Alienasi Sastra Indonesia?


Beberapa waktu yang lalu, kesusastraan mutakhir Indonesia, terutama puisi kembali dipertanyakan. Ada beberapa pengamat kesusastraan kita menengarai bahwa puisi-puisi yang bermunculan akhir-akhir ini punya kecenderungan “mengalienasi” diri. Gejala kecenderungan ini dilatarbelakangi oleh pengamatan bahwa puisi mutakhir kita cenderung “terlepas” dari ikatan kontekstual masyarakat serta tidak komunikatif terhadap dimensi persoalan lingkungan sekitarnya.

Sebenarnya, sorotan seperti ini bukalah hal yang baru. Sejarah tumbuh kembangnya tradisi kesusastraan modern Indonesia, memang kerap diwarnai oleh “gugatan” seperti ini. Bila kita kembali surut ke belakang, kita akan mendapati bahwa hampir semua tradisi “perdebatan” di sekitar keberadaan kesusastraan (terutama puisi) Indonesia, berkisar pada model yang mempertanyakan dampak puisi bagi sebuah kebudayaan serta pengaruhnya dalam perkembangan pemikiran dan lingkungan masyarakat.

Kita bisa melihat, bagaimana “gegap-gempitanya” perseteruan antara komunitas seniman yang bernaung dibawah panji Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) berhadapan dengan kelompok seniman yang bergabung dalam “Manifes Kebudayaan” di tahun 1960 an. Kita juga bisa menyimak bagaimana serunya perselisihan “konsep” berkesenian itu di sekitar tahun 1980 an, ketika Arief Budiman dan Ariel Heryanto memperkenalkan apa yang mereka maksud sebagai “sastra kontekstual”. Daftar kecenderungan perdebatan ini bisa kita perpanjang terus dengan munculnya berbagai ragam “kredo” dan pernyataan dari seniman seperti Sutarji C.Bahri dengan “puisi tanpa makna”-nya, juga apa yang di sebut sastra provinsional, sastra postmodern, sastra pedalaman dan lain sebagainya.

Dengan kata lain, dibalik dinamika geliat pertumbuhan kesusastraan Indonesia, kita memang tak bisa pungkiri bahwa semua itu bersumber pada topangan berbagai jenis “perdebatan” yang senantiasa bergerak dalam “darah” para seniman dan pengamat seni kesusastraan kita. Ini bisa saja menimbulkan kesan bahwa kesusastraan Indonesia modern memperoleh napas hidupnya dari --yang nota bene dimulai dari peristiwa Polemik Kebudayaan tahun 1930-an—selalu bermula dari sebuah pergesekan pandangan dalam menilik apa sebetulnya yang membuat sastra itu layak diperhitungkan dan menjadi sebuah peristiwa kebudayaan. Atau bisa kita katakan; apa yang menjadikan kesusastraan itu “bernilai” bagi kehidupan masyarakat serta lingkungannya.

Lalu pertanyaan yang muncul, mengapa kesusastraan kita (terutama genre puisi), akhir-akhir ini kembali di anggap mempunyai kecenderungan “mengalienasi” diri dari masyarakatnya? Apa yang dimaksud oleh sebagian pemerhati kesusastraan sebagai “puisi yang mengalienasi”? Tanpa bermaksud membuat telaah menyeluruh dari timbulnya pendapat ini, ada baiknya kita melakukan tinjauan dari berbagai persfektif sehingga kita bisa menarik benang merah dari berulangnya sorotan negatif terhadap fenomena tuduhan terhadap kesusastraan kita.

Pertama, jatuhnya vonis bahwa kesusastraan mutakhir kita (terutama puisi) telah terjebak pada gejala alienasi sebenarnya selalu bertumpu pada satu pemahaman atau konsep tertentu tentang apa itu kesusastraan (puisi). Dalam persfektif sejarah kesusastraan kita, biasanya sorotan tersebut hanya ditujukan pada satu jenis genre tertentu pada puisi kita. Namun barangkali, karena genre puisi ini yang terlihat mendominasi pengucapan berbagai media, maka yang tertangkap dalam benak sebagian pemerhati sastra kita adalah adanya dominasi puisi dengan aliran tertentu, yang nota bene tidak selaras dengan konsep pemahaman mereka tentang apa itu hakekat sastra (puisi). Kecenderungan generalisasi seperti ini memang kerap melanda “batok kepala” sebagian pengamat kita. Ini barangkali terjadi bukan karena keterbatasan daya kritis mereka terhadap fenomena berkesusastraan di Indonesia, melainkan karena paradigma yang terbangun dalam memahami apa itu kesusastraan telah demikian kukuh, sehingga puisi yang tidak mampu mereka pahami dalam kerangka paradigma tersebut, otomatis dianggap sebagai puisi yang gagal dan cenderung alienatif.

Kedua, dalam konteks puisi mutakhir Indonesia, terbelahnya pandangan tentang bagaimana seharusnya sastra, terutama puisi tampil sebagai produk kebudayaan dalam mempengaruhi dinamika masyarakat sebenarnya selalu berakar dari persfektif yang menganggap bahwa kesusastraan itu merupakan “insrumen perubahan”. Pada sebagian pengamat dan pemerhati sastra, hasil-hasil kesusastraan (puisi) hendaknya memiliki semacam “daya dobrak” untuk mampu menggerakkan semua potensi kebudayaan masyarakat dalam apa yang kita bisa istilahkan sebagai “pembaharuan”. Di sini, sastra dianggap sebagai salah satu “kendaraan” untuk bisa melakukan perubahan tatanam tersebut. Dengan demikian, karya-karya yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai penggerak perubahan itu kemudian dimasukkan ke dalam kotak alienasi. Munculnya kecaman terhadap puisi-puisi bergenre lirik imajis atau puisi bercorak “curahan hati” yang dilakukan oleh beberapa pengamat, tidak luput dari pemahaman bahwa puisi-puisi tersebut tidak lebih sekedar produk yang sama sekali tidak memberi “pencerahan” terhadap persoalan kemasyarakatan kita. Dan karenanya, puisi jenis ini biasanya cenderung dianggap mengalienasi masyarakat ketika diperhadapkan pada problema kehidupannya.

Ketiga, munculnya kecaman terhadap terhadap sastra (puisi) yang akhir-akhir ini dianggap berwatak alienatif, juga mungkin disebabkan oleh fakta bahwa sejarah tradisi kesusastraan modern Indonesia sangat dipengaruhi oleh sebuah gerakan “pembebasan” dari cengkeraman kolonialisme asing (Belanda). Inilah yang menjadi dasar mengapa sejarah perkembangan sastra kita selalu dianggap sebagai “instrument” pembebasan. Demikian kuatnya keterkaitan ini menyebabkan sejarah kesusastraan kita kerap dimaknai sebagai bagian dari gerakan politik an sich. Tidak mengherankan bila kesusastraan dan dimensi politik menjadi bagian yang selalu mewarnai perdebatan di seputar apa yang layak di sebut karya sastra tersebut. Salah satu contoh yang paling menonjol dari semua sengkarut perebutan pengaruh ini adalah perseteruan di tahun 1960-an antara kelompok Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang mengusung konsep bahwa kesenian (kesusastraan) merupakan “alat” untuk perubahan politik, dengan sekelompok seniman yang tergabung dalam “Manifes Kebudayaan” yang mengandalkan konsep “kebebasan” penuh dalam menghasilkan karya seni.

Namun apapun yang menjadi landasan pijak sebagian pemerhati sastra kita dalam menjatuhkan vonis bahwa sastra (puisi) Indonesia mutakhir akhir-akhir ini telah mengalami kembali fase alienasi, barangkali perlu untuk kita tanggapi. Di sini, bukan pada tempatnya kita untuk membenarkan atau menolak adanya asumsi tersebut. Tulisan ini bisa kita katakan hanya sebagai entry point untuk menyimak bagaimana puisi mutakhir kita mengambil pola kecenderungannya bila di perhadapkan pada tuduhan (atau mungkin hanya kecurigaan) bahwa akhir-akhir ini kembali terperangkap pada gejala mengalienasi diri. Karena pada akhirnya, tradisi berkesusastraan (puisi) kita akan berlanjut terus dengan keberagaman “watak” pengucapannya, terlepas dari apapun yang dituduhkan pada mereka. Dengan kata lain, gugatan bahwa sastra mutakhir Indonesia berwatak alienatif, sebaiknya kita letakkan pada kerangka wacana yang bersifat konstruktif. Karena bagaimanapun “pedas”-nya tuduhan itu, ia pasti berangkat dari sebentuk “kecintaan” terhadap kesusastraan (puisi} Indonesia. Dan karena itu layak kita hormati.(*)

Makassar,2009
Diberdayakan oleh Blogger.