Korupsi, Negara dan Perlawanan Budaya


Membincangkan korupsi di Indonesia seperti membincangkan fenomena sehari-hari. Bisa dikatakan, hampir semua komponen bangsa seperti demikian antusias dan total melakukan aksi perlawanan terhadap perilaku koruptif ini. Pada garda depan, genderang perang terhadap korupsi pun kemudian ditabuh oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tidak tanggung-tanggung, dalam perang melawan korupsi ini, presiden  SBY sendiri yang langsung menjadi “panglima” dan “menghunus pedang” dalam peperangan ini.

Anehnya, semangat pemberantasan korupsi yang demikian mewabah ini bukannya menyurutkan tindak perilaku korupsi pada bangsa ini. Alih-alih menjadi berkurang, korupsi justru semakin memperlihatkan tingkat kecenderungan yang semakin meluas, bahkan sampai pada tahap yang demikian mencemaskan. Saat ini, perilaku korupsi jauh menyusup sampai pada lini yang sebelumnya tak terbayangkan oleh kita. Tak ada dalam sedikit pun celah dalam keseharian kita yang tak terjamah oleh perilaku koruptif tersebut. Bahkan ada seorang kawan yang secara sarkastik mengungkapkan bahwa di republik ini, pilihan dari setiap aktifitas kita hanya menyisakan dua pilihan; melakukan korupsi atau dikorupsi oleh orang lain.

Pertanyaan yang sering menggelitik kita adalah mengapa perilaku ini demikian mewabah dan mampu menjungkirbalikkan semua dimensi-dimensi kemanusiaan kita tentang sifat-sifat manusia yang memiliki kemampuan untuk menjadi agung dan luhur? Apakah pendidikan kita bisa dikatakan telah gagal dalam membentuk sebuah karakter yang baik? Pertanyaan model seperti ini sepertinya talah banyak dibahas bahkan cebderung telah menjadi “basi” dalam setiap kali kita membicarakan perilaku koruptif dalam tubuh bangsa kita. Hampir dalam setiap pembicaraan mulai dari warung kopi sampai pada sidang kabinet di pemerintahan seperti berebutan membicarakan persoalan seperti ini.Namun ajaibnya, semakin dibicarakan dan semakin dikampayekan untuk diberantas, korupsi seakan semakin “membelah diri”nya, beranak pinak dan tumbuh semakin membesar. Lalu sebenarnya apa yang salah dari segala bentuk cara kita mencoba “melawan” perilaku koruptif seperti ini?

Bila ditelusuri dalam khazanah sejarah budaya kita, istilah “kejahatan korupsi” merupakan sebuah istilah baru. Sebutan korupsi barangkali memang lahir bersama lahirnya apa yang kita sebut sebagai “kejahatan modern” yang eksistensinya ada bersama munculnya institusi negara. Dalam bingkai kejahatan pra modern, korupsi memang menyerupai apa yang disebut sebagai tindak pencurian. Namun bagaimana pun kedua jenis ini tidaklah sama dan sebangun secara persis. Dalam tindak kejahatan pencurian, manusia langsung berhadapan dengan sebuah kondisi di mana seseorang mengambil dengan cara tak layak sesuatu yang dimiliki orang lain. Namun dalam tindak korupsi, yang ada adalah sebuah cara yang memiliki “wajah” yang demikian beragam, tapi berada dalam ruang yang disebut “telah merugikan negara”.

Dalam bingkai telah “merugikan negara” itulah kita harus memaknai tindak korupsi dalam upaya mempertautkannya dengan bagaimana kebudayaan kita meresponnya. Ini menjadi penting mengingat bahwa perlawanan terhadap korupsi haruslah berangkat dari respon budaya sebuah masyarakat, karena bagaimana pun sebuah perilaku sangat erat terkait dengan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat tersebut. Dengan demikian, bila kita ingin menjadikan “korupsi” sebagai sebuah aib dalam prilaku kebudayaan kita, mau tak mau kita harus menjadikan “negara” sebagai sebuah unsur yang “hidup” dalam diri kita. Dengan kata lain, rasa memiliki negara menjadi hal yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Selama masyarakat kita tidak mempunyai “keterikatan batin” dan rasa memiliki yang kuat dengan apa yang kita sebut “negara”, maka korupsi yang merugikan negara itu hanya mampu dimaknai sebagai sebuah “kejahatan” yang jauh dan tidak bersentuhan langsung dengan diri kita.

Namun “rasa memiliki negara” itu bukanlah muncul dengan sendirinya atau bisa diupayakan hanya dengan sekedar “kampanye” menumbuhkan rasa nasionalistik kita semata. Rasa “memiiliki negara” itu hanya kan hadir bila memang masyarakat merasa negara hadir untuk mengupayakan kesejahteraannya. Dengan bahasa lain, masyarakat memang benar-benar meletakkan “kepercayaan” yang penuh kepada negara tentang hal yang berkaitan dengan harapan mereka bahwa negara ada untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera. Bila hal tersebut tidak terjadi, maka jangan harap “perlawanan korupsi” yang mengikutsertakan nilai-nilai kebudayaan masyarakat akan tercapai. Dengan begitu, “perlawanan terhadap”korupsi” hanya sekedar berhenti pada segelintir elite kaum terpelajar dan tidak bersentuhan dengan lautan luas masyarakat kebanyakan di republik ini. Lalu muncul sebuah pertanyaan, bagaimana selama ini negara -–yang diwakilkan pada pemenritah dan penyelenggara negara lainnya-- memperlakukan warga masyarakat kebanyakan seperti kita? Barangkali jawabannya akan terasa perih***  

Makassar, 2010
Diberdayakan oleh Blogger.