Demokrasi dan Kebhinekaan Indonesia




Berawal dari Warga Negara
 


Bagaimanapun, Indonesia adalah satu diantara negara di dunia yang menjadi model sistem demokrasi sebagai sistem pengelolaan bernegara dan berpemerintahan yang dianggap bertumbuh dengan baik. Sejak reformasi 1998 lalu, Indonesia memang meletakkan dirinya pada sistem nilai yang menjadikan demokrasi sebagai sebuah "cara" bernegara dan berpemerintahan. Demokrasi yang dimaksud di sini adalah demokrasi yang benar-benar meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan penuh. Demokrasi yang berangkat dari model yang partisipatif dan bukan sekedar demokrasi yang hanya dibalut dengan orasi serta jargon-jargon di atas kertas semata.

Sejarah bandul pendulung sistem bernegara kita memang kerap bergerak dari satu titik ekstrim ke titik ekstrim lain. Dari Orde Lama ke Orde Baru dan selanjutnya masuk ke Orde Reformasi, bisa dikatakan merupakan gerak perubahan sejarah yang tidak mulus. Sepertinya bangsa kita masih terlihat demikian gagap serta rapuh dalam menemukan  bentuk "konsensus" nasional tentang model sistem bernegara yang dianggap merepresentasikan ideologi Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Agaknya, inilah yang menjadi "arena" pertaruhan kebangsaaan kita dalam meletakkan semangat "persatuan dan kesatuan di tengah kebhinekaan nilai, kultur, agama serta bahasa" di teritorial yang bernama Indonesia ini.

Namun bagaimanapun, kehidupan tidak akan menunggu sampai bangsa ini "menemukan" basis konsensus berkonstitusi dan siap melangkah dalam era pergaulan dunia. Kehidupan akan jalan terus, siap tidak-siap, eksistensi kita sebagai sebuah negara-kebangsaan telah ada dan senantiasa dipertaruhkan. Tak ada jalan kembali di sana dan kita harus menemukan titik temu yang mampu menjadi koridor bersama dalam menjalani model bernegara serta berprilaku sebagai sebuah bangsa yang penuh keberagaman namun memiliki satu rujukan berkonstitusi.

Demokrasi, pada galibnya adalah sebuah model sistem bernegara. Sistem yang asal mulanya dilahirkan dalam tradisi berpemerintahan Yunani kuno dengan warga polis (kota) sebagai pemegang penuh kedaulatan. Selanjutnya, oleh Abraham Lincoln diperkenalkan kembali dengan adigium yang demikian termahsyur yakni: "Pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat" adalah pondasi yang kemudian membangun desain dari apa yang kita sebut sebagai sistem demokrasi. Dengan demikian, yang menjadi basis kekuatannya adalah rakyat yang dimanifestasikan dalam hak dan kewajiban seorang warga negara (kota).

Dalam konteks ini, demokrasi senantiasa mengasumsikan bahwa setiap warga negara (kota) memiliki kemampuan untuk meletakkan sikap rasionalitas dalam setiap prilaku serta interaksi publiknya. Di sini, rakyat bukan lagi berupa kerumunan (massa), namun telah bertransformasi menjadi "warga negara". Dengan kekuatan rasionalitas warga negara inilah demokrasi mampu tumbuh sehat serta bisa mengelola berbagai corak kepentingan serta konflik yang timbul dalam setiap pola interaksi publiknya, baik horisontal sesama warga negara maupun vertikal pada pemerintah atau negara.

Dalam Ruang Kebhinekaan

Bagaimanapun, realitas eksistensi bernegara-kebangsaan kita adalah kebhinekaan. Para founding fathers republik ini sangat paham bila kebangsaan yang bernama Indonesia adalah hasil dari "persilangan" kultur, rumpun, agama serta beragam keyakinan. Nilai-nilai yang kemudian mempertautkan mereka adalah "rasa senasib-sepenanggungan" sebagai kaum terjajah.  Dengan demikian, sejak terbangunnya semangat nasionalisme kebangsaan ini, para peletak dasar republik kita telah menyadari bahwa pluralisme dan persatuan bangsa merupakan "bangunan" nilai yang senantiasa berdealektika.

Hal inilah yang terus-menerus mewarnai perjalanan kebangsaan kita sejak awal. Bahwa realitas kebhinekaan itu adalah ruang "dialog" yang semestinya mampu menjadi bagian agar kita senantiasa terus "menjadi Indonesia". Tetap berada dalam "payung" keindonesiaan memang adalah sebuah tantangan tersendiri bagi sebuah bangsa yang akar keberadaannya dimulai dari konsensus kebersamaan di tengah perbedaan. Di sana bayang-bayang disintegrasi menjadi bagian yang mau-tak mau kita harus letakkan dalam kemungkinan realitas yang bisa saja terjadi.

"Menjadi Indonesia" di tengah realitas kebhinekaan memang merupakan bagian dari sebuah proses panjang dan pasti melelahkan. Walaupun dasar ideologis serta konstitusi bernegara kita dengan gamblang menyatakan bahwa konstruksi bernegara kita dibangun dengan "jiwa penghormatan terhadap keberagaman", namun realitas pola interaksi kita masih saja dibayang-bayangi oleh fenomena pergesekan dan konflik antar berbagai etnis, agama serta komunitas.

Sejarah kekerasan bercorak pertikaian dengan mengatas-namakan agama, etnis dan perbedaan pandangan politik di negeri ini memang seperti sebuah cerita yang senantiasa menghantui keseharian kita. Konflik dengan pola ini demikian gampang tersulut, seperti api yang terus membara dalam sekam. Keindonesiaan kita dalam tataran kebhinekaan kerap hanya berhenti pada jargon semata. Negara yang seharusnya menjadi unsur utama dalam penyelesaian konflik seperti ini seakan tak berdaya dan bahkan terkesan melakukan pembiaran. Dibanyak konflik, negara seakan tak hadir dan kalau pun hadir cenderung hanya meletakkan penyelesaian persoalan pada tataran konvensional semata.

Menjadi Indonesia

Dalam konstalasi keberagaman dari bangunan keindonesiaan kita, hal yang harus dijadikan kerangka rujukan dalam setiap memandang fenomena konflik ini adalah perangkat sistem bernegara yang menjadi alas idealnya. Bagaimanapun, keindonesian kita adalah sebuah proses yang terus menjadi. Proses yang harus diperlengkapi dengan sistem nilai yang mampu menginternalisasikan prilaku toleransi serta mengedepankan dialog. Dengan demikian, pada konteks ini, demokrasi merupakan satu perangkat sistem yang bisa menjadi acuan ideal dalam tataran keindonesiaan kita yang plural ini.

Demokrasi dalam konstalasi keindonesiaan kita adalah demokrasi yang meletakkan "warga negara" sebagai episentrum dinamikanya. Demokrasi yang menjadikan hak dan kewajiban warga negara benar-benar setara. Dengan kata lain, sebuah  sistem yang tidak terjebak pada cara pandang "mayoritas-minoritas". Menjadi Indonesia adalah menjadi seorang "warga negara" dengan segenap perlidungan hak-hak dasar hidupnya dari negara. Inilah esensi warga negara dalam sebuah sistem demokrasi.

Pada sisi lain, demokrasi yang berbasis kewarga negaraan ini harus meletakkan kesejahteraan sebagai tujuan eksistensinya. Sebuah sistem bernegara, bagaimanapun senantiasa dilandasi oleh tujuan agar rakyat dalam negara tersebut mampu menapaki kondisi kesejahteraan hidup. Bila hal tersebut tidak terpenuhi, maka pasti ada yang salah dalam sistem tersebut. Di sinilah tantangan paling sulit dalam setiap pemerintahan ketika mengelola berbagai dinamika dalam proses bagaimana kita terus-menerus "menjadi Indonesia" yang berdemokrasi dengan kebhinekaan yang mensejahterahkan seluruh rakyat dengan basis nilai penghormatan terhadap warga negara.***
Diberdayakan oleh Blogger.