmasi kepada sumber yang diberitakan. Nilai-nilai verikatif sangat dijunjung dalam sikap profesional seorang pewarta atau jurnalis. Dan bila itu tercederai maka ‘kutukan’ fatal bakal diperolehnya baik sebagai pribadi maupun institusi media tempat dia bekerja.

Namun zaman ini, seperti banyak dikatakan para pakar, memang banyak menyimpan paradox. Media massa pun, tak peduli betapa pomornya sudah meraksasa, banyak terjerembab dalam pusaran ‘zona merah’ persaingan dan terpaksa menggadaikan integritas jurnalis maupun medianya. 

Politik menjadikan media terbelah dalam keberpihakan yang ekstrim dalam saling dukung mendukung. Semua karena kejaran target iklan atau pesanan berita berbayar, walaupun media dan jurnalisnya sangat paham bahwa keberpihakan semacam itu sama sebangun dengan ‘melacurkan’ intelektualitas profesinya.

Namun yang paling mengkhawatirkan adalah pelacuran media yang didanai oleh para mafia. Dua dosa besar yang dilakukan media tersebut secara beruntun. Pertama, mereka telah melakukan penyesatan informasi dan pembohongan publik dan yang ke dua, mereka memberi makan keluarga dengan nafkah haram hasil dari bayaran mafia yang berasal dari jalan memanipulasi rakyat. Dan saat ini media massa kita berada pada tubir jurang kenistaan semacam itu. Kecuali yang tidak. **

8.9.19

Presiden Jokowi Kagum Pertanian Indonesia Sudah Jadi Pertanian Modern


PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) pernah merasa kagum dengan akselerasi percepatan pertanian  Indonesia yang sudah mentransformasikan dirinya dari pertanian tradisional ke pertanian modern.

Saat berdialog dengan peserta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8) lalu, Presiden Jokowi mengungkapkan apresiasi tersebut.

Presiden Jokowi mengatakan dalam 5 (lima) tahun ini, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah membagi-bagi yang namanya traktor, excavator dan bulldozer untuk yang daerah-daerah yang memiliki lahan yang besar-besar seperti di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara (Sumut).

Presiden Jokowi merasa kaget juga dalam satu kabupaten traktornya begitu banyaknya, excavator-nya begitu banyaknya, sehingga lahan besar bisa dikerjakan dengan mekanisasi peralatan-peralatan yang ada dan Jokow melihat bahwa semua itu berasal dari bantuan Menteri Pertanian.

Presiden Jokowi menegaskan memang pertanian Indonesia harus berani mengalihkan pola pola pertanian tradisional menuju ke pola pola pertanian yang modern memakai teknologi. 

Untuk itu, Presiden meminta Bupati-Bupati yang memiliki lahan yang bisa dikerjakan secara bukan manual lagi, agar meminta bantuan ke Kementerian Pertanian (Kementan) setiap tahun bantuannya banyak, untuk alat-alat seperti itu.
“Jadi kita ubah petani yang sudah berpuluh-puluh tahun dengan untuk land clearing dengan cara membakar diganti dengan pembersihan land clearing dengan traktor, dengan excavator tanpa harus membuat api,” tutur Presiden seraya menambahkan, di  APBD provinsi, APBD di Kabupaten/Kota ada semuanya.

“Berilah petani-petani kita dengan dengan mindset yang baru, pola pikir yang baru dalam bekerja, jangan biarkan mereka sudah berpuluh-puluh tahun kita masih melihat petani yang enggak mungkin mau land clearing 2 hektar dicangkul, enggak mungkin,” ujar Presiden Jokowi. 


Sebagaimana diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) dibawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman telah membagikan secara gratis sekitar 400.000 unit alat mesin pertanian (alsintan) atau naik 2000% kepada petani. 

Pencapaian kinerja kinclong ini bisa menjadi teladan sektor lain. Intinya adalah kerja keras, kerja tulus, keberpihakan total kepada petani serta ketegasan melawan pihak yang tak senang melihat Indonesia mandiri dalam hal pangan. ***

5.9.19

Berantas Mafia Pangan, Jempol Buat Menteri Amran


SOAL perang melawan mafia, Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Amran memang tidak main-main.

Seperti diketahui, dalam dua bulan terakhir ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap perusahaan-perusahaan nakal yang melakukan suap. Awal bulan Agustus kemarin, pemilik PT. CSA selaku importir bawang putih terkena OTT KPK karena melakukan suap untuk mendapatkan izin impor. 

Kemudian, baru-baru ini hasil OTT KPK menetapkan tersangka pemilik PT. FMT sebagai tersangka karena memberi suap pengurusan kontrak kerja sama dalam distribusi gula kepada PTPN III. PT. FMT ini ternyata juga merupakan importir bawang putih yang diblacklist Kementerian Pertanian (Kementan).

Tentang hal ini, Analis Politik, Hendri Satrio mengacungi jempol. Hendri yang biasa dipanggil Hensat menilai langkah berani Kementan dalam melakukan blacklist perusahan-perusahan importir bawang yang diduga nakal sejak 2017 patut diapresiasi. 

Pasalnya, importir yang termasuk dalam daftar hitam akhirnya terciduk KPK. Semoga puluhan lainnya yang ada dalam daftar hitam Kementan segera tobat.

Langkah Menteri Amran yang lebih dulu membuat daftar hitam perusahaan-perusahaan nakal ini dinilai Hensat sejalan dengan misi Presiden Jokowi yang ingin memberantas mafia pangan di Indonesia

"Dua perusahaan yang terciduk KPK ini mestinya cukup memberikan peringatan bagi perusahaan lain yang sudah masuk daftar hitam. Tajam betul penciuman Menteri Amran terhadap perusahaan-perusahaan nakal ini. Kalau tidak salah ada puluhan didaftar Kementan, mudah-mudahan yang lain segera tobat," kata Hensat di Jakarta seperti yang dikutip dalam beberapa media.

Oleh karena itu, Hensat mendukung penuh langkah KPK yang terus melakukan pembersihan terhadap pihak-pihak yang melakukan suap atau KKN. Apalagi dalam soal pangan, praktik KKN harus benar-benar dibersihkan sehingga kinerja pembangunan pertanian dalam menyediakan pangan secara berdaulat mensejahterakan petani tidak terhambat atau dicederai.

"Kita semua harus bersinergi dengan KPK, Kejaksaan, Kepolisian dan Kementan agar mafia pangan tobat. Mafia pangan itu adalah hantu pembuat kisruh suplai pangan. Harga dan stok mereka permainkan, sehingga negara dan petani selalu rugi. Jadi maju terus KPK dan Kementan sikat mafia pangan," bebernya.

Perlu diketahui, sebanyak 75 Importir bawang yang di-blacklist tersebut terbukti tidak patuh dalam melakukan wajib tanam bawang putih sebanyak 5 persen dari kuota impor seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 Tahun 2017. Selain itu, beberapa dari mereka juga tercatat memainkan harga bawang di pasaran. Harga dari negara eksportir hanya Rp 6.000/kg, tapi di Indonesia dijual Rp 50.000/kg hingga Rp60.000/kg. 


Genderang perang yang ditabuh Menteri Amran memang merupakan langkah sangat berani. Sudah menjadi berita umum bahwa mafia dalam sektor pangan telah demikian menggurita dan banyak melibatkan petinggi politik dan pemerintahan. Perang melawan mafia yang sekian lama menggerus kesejahteraan masyarakat, utamanya petani harus kita dukung. Jangan lagi beri ruang bagi mafia pangan untuk ‘menari’ di antara jeritan petani. ***

2.9.19

Menelisik Harapan Pengamat untuk Kabinet Baru Jokowi


HARAPAN tinggi pada kabinet baru yang akan dibentuk, terus digaungkan berbagai kalangan. Pembantu presiden yang berintegritas tinggi adalah salah satu kunci sukses pemerintahan.

Hal ini diungkapkan oleh pengamat politik ekonomi, Ichsanuddin Noorsy. Dengan analisis tajam didukung sejumlah data akurat, dia menyoroti kabinet kerja saat ini.

Ichsanuddin mengatakan hingga kini Indonesia masih terus dihantui masalah klasik mengenai ketidakpastian perekonomian. Hal ini yang membuatnya sulit memberikan penilaian positif pada jajaran kementerian di bidang ekonomi.

Dia mengatakan Sejak 2015 saya sudah menyebut pertumbuhan ekonomi tidak mungkin lebih dari 5,1 persen. Faktanya sampai sekarang terbukti. 

Sektor lain juga dinilai masih jauh dari harapan. Bidang hukum dan keamanan misalnya. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah dinilai hanya mencederai rasa keadilan di masyarakat.

Menurutnya, sulit menemukan pejabat yang berani jujur dalam segala hal. Sebelum penentuan jabatan harusnya ada audit posisi. Sayangnya tak satupun institusi yang mampu menjawabnya.

Meski memberikan penilaian negatif atas kinerja sebagian besar menteri di kabinet saat ini, Ichsanuddin tak membantah masih ada sosok yang menjadi pembeda. 

Berdasarkan kinerja sejak awal bertugas, dia menilai hanya sosok Menteri Pertanian, Amran Sulaiman yang layak dihormati dan dihargai. 

Hanya Amran yang sukses menunjukkan kinerjanya. Dia mampu menekan tingkat inflasi di bidang pertanian terendah sepanjang sejarah, katanya.

Di tangan Amran, pertanian Indonesia kembali menggeliat. Data yang ada menyebutkan inflasi pangan terus mengalami penurunan. Dari angka 10.56 persen pada tahun 2014, menjadi 1.26 persen pada akhir 2018.

Ichanuddin menyebut Amran masih layak mendapat kesempatan melanjutkan keberhasilannya di kabinet saat ini. Hanya saja, tantangannya akan semakin besar. Banyak pihak yang tak nyaman dengan kebijakan memihak para petani. 

“Saya menyebutkan tantangan pertanian kedepan adalah pertarungan Amran melawan para mafia pangan,” tegasnya. 

Di samping Menteri Amran, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti juga dinilai  merupakan menteri yang berkinerja baik dalam kabinet era pemerintahan Jokowi-JK. 

Hal ini disampaikan pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio. Menurut Hendri, Menteri Susi punya kekuatan positif dalam menggerakkan sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor yang berkontribusi penting dalam perekonomian nasional serta dan mempunyai keberanian untuk memberantas pencurian ikan (illegal fishing). 

“Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kendati berbagai kebijakannya sempat menuai polemik, tapi Susi mampu meningkatkan produk perikanan. Kerjanya patut diacungi jempol. Gayanya yang lugas membuat dirinya dianugerahi julukan the next people champion oleh banyak kalangan,” ujar Hendri. 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono juga dinilai miliki kineja kinclong dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengatakan, kinerja Kementerian PUPR yang dikomandangi Menteri Basoeki memang terlihat kasat mata di mana pembangunan infrastruktur nampak di mana-mana.

“Geliat pembangunan infrastruktur di bawah Menteri PUPR memang semakin menggeliat. Fakta itu bisa menjadi rujukan responden yang disurvei untuk menilai bagus pada kinerja Menteri PUPR,” kata Lucius.

Lucius mengatakan, kinerja bagus Menteri PUPR ini sebagai bukti dia bekerja atas instruksi atasannya yakni Presiden Joko Widodo yang memang fokus membangun infrastruktur.

“Jadi ini semua saya kira lebih pada sebuah komitmen Presiden Jokowi yang dilaksanakan oleh Menteri PUPR, yang kemudian menorehkan citra postitif pada Kementerian PUPR,” kata Lucius.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani  juga dianggap mempunyai kinerja bagus dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK. 

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada publik realisasi penerimaan perpajakan 2017. Sebagaimana diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak sementara mencapai Rp 1.147 triliun atau 89,4% dari target Rp 1.283 triliun.

Sedangkan realisasi penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 192,3 triliun atau 101,7% dari target sebesar Rp 194,1 triliun. Penerimaan perpajakan tumbuh 4,3% dibanding 2016.

Atas capaian itu, pengamat Perpajakan Yustinus Prastowo mengungkapkan apresiasinya kepada Menteri Sri Mulyani. Karena realisasi ini, menurutnya jauh lebih baik bila di bandingkan tahun 2016.

Bahkan, Yustinus mengungkapkan, khusus untuk Ditjen Bea Cukai tahun ini merupakan pencapaian yang luar biasa, karena mampu melampaui target yang di tentukan dalam APBN. Hal ini sekaligus pencapaian yang pertama dalam tiga tahun. 


Di samping menteri-menteri yang dinilai punya track record kinerja baik dalam kabinet pemerintahan Jokowi-JK, ada pula menteri yang oleh pengamat dianggap memiliki catatan buruk baik dalam hal kinerja maupun disorot publik karena tersandung masalah hukum. (*)

Dagelan: Ilmu Politik = Ilmu Dagang


POLITIK itu lucu dalam keseriusannya. Kalimat ini bukan saya yang katakan tapi ditulis dengan panjang lebar oleh Agus Dermawan, penulis, kritikus seni budaya kontemporer Indonesia. 

Dalam buku kumpulan esainya yang bertajuk “Sihir Rumah Ibu”, Agus dengan jeli menelisik begitu banyak kelucuan, bahkan kekonyolan dalam perilaku potilik kita di negeri ini. 

Dengan jitu dan gaya penulisan khas seorang kritikus budaya, Agus bisa membikin kita terpingkal atau minimal tersenyum kecut ketika menyerempet dan menyindir para politisi kita. Bahkan Jokowi dan Prabowo pun tak luput dari sindiran khas-nya. 

Dalam perspektif budaya, Agus menguliti semua lapis-lapis ruang politik yang kerap disembunyikan rapi oleh para pelaku politik kita. Menurutnya, politik Indonesia justru sangat lucu karena terlihat demikian serius di permukaan. 

Jujur, saya sedikit banyak menyepakati daya telisik yang menghujam itu. Dalam takaran tertentu, politik Indonesia memang penuh daya kejut yang membikin ilmu politik yang dipelototin sejak bangku kuliah oleh mahasiswa politik tak berlaku. Tesis-tesis besar politik entah terbang ke mana ketika kita memasuki zona praktisi ini. Saya kadang juga heran. Tapi seorang teman saya malah terbahak-bahak menyaksikan keheranan saya itu.

“Kedunguan kamu, karena masih menyangka politik itu sama sebangun dengan ilmu politik kuliahan”, katanya. 

Padahal, kata teman saya, politik Indonesia harus didekati dengan pendekatan ilmu dagang. Politik Indonesia adalah ilmu dagang par exellence. 

Di sana yang berlaku adalah hitung-hitungan untung rugi, investasi, kamu mendapat apa dengan melepas apa serta diperlengkapi dengan ‘kosmetika’ penggugah emosi agar terlihat segalanya untuk kebajikan bersama. 

“Makanya jangan heran kalau rata-rata politisi kita itu awalnya adalah seorang pedagang. Atau minimal sudah mengetahui seluk beluk ilmu dagang”, kata kawan saya.

“Lalu bagaimana dengan para sarjana dan mahasiswa politik”, tanya saya.

Wajah kawan saya memerah. “Kamu menyindir saya ya? Mentang-mentang saya ini  sarjana ilmu politik dan masih nganggur”, ketusnya. 

Nah, sekarang giliran saya yang terpingkal-pingkal. **

31.8.19

Papua


TERUS TERANG, saya tak tahu harus bicara apa lagi tentang Papua. Sejarah yang mengiringinya memang senantiasa muram. Sebuah wilayah di ujung paling timur Indonesia ini seperti senantiasa memendam bara dalam sekam. 

Akhir-akhir ini, papua kembali membara dalam api kerusuhan yang terus menjalar dan melebar. Saya tak tahu pasti apa pemicunya. Dalam berita di media, dikabarkan penyulut awal dari kerusuhan tersebut adalah penyerbuan asrama mahasiswa Papua di Jawa Timur oleh sekelompok orang. Simpang siur informasi serta dibarengi hoaks, agitasi dan hasutan menjadikan peristiwa tersebut melebar. 

Terus terang, saya tak tahu lagi bagaimana menjelaskan Papua dalam perspektif ke Indonesiaan kita. Selama 32 tahun pemerintahan rezim Orde Baru, Papua memang seperti ‘sarang lebah’ yang terus kita kuras madunya. Kemiskinan di tengah lumbung kekayaan yang luar biasa menjadi pemandangan biasa di sana. Dan kita seperti luput memahami bila setiap luka pastilah menimbulkan rasa sakit. 

Papua bagi saya adalah sebuah ‘laboratorium’ keindonesiaan kita yang sangat beragam dalam kebhinekaan. Saya tak tahu apakah orang Papua merasa sudah mengindonesia atau kita sudah menganggap Papua sebagai bagian dari Indonesia dalam artian yang tulus tanpa ada maksud ‘menguras’ kekayaan alamnya. Yang pasti, sejarah Papua senantiasa diselimuti sebuah kecemasan. Semacam jalan berliku menuju bingkai rasa keindonesiaan yang tulus. 

Kita semestinya melakukan introspeksi. Bukan menganalisa apalagi beropini ini dan itu. Kita harus melakukan ‘pertobatan’ nasional dalam memperlakukan Papua. Menjadikan empatik sebagai penggerak membangun kemanusiaan di sana. Kita Indonesia dalam rasa ke-Papua-an. Kita Papua dalam bingkai keindonesiaan. **