Tata kelola Migas dan Keberpihakan Pemerintah



Buruknya Tata Kelola Migas Indonesia
Energi adalah elemen vital dan strategis karena menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini menyebabkan perlunya aturan yang jernih demi menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia serta kepemimpin yang tegas dalam mengendalikan dinamika sosial, ekonomi maupun politik, agar tetap terarah pada pencapaian tujuan negara yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Tata kelola migas tidak terlepas dari pemolaan kebijakan pemerintah di bidang energi dengan berbagai peraturan yang semestinya senantiasa merujuk pada konstitusi: “Bumi,air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.


Tata kelola migas saat ini yang didasarkan pada UU Migas No. 22/2001 menyebabkan negara kita banyak kehilangan kedaulatan. Undang-undang ini menjadikan negara demikian dirugikan secara finansial,  tata kelola migas menjadi sangat buruk, lemahnya ketahanan energi dan ekonomi nasional serta negara kehilangan peluang untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya energi yang sangat besar sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur.
Sebagaimana diketahui, pengelolaan kekayaan migas, telah menyebabkan pengelolaan serta kondisi investasi di Indonesia menjadi paling buruk di Asia-Oceania, lebih buruk dari semua negara tetangga (hasil survey 2011 Fraser Institute, Canada).
Selain itu, berbagai aturan di bawah UU yang lain juga semakin memperburuk iklim investasi eksplorasi. Satu diantaranya,berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) 79 yang mengenakan PBB di wilayah kerja KKS eksplorasi. Kontraktor KKS harus menanggung PBB dan hanya dapat memperoleh kembali sebagai biaya operasi setelah produksi.
Demikian juga cost recovery yang seharusnya dikeluargan dari APBN. Investasi migas oleh KKS tidak didanai oleh APBN. Kesalahpahaman ini dimulai sejak 2009 dengan memasukkan cost recovery sebagai bagian dari APBN. Padahal cost recovery adalah bagian yang diatur dalam mekanisme KKS yang memungkinkan perusahaan migas menerima penegembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan untuk melakukan kegiatan operasi.
Tentang subsidi BBM, nilai subsidi dari tahun ke tahun akan semakin membengkak dan cenderung melampaui anggaran. Pemerintah  mengalami resiko perubahan harga minyak di pasar dunia dengan selisih kurs terhadap mata uang USD. Pemerintah juga sangat memiliki keterbatasan anggaran untuk subsidi yang menyebabkan senantiasa dihantui oleh defisit anggaran. Hal yang lain dari adanya disparitas harga BBM pada pasar dunia dengan BBM subsidi dalam negeri menyebabkan munculnya prilaku penyelundupan yang besar-besaran.
Namun bagaimanapun  pengelolaan Minyak dan Gas (Migas) Indonesia merupakan satu  permasalahan nasional yang saat ini sangat mendesak untuk diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Realitas saat ini, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) semakin lama semakin tinggi, yang berakibat semakin membengkaknya subsidi yang harus ditanggung pemerintah.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014, dana yang dianggarkan pemerintah untuk subsidi BBM sebesar Rp 210,735 triliun, atau membengkak Rp 11 triliun dibanding besaran subsidi pada APBN-Perubahan 2013 sebesar Rp 199,850 triliun.
Dengan jumlah subsidi yang semakin lama semakin membengkak setiap tahunnya, maka dampaknya akan senantiasa membebani APBN dan dengan sendirinya akan berdampak pula pada terganggunya alokasi dana lain untuk pembangunan. Akibat semua itu adalah berbagai program untuk fasilitas publik akan sulit rampung sesuai dengan tahun anggaran yang sudah ditetapkan.
Salah satu yang menjadi program utama pemerintahan Jokowi-JK adalah bagaimana menekan subsidi BBM yang juga dinilai  banyak tidak tepat tepat pada sasaran subsidi itu sendiri. Dengan demikian pemerintahan baru Jokowi-JK perlu melahirkan sebuah terobosan kebijakan strategis yang mampu mendukung program tersebut untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam konteks kebijakan pengelolaan Migas Nasional, umum telah diketahui bahwa terdapat berbagai kesalahan yang bisa dikatakan cukup fatal yang ironisnya terus saja terjadi dan merugikan Indonesia sebagai salah satu penghasil minyak dan gas bumi di dunia yang kemudian harus menghadapi kenyataan bila saat ini telah menjadi negara net importir minyak.
Salah satu contoh nyata dari bagaimana pengelolaan Migas Nasional justru semakin merugikan bangsa sendiri adalah diundangkannya  Undang-Undang No. 22 tahun 2001 di mana 70% migas kita langsung dikuasai pihak asing. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan bisa dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat, tidak pernah tercapai.
Dengan demikian, pemerintah baru Jokowi-JK harus menata kembali sistem pengelolaan migas kita, sehingga keuntungan sepenuhnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu, banyaknya masalah yang ditimbulkan dalam pembentukan BP Migas selama inimemerlukan solusi yang tepat sehingga tidak merugikan negara dan masyarakat Indonesia.
Keberpihakan Pada Rakyat
Dengan demikian, dalam permasalahan Migas Nasional, memang sangat diperlukan terobosan baru dan komitmen sangat besar dari pemerintah. Salah satu yang cukup dominan dalam permasalahan ini adalah buruknya kebijakan tata kekola kebijakan Minyak dan Gas Indonesia, sehingga dampak yang dihasilkannya adalah tidak termanfaatkannya dengan maksimal sumberdaya alam ini untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Berbagai macam kebijakan seperti pembentukan BPH Migas serta keberadaan PT. Petral yang sebenarnya merupakan anak perusahaan PT.Pertamina, namun berkedudukan di Singapura. Petral inilah yang selama ini menjadi perusahaan “broker” yang disinyalir dikuasai oleh para mafia migas serta menangguk keuntungan besar dari perdagangan minyak untuk kepentingan segelintir petinggi negara dan para mafia migas. Dengan demikian, ke depan diharapkan bahwa model perdangangan minyak tidak lagi dipercayakan pada sebuah perusahaan yang tidak mampu diaudit oleh lembaga audit negara (BPK) karena berkedudukan di luar negeri, namun langsung ditangani oleh negara lewat Government to Government (G to G).
Hal yang lain adalah berkaitan dengan subsidi BBM yang semakin membengkak dan tidak tepat sasaran. Untuk itu diperlukan terobosan kebijakan baru untuk lebih menekan subsidi BBM agar alokasi anggaran tidak tergerus hanya untuk memberi subsidi BBM yang selama ini lebih banyak dinikmati oleh kelas menengah-atas dan APBN bisa dimaksimalkan untuk kemanfaatan fasilitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur serta pembangunan yang berdampak pada kesejahteraan seluruh rakyat.***
Diberdayakan oleh Blogger.