Republik Tanpa Warga Negara


Barangkali, setelah pesta Pemilihan Umum -Pilres atau Pilkada selesai, dan pemenangnya telah ditentukan, kita kembali menjalani kehidupan "normal". Kebanyakan dari kita kembali berkutak dengan segala sengkarut kehidupan sehari-hari yang jelas tak mudah dan mengenakkan. Hari-hari, dimana kita saling berjibaku hanya untuk mempertahankan hidup untuk hari ini. Apa boleh buat. Setelah pesta demokrasi yang mengharu-biru itu, kita, rakyat kebanyakan ini, harus rela untuk diperlakukan lagi sebagai "angka-angka" statistik semata.

Lalu bagaimana dengan janji-janji yang berhamburan ketika kampanye dulu? Bagaimana dengan segenap sumpah dan bujukan yang sangat mengelus harapan kita saat kampanye berlangsung? Barangkali, kita tak terlalu menghiraukannya lagi. Barangkali kita memang, saat-saat janji itu di luncurkan ketelinga, kita telah mengetahuinya bakal tak terpenuhi. Kita sepertinya telah mahfun bahwa itu hanya sekedar "bunga-bunga" kampanye agar ada sedikit gelora didalamnya. Pengalaman mungkin telah banyak mengajarkan kita, bahwa apapun yang janji yang telah diletakkan disana, ia hanyalah sekedar "instrumen" penyemarak kampanye. Dengan demikian, tak berlebihan bila dikatakan bahwa janji hanyalah satu daftar dalam rangkaian acara, seperti bila para tim sukses itu menghadirkan selebritis untuk menghibur kita.

Tradisi kampanye disaat pemilu dinegeri ini memang telah membangun nuansanya sendiri. Hiruk-pikuk, tumpah ruah massa yang diikat oleh kecenderungan emosi yang sama. Mengindentifikasi gerak emosi massa dalam suasana kampanye, merupakan bagian yang menarik untuk mengetahui bahwa kita, menjatuhkan pilihan kepada seorang pemimpin, lebih kental dengan corak tradisionalnya. Pemilih-pemiih kita masih banyak yang "berkubang" dalam dimensi dan tarikan tradisi dan emosi. Bukan pada wilayah rasional dan jejak analisa jejak rekam. Pemilih kita adalah sebuah "kerumunan" dan bukan rakyat berwarga-negara.

Dalam kontalasi itulah, kita bisa menebak bagaimana mutu demokrasi kita. Janji dan langkah strategi pencapaian sebuah program, yang kerap dihamburkan dalam setiap kampanye, tidak kan pernah terekam dalam benak siapapun. Baik itu massa, apalagi para kandidat. Karena model seperti itu hanya bisa tumbuh dan memperoleh nilai ketika "yang berjanji" dan "yang mendengarkan janji" berada pada khasanah "pemikiran" yang sama. "yang berjanji" dan "yang mendengarkan janji" setidak-tidaknya telah dibekali sebuah kecerdasan untuk menyimak dan mengolah informasi janji itu dalam takaran realitas yang ada. Dan disinilah daya analisa sangat berperan. Ditempat inilah pemilih rasional sangat dibutuhkan. namun sayangnya, itu belum lagi menjadi bagian dalam esensi demokrasi kita. Apa boleh buat. Kita memang masih bercokol dalam tipikal demokrasi yang bercorak prosedural semata. Demokrasi kita baru dalam taraf demokrasi "pemilihan umum" dan belum pada demokrasi "berwarga-negara".

Dengan demikian, setelah Pemilihan Umum -Pilres atau Pilkada usai, kitapun kembali ke "kandang" masing-masing. Seperti bebek yang digiring ketika senja beranjak, kita tak lagi punya kekuatan apa-apa untuk mengingatkan janji-janji itu. Kita telah masuk kembali kekehidupan "normal" yang sebenarnya sangat "abnormal" untuk ukuran sebuah negara demokrasi. Kita kembali menjadi sekerumunan rakyat bisu. Disana, kita hanya di perlakukan sebagai "penonton" yang sekali waktu boleh bersorak-sorai, tetapi tak mempunyai kekuatan untuk ikut menentukan wajah republik ini. Kita, seperti Pilpres atau Pilkada yang sudah-sudah, selalu saja menjadikan rakyat tidak lebih hanya "prasyarat" terbentuknya kekuasaan tanpa mampu mengendalikannya. Inilah barang kali yang kita sebut; Republik tanpa Warga-negara. semoga tidak.



Makassar, 2012
Diberdayakan oleh Blogger.