Menyulut Demokrasi


Pemilu untuk memperebutkan "kursi" legelatif telah usai. Satu lagi momentum "demokrasi" telah digelar di negeri ini.Hari Kamis,9 April lalu, masyarakat berbondong-bondong ke TPS untuk melakukan pencontrengan. Mungkin berlebihan bila dikatakan bahwa "nasib" negeri ini ditentukan antara pukul 7 sampai pukul 12 hari itu. Namun untuk sebuah negeri yang baru belajar berdemokrasi, antara pukul 7 sampai pukul 12 hari itu, kita bisa sedikit banyak, bercerita tentang arah pejalanan bangsa ini ke depan.

Hari itu, di TPS saya, dari sekiatar 400 Daftar Pemilih Tetap,hanya sekitar 200 pemilih yang mengunakan haknya. Sebuah contoh kecil bila ada sesuatu yang belum termaksimalkan dalam pemilu kali ini. Mengapa mereka tidak menggunakan haknya? Ada banyak kemungkinan bisa terjadi di sana. Yang pasti,sebuah sinstenm demokrasi, sangat ditentukan oleh legitimasi dari para pengguna hak suara tersebut.

Tapi inilah Indonesia, sebuah negeri dengan banyak paradoks.Karena disisi lain ada banyak masyarakat demikian kesal dengan proses pencatatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dengan seenak "udel"nya mengeliminir nama mereka sehingga tidak dapat menngunakan hak pilihnya.Dan menariknya, seperti yang terjadi di TPS saya, ada pemilih yang ditolak hak pilihnya, cuma karena terlambat 5 menit dari jadwal pemungutan suara. Orang tersebut sempat "ngotot" meminta haknya. Memohon diberikan kesempatan untuk melakukan partisipasi politik. Tapi panitia tetap teguh. Tak bergeming.

Lalu bagaimana kita "memaknai" semua peristiwa ini? Demokrasi sejatinya adalah sebuah sistem yang coba dibangun untuk memberi "tanda" bahwa "kedaulatan" ada ditangan rakyat. Dengan demikian yang menjadi substansi dari Demokrasi adalah "partisipasi" politik rakyat. Ketika "partisipasi" politik itu diabaikan maka demokrasi hanya menjadi pajangan kosong dalam etalase pemilu.

Kekesalan orang tersebut, menjadi cermin bahwa demokrasi di negeri ini, masih lebih mengacu pada prosedur, bukan pada substansi. Saya tidak menyalahkan panitia yang demikian "teguh" menegakkan aturan. Yang saya prihatinkan bahwa di negeri yang memcoba meletakkan sendi-sendi demokrasi ini, corak prosedural lebih menggaung daripada subtansialnya.

Apa boleh buat, kita harus banyak belajar lagi bagaimana "menyehat"kan bangunan demokrasi di negeri tercinta ini. Karena bila tidak, "partisipasi" politik masyarakat yang merupakan "ibu kandung" demokrasi akan semakin tergerus. Yang bakal muncul adalah sikap sinis dan pesimis semata. Kalau ini terjadi, maka siap-siaplah kita di "bajak" kembali oleh pola tinarik dan otoriter.


makassar,11 04 09
Diberdayakan oleh Blogger.