eMGePuisi

14.4.19

Pilpres 2019, Jembatan Titian Diantara Populisme dan Visioner


PEMILIHAN PRESIDEN (Pilpres) 2019 tersisa menghitung jam. Hiruk pikuk kampanye dengan segala pernak-pernik yang mengiringinya mulai sayup seiring masuknya masa tenang. Dalam tahapan Pilpres, masa tenang mungkin dimaksudkan sebagai jeda waktu untuk melakukan refleksi (perenungan) mendalam untuk meneguhkan dan memantapkan pilihan. Barangkali pula masa tenang merupakan sebuah prosesi -meminjam istilah dalam seremoni pernikahan- adalah masa seseorang masuk dalam ‘pingitan’, semacam ruang untuk mempersiapkan dan mematangkan diri demi sebuah masa depan. 

Tapi di sini saya tak bermaksud mengulas filosofi ‘masa tenang’ dalam Pilpres. Namun mencoba meletakkan basis ‘permainan’ semiotika (tanda, simbol) yang tertangkap sepanjang kampanye Pilpres serta bagaimana para kandidat (Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi) beserta tim pemenangannya secara sadar atau tidak menampilkan ‘karakter, paradigma serta strategi dalam merebut simpati rakyat. 

Dalam paradigma besar ideologis dan corak berfikir -dan mungkin memang menjadi bagian dari strategi membangun brand politik-  kedua pasang kandidat Pilpres 2019 ini, kita menemukan dua belahan paradigma besar yang sangat bertolakbelakang dan menjadi fondasi dalam segala gerture maupun ucapan mereka. 

Pada Prabowo-Sandi kita menemukan ‘alam paradigma’ dengan tekanan kuat pada aliran populisme. Paradigma aliran politik ini senantiasa ditandai dengan ciri khas skeptimisme yang deras. Ideologi ini senantiasa mengambil jarak besar antara rakyat dan elit. Kepentingan rakyat senantiasa dilawankan dengan kepentingan elit. 

Dengan demikian, dalam setiap forum serta perjumpaannya dengan massa, Prabowo dan Sandi senantiasa menyemburkan kritikan bahwa rakyat diperlakukan tidak adil. Bahwa para elit politik selama ini telah ‘mengangkangi’ hak-hak rakyat. Bahwa rakyat harus bangkit melawan. Citra-citra populisme memang begitu kuat di sana. 

Dalam takaran tertentu, ideologi populisme selalu mencari dan membangun ruang-ruang konflik, baik itu dalam agama, ras dan suku. Politik identitas menjadi simbol paling mencorong dalam jejak ideologi populis ini. 

Fenomena gerakan ideologi polpulisme semacam ini memang sedang mengalami ‘naik daun’ dalam membangun kekuasaan baru di dunia saat ini. Sejak runtuhnya ideologi lama (komunisme, kapitalisme, sosialisme, liberalisme), bangkitnya politik identitas dijadikan semacam ‘makanan empuk’ bagi politisi dalam menaiki tangga kekuasaan. Ini juga sangat ditopang oleh revolusi informasi yang menjadikan politik semakin terpersonalisasi. 

Gerakan ideologi populisme bisa menjadi cara yang paling gampang dalam merebut kekuasaan ketika massa rakyat berada dalam ruang-ruang nir-kecerdasan politik. Membangun paradigma konflik dengan memakai isu-isu identitas, suku, agama dan ras sangat renyah ditelan oleh rakyat yang sedang mengalami sebuah zaman di mana basis penopang paradigma common sense-nya yang lama sedang ambruk dan belum menemukan cara pandang baru dalam melihat dinamika dunia. Bahkan di Amerika Serikat, yang merupakan rujukan demokrasi dunia, gerakan populisme ini bisa membawa kemenangan bagi Trump dalam Pilpres di sana.

Sedang pada Jokowi dan Ma’ruf Amin, populisme juga menjadi bagian yang cukup menonjol, namun peletakan personal branding mereka sebagai petahana (incumbent) lebih terlihat kuat. Di mana pun sosok petahana memang senantiasa memosisikan diri dalam pengucapan ruang-ruang politik hasil kerja yang telah dicapai. Titik fokus pada keberhasilan serta dibarengi dengan menumbuhkan harapan dan optimisme adalah hal yang terbaca di sana. 

Pada tataran ini, Jokowi dan Ma’ruf Amin meletakkan diri dalam ruang-ruang visioner seorang pemimpin. Melihat jauh ke depan dengan segala tantangan dan potensi hambatan yang bakal dihadapi. Dan untuk itu semua sikap optimis sangat diperlukan dan haparan rakyat menjadi daya rekat yang paling kuat. 


Di sinilah letak perbedaan yang paling mencolok antara Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi. Di satu sisi Prabowo-Sandi membakar semangat perlawanan dengan memakai ideologi populisme dengan amunisi politik identitas sebagai basis merebut hati rakyat, sedangkan Jokowi-Ma’ruf mengedepankan sikap optimisme dengan landasan visi jauh ke depan tentang sebuah bangsa yang besar. Pesimisme dan optimisme berhadap-hadapan di sana. Dan rakyat kemudian disodori pilihan untuk menentukan masa depannya. ***

4.4.19

Aku Menemukan Kembali Jalan


Aku menemukan kembali jalan yang pernah engkau lingkari pada kalender kamarmu. Di sana daun-daun senantiasa membungkus hujan. Langit membuka cadarnya, kesunyian turun bersayap

Siapa yang selalu menengok rindu dipatahan angin itu? Senja jatuh di keningmu dan waktu melepas burung-burung ke laut jauh. 

Aku menemukan kembali jalan yang selalu engkau sebut di setiap mimpimu. Ternyata untuk sebuah kenangan, kita harus menempuh banyak luka, ucapmu. Dan suara pagi membangun pondok kecil. Tempat kita membayangkan kebahagiaan saat berdua. 


Makassar, 2019

2.4.19

Pesimisme Adalah Musuh Besar Setiap Bangsa Besar


TAK ADA bangsa besar dibangun dengan sikap pesimisme apalagi sinisme. Sejarah banyak memberi kita kisah dengan makna besar tersebut. 

Di tengah krisis perang dunia ke II dan serdadu Jerman semakin merangsek masuk jauh ke dataran Eropa, politisi Inggris dilanda kecemasan besar. Wacana untuk ‘menyerah’ yang dibukus eufimis ‘berdamai’ dengan Jerman bergaung luas di parlemen Inggris. 

Dalam situasi tak menentu itu, Wiston Churchill, sang Perdana Menteri yang baru saja menjabat itu melakukan gebrakan besar. Dengan tingkat kengototan yang menjulang, dia membakar jiwa patriotisme rakyat. ‘Virus’ optimisme dia tebar dengan retorika yang memukau. 

Tidak berhenti diretorika, Churchill bahkan melakukan blusukan langsung ke rakyat Inggris. Di suatu pagi ketika hendak ke tempat kerja, Churchil mendadak blusukan dan ikut menumpang kereta api di mana dia bisa menemui langsung suara murni rakyat Inggris. 

Kisah unik ini menjadi sebuah sejarah kebanggaan Inggris tentang bagaimana sebuah sikap patriotisme dan optimisme rakyat di tengah udara kelam peperangan yang demikian mencekam.

Ini adalah sejarah yang membuhulkan hikmah besar tentang sikap optimisme sebuah bangsa sekaligus pelajaran emas bahwa tak ada bangsa besar dibangun dengan sikap pesimis apalagi sinis. 


Bagaimana dengan Indonesia, apalagi di jelang Pilpres saat ini? Saya mendadak merasa sedih. **

23.3.19

Jokowi versus Prabowo: Menegakkan Akal Sehat


TANGGAL 17 April 2019 mendatang rakyat Indonesia kembali meletakkan dirinya sebagai pemegang penuh hak atas kedaulatan negeri ini.

Di hari itu, momen masa depan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan kembali dipertaruhkan melalui Pemilihan Presiden (Pilpres). Nasib bangsa benar-benar ada di ujung jari kita untuk ‘menunjuk’ siapa yang bakal diberi mandat mengelola ratusan juta mulut rakyat Indonesia.

Dalam konteks itu, nasib bangsa menjadi tanggungjawab kita dan kekeliruan dalam memilih menjadi ‘beban’ kesalahan yang harus ditanggung rakyat selama 5 tahun.

Inilah konsekuensi dari pilihan kita dalam sebuah sistem demokrasi. Mengutip seorang filsuf, dalam alam demokrasi, bahkan seorang ‘begundal’ pun bisa menjadi pemimpin bangsa.

Dalam ranah ideal, sebuah sistem demokrasi selalu membawa beberapa prasyarat. Pertama, sistem ini bakal sehat ketika seluruh elemen penopangnya seperti rakyat, penyelenggara negara, elit partai politik yang menghidupinya berada dalam satu gelombang frekuensi kesadaran yang sama. Puncaknya adalah sikap rasional dan kecerdasan (literasi)  politik bangsa.

Kedua, sistem demokrasi yang bertumbuh sehat senantiasa digerakkan oleh tingkat kesejahteraan yang semakin baik, merata dan adil baik dalam cakupan kewilayahan maupun dalam jenjang kerja yang berdasar meritokrasi. Siapa yang menanam dia yang menuai hasil.

Ketiga, radar kesehatan demokrasi juga sangat ditentukan oleh sistem dan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan. Hukum menjadi pengawal demokrasi yang paling utama dalam menegakkan aturan main serta memberi rasa aman dan rasa keadilan rakyat.

Pada bingkai ideal seperti itulah kita menaruh harapan akan Indonesia yang semakin ‘dewasa’ dalam berpolitik. Dalam konteks itu pula kita terus ‘bekerja’ mempersempit jurang antara ‘das sein’ dan ‘das sollen’. Antara harapan dan kenyataan. Antara impian dan realitas.

Sejarah pergulatan menegakkan pilar demokrasi memang bukanlah pekerjaan gampang dan sekali jadi. Di sana, sejarah senantiasa menjadi medan pembelajaran kita. Menjadi bangsa yang tidak ‘amnesia sejarah’ dan menjadi bangsa pembelajar yang mampu memetik kristal-kristal makna dari setiap peristiwa sejarah.

Dengan demikian, ada satu hal yang mencolok dalam setiap gerak langgam demokrasi sebuah bangsa, yakni bahwa sistem demokrasi dalam konteks pemilihan pemimpin, kita tidak mencari sosok yang sempurna. Dalam pemilihan pemimpin kita tidak bermimpi untuk memilih seorang “superman”, namun kita memilih sebuah potensi, sebuah harapan, sebuah niat yang tulus.

Dalam ranah pemilihan dengan basis demokrasi, kita memilh pemimpin yang kemungkinan terburuknya paling minim. Yang kemungkinan daya merusaknnya paling kurang.

Untuk semua itu, kita sangat membutuhkan ‘common sense’, sebuah akal sehat yang dilandasi oleh referensi pribadi dan track record yang tak bias oleh sikap emosional apalagi sebentuk kebencian. Akal sehat yang menuntun kita untuk memilah dan memilih adalah akal sehat yang membumikan tanggungjawab pada kemaslahatan rakyat, bukan berdasar pada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Akal sehat yang bening dari campur tangan ‘fitnah’, hoaks dan fake news. Di sinilah kecerdasan (literasi) politik dan rasionalitas rakyat sangat diperlukan.

Dan memasuki masa puncak pemilihan, nama yang disodorkan kepada kita hanya dua, yakni Jokowi dan Prabowo. Kedua tokoh ini bukanlah nama baru dalam lingkar politik Indonesia.

Jejak rekam dan kiprah kemaslahatan yang dimiliki mereka jelas tercatat baik bila kita mau sedikit saja berusaha melacaknya dengan jernih, tanpa bias kebencian di dalamnya. Dari kedua tokoh yang jelas hanya manusia biasa tersebut, pilihan yang paling kecil kemungkinan daya rusaknya bisa kita pilah. Dengan begitu kita memilih bukan seolah kita hanya menjagokan kesebelasan favorit kita seperti dalam sepak bola, namun pilihan kita adalah sebuah tanggungjawab sebagai warga untuk ikut menentukan baik-buruknya masa depan negeri ini. Mari memilih dengan akal sehat. **

19.3.19

Islam: Antara Simbol dan Penghayatan Batin


KASUS operasi tangkap tangan (OTT) Ketua Umum PPP, Rohmunurmuziy memang cukup menjadi ‘gempa’ besar dalam ranah politik Indonesia, apalagi jelang Pilpres 2019 yang hanya menyisakan hitungan hari.

Rasa kaget publik memang bisa dipahami, mengingat Rommy sapaan akrab Rohmanurmurziy dikenal sebagai ketua partai yang berbasis Islam Artinya, bila dugaan korupsi ini benar, maka fenomena partai berbasis Islam memang tidak berbanding lurus dengan perilaku para elit politiknya.

Saya teringat, di tahun 70-an, Nurcholish Majid (Cak Nur), seorang cedekiawan muslim yang punya pemikiran sangat progresif itu, pernah memperkenalkan jargon “Islam Yes, Partai Islam No”.

Saat itu, tolakan dan serbuan hujatan menerpa Cak Nur. Banyak yang menudingnya sekuler bahkan beberapa kalangan menjatuhkan vonis pada Cak Nur sebagai kafir.

Di sini saya tak hendak mengulas kembali peristiwa tersebut. Yang cukup menarik untuk kita buka kembali adalah ruang dirkursif sekitar Islam dalam ruang penghayatan batin dan Islam sebagai simbol, baik itu berupa partai, jubah serta ornamen lain.

Kenyataannya memang cukup ironis, karena antara simbol dan ruang penghayatan batin serta perilaku ternyata tidak lagi punya kerekatan. Di sana tidak ada lagi sebuah ketersambungan azasi, bahkan memiliki distingsi yang demikian menganga lebar.

Apa yang diproklamirkan Cak Nur dengan jargon “Islam Yes, Partai Islam No”, barangkali sedikit banyak berangkat dari keprihatinan semacam itu. Mungkin Cak Nur memang terlalu progresif, frontal dan blak-blakan dalam membahasakannya, namun realitas bahwa antara simbol dan ruang penghayatan batin sebagai umat muslim sama sekali tidak memilik tali ketersambungan lagi.

Dalam konstalasi itu, Islam kemudian hanya dipakai sebagai alat (jubah) untuk membangun persepsi kealiman seseorang atau suatu kelompok.

Dan kita yang menyaksikan realitas seperti ini mau tak mau harus belajar kembali meletakkan kekuatan ‘mata batin’ untuk bisa membedakan mana 'ayam' mana 'musang berjubah ayam' dalam riuh rendahnya simbol-simbol keislaman yang ada saat ini. **

16.3.19

Jadilah Hujan di Halaman Rumahmu


Jadilah hujan di halaman rumahmu. Ketika angin berhenti dan sebentuk rindu jatuh pada foto-foto usang tanpa bingkai tepat di jantungmu. Di sini waktu tak juga membikin segalanya lapuk. Bersama ingatan-ingatan yang membangun sarang. Tempat burung-burung senja menukar dengan rasa pilu.

Tak ada lagi yang mengetuk pintu. Kesunyian adalah tasbih hujan yang engkau putus satu-persatu. Sebentuk dingin pecah dari kepingan masa lalu tempat anak-anak bermain di tikungan rindu.

Jadilah hujan di halaman rumahmu. “Duka itu abadi”, demikian pernah engkau dengar sebuah puisi mencatatkan dirinya. Lalu perlahan langit meninggalkan basah. Meninggalkan jejaknya di matamu. Di matamu


Makassar, 2019

13.3.19

Politik dan Puisi Fadli Zon serta Neno Warisman


ADA yang menarik setiap tahapan pemilihan presiden (Pilpres) memasuki fase-fase puncak. Mendadak puisi menjadi sebuah amunisi untuk kampanye sekaligus punya obsesi menjatuhkan nama baik lawan politik. 

Sebutlah puisi politikus Fadli Zon dan puisi (doa) Neno Warisman yang menjadi viral jelang Pilpres 2019. Motif yang ada dibalik puisi (kalau pun memang pantas disebut puisi)     sangat mencolok; menggiring opini publik untuk suka atau tidak suka pada sesorang. Puisi jenis ini dalam kadar tertentu lebih lekat disebut puisi famplet atau puisi propaganda. Bisa dijamin umur puisi ini sangat ringkas dan akan mati terlupakan seiring dengan melapuknya isu yang diangkat.

Memakai idiom-idiom serta style puisi dalam ruang-ruang politik memang bukan barang baru. Namun yang banyak membedakan adalah kadar pengucapan puitik serta ledakan puitik (bukan politik) yang mengiringinya. 

Kita pasti mengenal penyair Chairil Anwar, Rendra atau yang paling lewat dibenak kita tentang sebuah perlawanan adalah penyair Wiji Thukul. 

Penyair-penyair ini menjadi sebuah icon perlawanan sosial politik. Mereka adalah simbol perwujudan kata-kata yang meraksasa dan sanggup membuat nyali sebuah rezim menciut. Merekalah yang menjadikan kata-kata terasa lebih menakutkan dari 'sepasukan tentara dengan persenjataan lengkap'. Demikian menohok dan mengiris bagai silet namun juga demikian puitis dan menyentuh langit-langit kemanusian dan nurani kita. Inilah yang membikin puisi mereka terus berbinar menyala dan hidup abadi. 

Lalu apa yang menjadikan puisi bercorak kritik sosial politik dari Chairil, Rendra maupun Wiji Thukul dengan puisi (kalau pun dinamakan puisi) milik Fadli Zon atau Neno Warisman? Bisa dipastikan yang membedakannya terletak dalam ‘proses kreatif’ yang membidani lahirnya puisi tersebut. 

Pada puisi Fadli Zon atau Neno, bisa dipastikan nir-proses kreatif di sana. Puisi itu bukan hasil dari sebuah keutuhan dari 'pengalaman puitik' besar yang senantiasa mengiringi lahirnya sebuah puisi besar. Puisi Fadli dan Neno adalah sebuah parade kata-kata ‘kebencian’ dan syahwat berkuasa yang diinjeksi dengan permainan kata-kata. Tak lebih tak kurang. 

Viralnya puisi mereka bukan karena selaras dan menjadi ‘penyambung’ common sense hati nurani kemanusiaan kita, namun karena memanfaatkan isu politik yang lagi tren serta adukan emosi ‘ketidak-sukaan’ sekelompok orang karena perbedaan pilihan politik dalam pilpres. Hanya itu. Selebihnya, puisi (kalau pun bisa disebut puisi) dari Fadli dan Neno menjadi ledakan petasan dari perayaan rasa benci yang umurnya bisa dipastikan singkat dan tak meninggalkan jejak apa-apa. 

Puisi Fadli dan Neno adalah buih-buih gelombang yang dengan gampang lenyap tak berbekas seiring datangnya gelombang isu politik yang baru. Sebuah ciri khas dari puisi propaganda dengan kadar artifisial yang buruk. **