Tantangan Infrastruktur Indonesia ke Depan



Diantara Harapan dan Realita

Masalah infrastruktur di negeri ini sejak beberapa dekade menjadi sebuah masalah yang tak henti-hentinya membebani percepatan tumbuhnya perekonomian kita. Dalam mengidentifikasi titik permasalahan dalam sektor pembangunan infrastruktur di Indonesia, telah banyak diungkapkan oleh pada ahli dan sejak lama pula kita telah mengetahuinya. Salah satu contoh yang paling sering dikemukakan oleh berbagai ahli adalah terbengkalainya pembangunan infrastruktur kita karena ruang anggaran pendapatan dan belanja negara lebih banyak tersedot pada belanja rutin dan besarnya beban subsidi energi  yang juga sangat berdampak pada kesinambungan fiskal.

Dengan situasi seperti ini, tantangan  untuk memperbesar belanja infrastruktur ditengah sempitnya ruang gerak yang diberikan APBN, memerlukan sebuah terobosan baru yang tidak bertumpu pada cara-cara konvensional seperti dahulu. Cara pandang serta paradigma pengambil kebijakan sangat memerlukan model berpikir yang tidak hanya berpijak pada cara lama. Untuk membuka ruang transformasi bagi perbaikan belanja infrastruktur di tengah tantangan serta kendala yang ada ini,  setidaknya, pemerintahan Jokowi-JK memerlukan cara pandang baru serta cara mengindentifikasi persoalan yang tidak lagi parsial dan sektoral.

Setidaknya, secara umum kita dapat mengindentifikasi persoalan dalam  konteks besar yang menjadi tantangan bagi pembangunan infrastruktur kita. Secara potensial, menurut catatan para ahli perekonomian, Indonesia dapat bertumbuh sebesar 8%, namun hal tersebut tidak optimal tercapai disebabkan oleh  adanya kendala infrastruktur. Dengan kata lain,  infrastruktur yang tidak terbangun dengan baik menyebabkan ongkos produksi dan distribusi menjadikan produk Indonesia menjadi tidak kompetitif karena demikian tingginya biaya ekonomi yang kemudian juga berdampak ekspansi perusahaan menjadi sangat tersendat dan tidak memadai.

Di samping itu, fenomena  kecenderungan pola tinggal masyarakat di negeri ini dari waktu ke waktu semakin terkonsentrasi pada perkotaan. Menuntut data Badan Pusat Statustik (BPS),  tahun 2010 pola tinggal masyarkat masih 50 % di pedesaan dan 50 % di perkotaan , maka semakin ke depan,  masyarakat perkotaan akan semakin meningkat pesat. Bahkan diproyeksikan pada tahun 2050, pola tinggal masyarakat sudah 75% di perkotaan. Dengan demikian kebutuhan infrastruktur perkotaan seperti, listrik, air, jalan, komunikasi serta transfortasi juga dengan sendirinya akan  semakin meningkat.

Pada saat yang sama, diperlukan pembangunan infrastruktur yang berimbang dan merata di seluruh wilayah Indonesia serta mampu memberikan akses yang lebih baik  dari sentra-sentra produksi ke pusat pasar. Hal ini juga akan berdampak pada pertumbuhan pusat-pusat baru yang sangat diperlukan guna semakin memicu dinamika pertumbuhan ekonomi, baik skala lokal maupun nasional.  Tantangan yang terakhir ini memang terasa besar  disebabkan karena negara kita adalah negara kepulauan, maka aliran penduduk, barang dan jasa senantiasa memerlukan sarana pendukung yang harus efektif dan efisien.

Potret Infrastruktur Hari ini

Infrastruktur ditilik dari dimensi luasan dan kemanfaatannya terbagi dua kelompok, yakni  infrastruktur dasar dan infrastruktur strategis. Pada infrastruktur dasar, yang menjadi dimensi fokusnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan  ekonomi dasar dan kegiatan sehari-hari seperti listrik, air jalan dan jembatan. Sedang pada infrastruktur strategis, yang menjadi penekanan fokusnya adalah yang memiliki pengaruh kompetitivness yang berpengaruh besar bagi pertumbuhan ekonomi, seperti jalan nasional strategis, bandara, pelabuhan dan lain-lain.

Potret infrastruktur kita hari ini pada infrastruktur dasar yang menjadi kecemasan dan semakin dikeluhkan oleh masyarakat adalah  kemacetan di perkotaan , akses air bersih yang masih terbatas, permasalahan sampah yang tidak terkendali serta kualitas infrastruktur jembatan di kabupaten yang tidak memadai. Pada infrastruktur strategis, kita masih berada pada realitas bahwa baru kurang lebih 14 Propinsi di tanah air yang memiliki rasio elekrifikasi (distribusi listrik) di atas 60%. Bandara-bandara utama hanya beroperasi pada kapasitas 200-300%,  padahal semakin kedepan permintaan akan terus naik. Kapasitas pelabuhan utama juga sangat terbatas, contoh pada pelabuhan Tanjung Priok yang hanya hanya mampu 6 juta TEUs/tahun dibanding Singapura yang mencapai 30 juta TEUs/tahun. Proyek strategis seperti pembangunan jalan Trans-Java, Trans Sumatera, Trans Kalimantan dan Trans Sulawesi yang terlambat.

Meskipun telah banyak yang telah dilakukan dalam 10 tahun terakhir ini namun pertumbuhan pembangunan infrastruktur strategis sangat lambat. Sebagai contoh dengan mengambil data PPP Book Bappenas: Total proyek yang dicanangkan tahun 2009 sebanyak 88 proyek, namun sampai akhir 2013 baru terealisasi 21 proyek yang masuk proses tender dan baru 2 yang sudah beroperasi. Dengan kata lain, gejala umum yang dialami adalah semakin lama semakin lambatnya proses pembangunan dari infrastruktur strategis ini.

Transformasi Percepatan Infrastruktur Strategis

Dengan melihat gejala dan realitas lambatnya kemajuan pada pembangunan infrastruktur strategis maka yang diperlukan adalah melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang telah dilakukan. Kita tak akan mendapatkan perbedaan apa pun bila masih mengerjakan dengan ada yang sama. Semua ini harus dilakukan bila Indonesia tidak mau mengulang kesalahan dan mengingat bahwa infrastruktur strategis memiliki dampak besar bagi perkembangan multisektor dan pertumbuhan secara nasional. 

Dalam konteks itu, maka yang diperlukan adalah adanya perlakukan khusus (special effort) dan terobosan baru dari pemerintahan baru Jokowi-JK untuk memastikan tercapainya target yang ditetapkan. Salah satu yang menjadi usulan yang sering terdengar adalah terbentuknya Badan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Strategis. (BPIS). Badan  ini kemudian bertanggung-jawab langsung pada presiden dan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur yang  berdampak strategis serta memiliki dampak bagi pertumbuhan nasional

Dalam keberadaannya, badan ini diberikan target pencapaian yang jelas dan tata kelola yang khusus yang memungkinkan mampu merealisasikan targetnya. Termasuk didalaminya adalah kewenangan mengajukan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan mengembangkan kerja sama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investor luar negeri untuk mempercepat pembangunan infrastruktur strategis.

Semua upaya ini adalah bagian dari bagaimana Indonesia mampu menjadi salah satu pemain utama dalam tata perekonomian Asean dan bila memungkinkan di dunia internasional dalam hal daya saing. Ini menhadi demikian penting mengingat bahwa di tahun 2015 nanti kita akan memasuki tahapan paling kompetitif dalam era perekonomian Asean dengan berlakunya Masyarakat Tunggal Asean (MEA). Bila daya saing kita masih saja tercecer  yang disebabkan infrastruktur kita tidak memadai, maka dipastikan bangsa kita hanya menjadi "pasar" yang dikendalikan oleh dunia luar dan kita semakin tertinggal di banding negara-negara tetangga di Asean. ***

*Artikel ini pernah dimuat di Harian Fajar Makassar







Diberdayakan oleh Blogger.