Turbulensi Politik dan Kedaulatan Rakyat



Politik Kalah Menang


Akhir-akhir ini, suhu politik Indonesia seperti mengalami semacam "panas tinggi" dalam udara menuju terbentuknya pemerintahan baru.  Pasca terpilihnya pasangan Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden masa pemerintahan 2014-2019, atmosfir perpolitikan kita memang memanas. Signal ini telah terasa dimulai sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengumumkan penetapan presiden terpilih. Namun jauh sebelumnnya, suasana panas tersebut telah menemukan titik apinya disaat kampanye pemilihan presiden. Rakyat Indonesia seperti terbelah dua dalam hal dukung-mendukung. 

Sejatinya, dalam alam demokrasi hal semacam ini merupakan kelumrahan yang sangat wajar. Pemilihan Presiden adalah sebentuk "penyerahan mandat kedaulatan rakyat" untuk memilih dan menentukan pemimpin yang akan menjalankan kebijakan negara dan pemerintahan untuk kesejahteraan seluruh rakyat. Peristiwa demokrasi ini adalah satu tahapan di mana rakyat memegang penuh kedaulatannya serta menentukan akan kemana negara itu mengarahkan biduk tujuannya.

Persoalan yang muncul kemudian adalah ketika para elite politik yang "bertarung" pada pilpres  lalu menggiring peristiwa politik ini menjadi ajang "permusuhan". Di sini, dalam hal dukung-mendukung kandidat capres-cawapres kemudian benar-benar terbelah dua dalam kutub yang ekstrim. Dengan konstalasi seperti itu,  "pesta" kedaulatan rakyat ini pun menjadi ajang pertarungan  tentang kalah-menang. Segala cara menjadi halal serta 
politik Machiavelli dijadikan anutan dalam memenangkan perebutan kursi kepemimpinan nasional.

Pada atmosfir politik semacam ini, tidak mengherankan bila politik fitnah terasa lebih mendominasi ajang perebutan kekuasaan ini. Adu visi-misi dan program seperti terpental jauh dan tenggelam dalam hiruk-pikuk politik caci maki serta pembentukan opini sesat lewat informasi yang sengaja dibuat tanpa etika dan fakta. Bisa dikatakan, sepanjang sejarah pemilihan kepemimpinan nasional di republik ini, tahun 2014 merupakan pemilihan presiden yang paling tak menyisakan ruang untuk bagi "akal sehat" berperan dalam membangun sistem politik yang bertumpu pada "kemaslahatan segenap rakyat", namun jatuh pada intrik politik sesaat yang mengedepankan caci maki, fitnah dan kebohongan.

Namun bagaimana pun, dalam situasi "benturan" politik yang bernuasa permusuhan ini, rakyat tetaplah memiliki "kedaulatan" untuk menentukan pilihan pemimpinnya. Partisipasi politik rakyat melalui ragam relawan terbentuk dan menjadi bagian yang demikian menonjol dalam dinamika pilpres kali ini. Wajah demokrasi kita sangat tergambar dari bergeraknya partisipasi publik serta begitu antusiasnya masyarakat hadir dalam ikut mewarnai proses pada peristiwa politik ini. 

Agaknya, cerita tentang politik kalah-menang ini tidak berhenti setelah pilpres selesai. Alih-alih mereda, suasana panas serta endapan "sakit hati" seperti semakin menggumpal dan menciptakan kondisi tak lagi sehat bagi iklim demokrasi kita. Bukannya para elite politik negeri ini memberi contoh tentang sikap sportif dan legowo menerima pilihan rakyat, malah semakin membangun kebencian, ketak-ikhlasan, bahkan mengobarkan politik "bumi hangus" dengan cara merusak apa pun tatanan kesepakatan yang tertuang pada undang-undang. Termasuk dengan membongkar habis UU Pilkada Langsung menjadi Undang-Undang Pilkada Tidak Langsung.

Tirani Mayoritas Senayan

Dari Senayan di mana para anggota dewan yang merupakan wakil rakyat ini, kita kemudian disodorkan semacam "panggung" politik yang demikian tak elok. Intrik serta suasana politik benar-benar jauh dari harapan serta aspirasi rakyat di luar Senayan. Pemaksaan kehendak dan transaksi politik untuk kepentingan kelompok membentuk gelombang tirani mayoritas anggota dewan.  Tak ada lagi dialog, berdebatan bermutu serta perjuangan untuk kepentingan publik di sana. Yang tergambar adalah kengototan, keras kepala dan semangat "mempermalukan" kelompok lain. 

Barangkali inilah wajah paling buruk yang dipertontonkan oleh para anggota dewan yang mengaku merupakan representasi rakyat. Sehari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah, para anggota dewan kita kemudian "menginjak-injak" sumpah mereka kembali. Suara rakyat benar-benar tak digubris di sana. Yang ada hanyalah pertarungan untuk "memapankan" politik kekuasaan kelompok serta menjadi "boneka" yang dikendalikan oleh oligarki politik ketua-ketua partai di luar Senayan. 

Dengan demikian, bisa tergambar bagaimana mutu kinerja para wakil rakyat kita ini ke depan. Dengan tirani mayoritas yang disekimuti semangat dendam dan sakit hati politik, maka yang akan menonjol bukannya sebagai wakil rakyat yang akan melakukan fungsi dewan sebagai pengawas pemerintahan, namun menjadi "Brutus" yang siap melampiaskan rasa dendam dengan cara apa pun agar pemerintah tidak mampu bekerja optimal.

Satu hal yang sangat mengkhawatirkan dari pola politik semacam ini adalah terputusnya "tali pengikat" keterwakilan aspirasi rakyat dengan gedung Senayan. Hilangnya ketersambungan ini nampak jelas diawal-awal bekerjanya para anggota dewan ini ketika semangat "membunuh" demokrasi partisipasi lewat Pilkada Langsung ingin diamputasi dengan mengembalikan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Inilah pertunjukan anggota dewan yang benar-benar mencederai ketepilihan mereka sebagai wakil rakyat. Rakyat yang memilih mereka kemudian dikhianati dengan gampangnya hanya karena sebuah instruksi para oligarki yang bercokol diketua-ketua partai.

Hilangnya Daulat Rakyat

Suasana yang dipertontonkan oleh para wakil rakyat di Senayan, barangkali merupakan pembelajaran besar pada kita bahwa politik demokrasi di negeri kita masih sangat rentan untuk diamputasi justru oleh elite politik kita sendiri. Dengan diloloskannya UU Pilkada via DPRD adalah gambaran paling vulgar bahwa partai-partai politik kita memang belum melakukan transformasi demokrasi dan telah demikian mapan menjadi sebuah alat politik oligarki elite semata. 

Agaknya, masyarakat sipil harus "membaca" peristiwa ini sebagai sebuah tantangan berat bagi keberlanjutan model demokrasi partisipasi kita. Memang UU Pilkada yang baru ini belum berlaku dan Presiden SBY mengeluarkan Perppu Pembatalan, namun hal ini tidak otomatis mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung berlaku lagi. Segalanya Akan diuji kembali di DPR yang ironisnya mayoritas anggotanya telah menyetujui Pilkada Tidak Langsung. Dengan begitu, turbulensi politik masih terus akan membayangi atmosfir negeri ini. Daulat rakyat yang sejatinya menjadi pegangan konstitusi negara kita masih tetap diamputasi Dan sewaktu-waktu "dibongkar-pasang" hanya oleh segelintir elite politik yang dibenak mereka hanya dipenuhi rasa dendam dan rasa haus kekuasaan.

Demokrasi dalam situasi turbulensi ini mau-tak mau akan senantiasa berada ditubir jurang. Pengalaman lolosnya UU Pilkada Tak Langsung ini bisa jadi merupakan "entry point" bagi amandemen UUD 45 untuk mengembalikan kembali wajah Orde Baru dengan Pilres via MPR. Hal ini bukan lagi sesuatu yang mustahil terjadi, karena peristiwa lolosnya Pilkada via DPRD telah terjadi dan menghentak kesadaran kita bila ancaman diamputasinya kedaulatan rakyat benar-benar menjadi pertaruhan eksistensi demokrasi bangsa kita e depan. 

Kedasaran masyarakat sipil untuk terus menjaga dan mengawal demokrasi kita menjadi demikian penting untuk saat ini. Pertaruhannya kini bukalah tentang kekuasaan dan pertarungan tentang siapa yang menjadi pemimpin nasional kita, namun telah menjadi pertarungan antara kekuatan pro demokrasi dengan kekuatan oligarki yang ingin mengembalikan iklim politik kita ke masa seperti Orde Baru dahulu. Suasana politik di mana rakyat hanya jadi penonton dan massa mengambang yang sama sekali tak punya kedaulatan kecuali hanya dimobilisasi oleh segelintir elite politik yang bertahta nun jauh di kursi pimpinan partai politik. ***



*artikel ini pernah dipublikasi di Harian Fajar Makassar











Diberdayakan oleh Blogger.