(Pil) Kada Atawa (Pil) Kadal


Barangkali, Indonesia adalah termasuk salah satu negeri yang demikian “semarak” dengan pemilhan umum langsung. Mulai dari pemilihan Presiden sampai pemilihan RT (Rukun Tetangga)/RW (Rukun Warga), masyarakat disuguhi semacam “pesta” untuk memilih para pemimpinnya. Barangkali, Indonesia adalah Negara demokrasi yang demikian “hiruk-pikuk” dengan warna pilihan. Di negeri ini, kekuasaan memang demikian melelehkan air liur.  Namun anehnya, dalam berbagai pilihan pemimpin itu, rakyat Indonesia tetap saja seperti berjalan di tempat yang bernama; kemiskinan. Barangkali benar juga kata orang, kita bukan “memilih kepala daerah” tetapi memilih “kadal”.

Tradisi pemilihan pemimpin secara langsung, sebenarnya bukanlah tradisi demokrasi yang kita impor dari belahan benua yang lain. Tradisi ini adalah tradisi yang jauh berurat-berakar dalam ruang-ruang interaksi kebudayaan kita. Jauh sebelum konsep “demokrasi” kita impor dan kemudian menjadi “kitab suci” para intelektual dan “buku saku” para politisi kita ketika menjajakan niat kekuasaan mereka, budaya lokal kita telah menjadikan metode pemilihan pemimpin secara langsung di berbagai daerah. Semangat yang terbangun di sana memang sangat bernuansa “demokratis”. Ruang-ruang aspirasi publik yang pada zaman modern sekarang di jadikan rujukan untuk menakar bangunan system demokrasi suatu negeri, bahkan telah menjadi bagian integral dalam semua corak persentuhan masyarakat lokal kita. Yang barangkali membedakannya dengan system demokrasi modern saat ini adalah ruang interaksi publik tersebut senantiasa digerakkan oleh semangat “spiritual” di dalamnya. Ini yang bisa menjelaskan bahwa system yang terbangun tidak mengenal ruang-ruang pemisahan antara yang spiritual mau pun yang profan. Sehingga seluruh denyut dan gerak kemasyarakatan memperoleh ruang “keramat” di sana.

Dengan seluruh detak hidup seperti itu, interaksi publik, termasuk pemilihan para pemimpin menjadi sebuah “ibadah” yang pertanggungjawabannya tidak sekadar bersifat temporal dan pragmatis semata. Lebih dari itu, beban tanggungjawab yang diemban masyarakat adalah beban kelangsungan hidup dalam sebuah dimensi harmoni jagat antara makro kosmos dan mikro kosmos. Dengan kata lain, tanggungjawab tersebut sangat erat berkelindan dengan penghayatan nilai-nilai filosofi hidup masyarakat kita waktu itu.

Seiring dengan pemisahan yang “menyakitkan” antara ruang spiritual dan profan dalam dunia yang dinamakan modern ini ketika bersentuhan dengan cara pengelolaan ruang-ruang publik, masyarakat pun kehilangan jejak “langit” dalam setiap aktifitas kesehariannya ketika bersentuhan dengan struktur kekuasaan. Paradigma modernitas yang memisahkan ruang spiritual dan profan yang datang di sertai dengan semangat “materialisme” dalam gaya hidup, kemudian memporak-porandakan ruang penghayatan batin mereka. Orientasi pun kacau balau. Masyarakat kemudian menemukan identitas diri yang lain dan  sedikit menyakitkan di sana, di mana segalanya ditakar dengan nilai tukar uang. Dan semakin lama, dunia inilah yang kemudian menguasai ruang-ruang batin mereka.

Dalam hantaman perubahan paradigma masyarakat seperti itu, demokrasi yang kita impor pun terlihat seperti bayi yang baru belajar berjalan. Bukan karena masyarakat kita “belum matang” dalam mengadopsi system seperti itu. Namun lebih pada hancurnya ruang-ruang paradigma batin masyarakat kita karena modernisasi serta limbah politik pemimpin yang kemudian diproduksi oleh alam yang bernama modernitas itu. Tidak mengherankan bila saat ini, pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dimaksudkan untuk memilih secara langsung pemimpin-pemimpin daerah, tak ubahnya seperti pesta bagi-bagi uang untuk memilih para “Kadal” yang disebut pemimpin itu. Untuk selanjutnya bila mereka terpilih akan balik “mengkadali” kita semua. Kecuali yang tidak.***   

Diberdayakan oleh Blogger.