Keberagaman sebagai Modal Sosial Kita



Menata Kebhinekaan 


Dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), keberagaman, baik itu suku bangsa, bahasa dan agama adalah satu persoalan yang kerap menjadi problematik dalam arus dinamika interaksi sosial kemasyarakatan kita. Di awal berdirinya republik, para tokoh peletak dasar nilai-nilai kebangsaan kita sangat menyadari hal ini. Filosofi yang tertuang dalam Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tapi tetap satu), memberi kita dasar nilai-nilai yang adekuat untuk melihat KeIndonesiaan kita yang demikian beragam itu. 

Namun dalam ruang keberagaman inilah, tantangan nilai-nilai kebangsaan kita senantiasa diuji. Sejarah mencatat, potensi konflik yang terpendam bagai "api dalam sekam" senantiasa berakar pada gesekan dalam memperlakukan perbedaan. Gesekan konflik antar suku bangsa, budaya dan agama adalah  warna buram dalam "tinta" sejarah kebangsaan kita sepanjang 69 tahun kemerdekaan. 

Sepertinya, dalam konteks kebhinekaan kebangsaan kita, persoalan ini menjadi "bahan bakar" yang demikian gampang tersulut. Pola hubungan yang terbangun dalam ruang-ruang relasi dan interaksi kita masih sangat diwarnai dengan model pola hubungan yang bersifat permukaan. Pseudo toleransi (toleransi semu) memang masih menjadi bagian dari semua pola relasi dan interaksi pergaulan kemasyarakatan kita. Dengan kata lain, corak saling menghormati dan menghargai perbedaan itu masih "terjebak" pada model "toleransi seremonial belaka". 

Semua itu tercermin dari demikian lebarnya jurang antara "wacana" toleransi  para tokoh agama dan pemerintahan dengan realitas kehidupan sehari-hari yang kerap diselimuti potensi gesekan dan benturan. Sederet panjang kasus-kasus intoleransi yang berakhir dengan kekerasan atau penistaan dari satu kelompok terhadap kelompok lain kerap mewarnai kehidupan keseharian kita. Fenomena ini  demikian terkondisi kan karena negara yang seharusnya "hadir" sebagai institusi yang menjadi pilar pelindung selalu terkesan terlambat bahkan "absen" pada peristiwa-peristiwa yang memiriskan itu.

Dengan demikian, yang terlihat adalah "kegamangan" negara dalam meletakkan sendi-sendi nilai toleransi keberagaman tersebut.  Pada satu sisi, konstitusi menjadikan pilar toleransi sebagai "napas" eksistensi bernegara, di pihak lain, model penyelesaian masalah yang tidak solutif serta penegakan hukum yang tidak berjalan dan  mencederai rasa keadilan adalah sebuah realitas berkebangsaan kita. Kelompok mayoritas dan minoritas masih menjadi model orientasi penyelenggara negara dalam setiap penyelesaian masalah. Dengan pijakan orientasi ini, maka output yang dihadirkan masih sangat kental oleh fenomena diskriminatif. Padahal yang seharusnya muncul dalam setiap model penyelesaian tersebut adalah terpenuhinya  rasa keadilan bukan dalam kapasitas kelompok minoritas atau mayoritas, tapi sebagai warga negara yang memiliki hak-hak asasi dan persamaan di hadapan hukum (equality before the law). 

Toleransi Inklusif

Demikian besarnya potensi konflik dalam bingkai keberagaman di negeri ini  selayaknya kita tidak lagi melihatnya dalam perspektif sektoral dalam model penyelesaiannya.  Sengkarut problematika yang bisa ditimbulkan bila hal ini hanya tertangani secara parsial bahkan  hanya ditangani dengan  kebijakan model "pemadam kebakaran", lambat laun akan "meledak". Taruhan yang cukup besar bagi bangsa ini bila terus-menerus melakukan semacam pembiaran terhadap "energi negatif" yang menyertai sikap intoleransi dan potensi konflik di tengah masyarakat kita.

Memang tak bisa dinafikkan, bahwa corak "toleransi seremonial" ini merupakan warisan politik dan kebijakan yang di masa orde baru. Dengan asas kebijakan politik yang meletakkan "stabilitas nasional" sebagai pilar pembangunan, pemerintahan orde baru meletakkan keberagaman dan toleransi sebagai "alat" politik untuk menguasai. Dengan bahasa lain, menciptakan "stabilitas semu" di satu sisi dan "merawat potensi konflik disisi lain adalah cara pemerintahan orde baru untuk memperteguh kekuasaannya. Untuk merealisasikan model politik ini, rezim orde baru memakai aparat represif negara (TNI dan Polri) sebagai garda depan meredam konflik dan memberangus kekebasan dan hak-asasi warga negara. 

Warisan model kebijakan politik seperti itulah yang kita tuai saat ini. Maka ketika reformasi yang kemudian membuka luas ruang-ruang demokrasi dan kebebasan masyarakat, maka yang terjadi adalah munculnya potensi-potensi itu di permukaan. Melemahnya negara dalam kendali kontrol serta memberi perlindungan kemudian menjadikan potensi intoleran itu  menjadi "lahan subur" oleh siapa pun untuk kepentingan politik sesaat oleh kelompok tertentu. Inilah yang menjadikan fenomena benturan sosial serta konflik terlihat sangat dekat dan sarat  dengan politik kepentingan sebuah kelompok.

Agaknya, saat ini kita harus mendekonstruksi seluruh paradigma pemahaman nilai-nilai kita tentang toleransi dan keberagaman tersebut. Model dan cara pandang lama yang menjadikan toleransi hanya berkutat pada wacana seremonial belaka, kini harus letakkan pada ruang dialektika dialog yang terus-menerus dan berkelanjutan. Kita harus menjadikan toleransi kita bermakna sebagai "toleransi  inklusif". Sebuah toleransi yang meletakkan perbedaan tidak hanya menjadi "ornamen" pergaulan yang berisi saling menghormati dan saling menghargai semata, namun lebih sebagai potensi Sumberdaya sosial yang tinggi dan mampu memacu tingkat pertumbuhan kesejahteraan bersama. Sikap toleransi ini adalah sikap yang menempatkan keberagaman sama dan sebangun dengan tumbuhnya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Modal Sosial Menuju Kesejahteraan 

Tahun 2015 nanti, Indonesia akan memasuki zona baru dalam tata pergaulan regional dihampir segala dimensi hidup. Saat itu kita akan menjadi sebuah "kawasan bebas" dalam bingkai Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Dengan masuknya negeri ini kedalam lingkup tersebut, mau tak mau akan meletakkan negara kita pada model kompetisi yang semakin sengit dan ketat. Energi kebangsaan kita akan sangat diperlukan untuk menjawab tantangan kompetisi antar negara tersebut. 

Di sinilah keberagaman nilai-nilai kebangsaan kita menjadi ruang yang kuat untuk mampu memacu semangat kompetisi ini. Karena bila tidak maka yang terjadi negeri kita akan semakin tertinggal dan akhirnya berpotensi menjadi sebuah "negara gagal". Modal sosial keberagaman itulah yang menjadi ruang bagi tumbuhnya era baru kesejahteraan rakyat. Penguatan keberagaman inilah yang menjadi pilar untuk mendayagunakan kreatifitas, kegotong-royongan serta nilai-nilai lokal yang menjadi bagian inheren dalam diri kita. 

Namun, bagaimanapun untuk menjadikan keberagaman kebangsaan kita mampu terinternalisasi dalam dimensi hidup masyarakat, peran pemerintah menjadi demikian diperlukan. Karena bagaimana kita mampu berkompetisi di arena regional dan internasional bila hampir seluruh energi kebangsaan kita habiskan hanya untuk membangun kecurigaan dan prasangka diantara sesama anak bangsa sendiri. Peran pemerintah untuk mulai menggeser cara pandang dan cara penyelesaian keberagaman ini hanya terbatas pada model lama menjadi cara baru yakni menjadikan keberagaman dan kebhinekaan bangsa kita sebagai modal sosial yang kompetitif untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.***

*Artikel ini pernah dimuat dalam rubrik Opini Harian Fajar Makassar 











Diberdayakan oleh Blogger.