Revolusi Mental Berbasis Lingkungan



Berawal dari Kebijakan Pemerintah
Permasalahan pendidikan adalah salah satu bagian dari persoalan Indonesia dalam membangun sumberdaya manusia yang utuh. Salah satu basis yang perlu ditekankan di sini adalah pendidikan yang mampu menghasilkan manusia yang selain mencapai kedewasaan mental, juga mempunyai paradigma lingkungan hidup yang biasa disebut eco-pedagogi. Pertanyaan yang penting adalah bagaimana menyelenggarakan pendidikan untuk kearifan pada generasi mendatang mengenai tindakan yang dapat memacu kepedulian dalam mengelola lingkungan dan dapatkah pendidikan mengantarkan kepedulian tersebut kepada prilaku ethis? Hal ini sangat penting mengingat titik tekan pendidikan sekarang kurang memperhatikan masalah pendidikan tentang nilai. Sistem yang ada masih terpaku pada penumpukan pengetahuan. Apalagi dalam mengajarkan masalah lingkungan, tekanannya hanya pada masalah tahu, bukan pada masalah sikap dan menyikap.
Permasalahan lingkungan hidup, terutama di negara berkembang seperti Indonesia memang menjadi sebuah persoalan yang cukup serius dan penting. Apalagi bila persoalan ini dikaitkan dengan  pemakaian energi (tak terbarukan) yang semakin lama semakin merusak lingkungan. Ketergantungan dunia modern terhadap energi memang sudah sedemikian tinggi. Setiap orang, saat ini, tak akan mampu beraktifitas secara optimal bila tak ditunjang oleh sumberdaya energi yang menggerakkan mesin industri, membangkitkan energi listrik untuk kemudian kita pakai dan manfaatkan untuk aktifitas sehari-hari.
Namun pada sisi lain, energi fosil ( tak terbarukan) ini semakin langka dan semakin mahal. Sampai saat ini Indonesia masih melakukan subsidi terhadap bahan bakar minyak (BBM) sebanyak kurang lebih Rp 285 triliun. Demikian juga dengan subsidi listrik sebesar Rp 100 triliun. Subsidi memang menjadi bagian kebijakan pemerintah yang sangat membebani APBN dan menjadikan pemakaian energi kita demikian boros dan tak terkendalikan. Data yang diperoleh saat ini, jumlah konsumsi energi kita adalah 1,5 juta barrel perhari (BPH). Produksi nasional kita 818 ribu BPH. BBM subsidi 850 BPH. BBM listrik kita adalah 164 ribu BPH. Dengan demikian kita mengalami defisit BBM sebanyak 680-700 ribu BPH. Apalagi mengingat saat ini Indonesia sudah menjadi importir netto minyak sejak 2004, maka jurang antara produksi dan konsumsi BBM kita terus semakin melebar.
Disamping itu, yang juga mendesak untuk diperhatikan adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air dan implikasinya terhadap tata ruang. Karena bagaimana pun sumberdaya air merupakan sumber bahan pangan, sumber bahan tambang, sumber energi, rekreasi, usaha perikanan dan transportasi. Sampai sejauh ini, memang terasa belum optimalnya regulasi pengelolaan sumberdaya air, belum optimalnya kelembagaan pengelola sumberdaya air, lemahnya penegakan hukum serta integrasi kebijakan pembangunan wilayah dengan pengelolaan sumberdaya air. Di samping itu saat ini penataan ruang dan lingkungan nasional masih terasa lemah dan cenderung tidak terintegrasi. Sampai saat ini tak ada One Map Policy yang mampu mengintegrasikan semua kebijakan pemerintah.
Dengan demikian semua permasalahan energi dan lingkungan hidup ini bisa kita ringkaskan dalam beberapa poin krusial yakni; semakin lama subsidi energi semakin membengkak yang disebabkan semakin lama energi semaki mahal. Di Indonesia sudah sejak lama kita telah mengalami defisit energi. Di samping itu, energi yang dikonsumsi ini semakin lama semakin merusak lingkungan hidup. Disisi lain, kebijakan pemerintah tentang energi kadang mengabaikan dan bertentangan dengan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
Menuju Paradigma Baru
Dalam konteks permasalahan ini, pemerintahan Jokowi-JK sangat memerlukan perubahan mendasar dan revolusi mental bagi sistem pendidikan nasional yang bertolak dari tradisi sekolah yang ada, yakni pendidikan bermakna yang menganjurkan praktek pendidikan yang bersifat “mengajar sambil membina watak”. Langkah dasarnya ialah mengungkapkan secara eksplisit nilai-nilai yang tersembunyi dibalik setiap mata pelajara. Adanya sistem pendidikan yang mempunyai prinsip “ekopedagogi”, di mana alam tidak dipandang sebagai lingkungan semata, tetapi yang pertama dan terutama sebagai ruang pemberi kehidupan Di sini yang paling utama adalah model pembelajaran “dari tahu sampai ke “paham”.
Dengan demikian, sangat diperlukan adanya  reformasi pendidikan untuk melakukan transformasi sistem nilai yang dimulai dari transformasi kultural menuju transformasi sosial. Kebijakan pemerintah harus melakukan segala upaya untuk mampu memberi ruang sebesar-besarnya bagi tumbuhnya iklim transformasi nilai-nilai kultural ini dan kemudian membawanya dalam sebuah sistem sosial kemasyarakatan.
Di samping itu harus ada upaya sinkronisasi kebijakan pemerintah dalam mendorong lahir dan berkembangnya berbagai inovasi teknologi dalam bidang lingkungan hidup. Adanya srtategi peningkatan kualitas dan kapasitas dunia pendidikan di sektor lingkungan hidup dalam menciptakan manusia Indonesia yang sadar dan peduli lingkungan. Perlunya keterlibatan semua stakeholder dalam mendorong lahir dan berkembangnya inovasi tehnologi dalam bidang lingkungan hidup.
Dalam sinkronisasi undang-undang dan peraturan pemerintah untuk penataan ruang dan lingkungan geospasial, hendaknya ada kebijakan untuk ONE MAP POLICY dan koordinasi lintas sektoral. Perencanaan tata ruang harus mengacu pada daya dukung lingkungan dan memperhatikan dampak penggunaan lingkungan. Kementerian lingkungan hidup seharusnya menjadi “motor” dalam perencanaan dan penataan ruang dan wilayah.
Pada permasalahan lingkungan hidup, kita tidak mungkin terlepas dari penggunaan energi (BBM) yang selama kurung waktu yang panjang menjadikan kedua bidang ini terlihat saling berlawanan. Penggunaan dan konsumsi  energi yang berlebihan serta boros menjadikan lingkungan hidup semakin tercemar dan mengalami kerusakan yang semakin lama semakin parah. Memang kebijakan yang berorentasi pada energi lebih sarat dipenuhi dengan paradigma nilai keekonomian, sedangkan kebijakan yang berorientasi pada lingkungan hidup sangat mengedepankan nilai-nilai penyelamatan basis alam dari kerusakan dan pencemaran yang disebabkan aktifitas manusia yang mengabaikan persoalan lingkungan hidup.
Pada satu sisi, penggunaan dan konsumsi energi BBM ini juga semakin membebani anggaran pembangunan karena senantiasa disubsidi oleh pemerintah. Permasalahan subsidi ini juga menjadi masalah tersendiri yang cukup rumit, sehingga selalu menghantui pemerintah setiap tahun. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan tentang energi cenderung mengambi pijakan keuntungan jangka pendek dengan orientasi ekonomis dan mengabaikan dampak sumberdaya alam dan manusia yang terpapar kerusakan.
Perlunya merubah paradigma yang selama ini kita anut dengan menggantungkan diri pada energi BBM yang sebenarnya sangat merusak lingkungan dan juga semakin lama semakin mahal. Saat ini diperlukan sebuah kebijakan yang berorientasi pada sebuah paradigma tentang lingkungan dan penggunaaan dan produksi energi yang terbarukan, berkelanjutan dan ramah pada lingkungan.
Energi tidaklah harus mahal dan tidak harus merusak lingkungan. Potensi kita akan energi terbarukan sedemikian besar dan melimpah ruah. Yang dibutuhkan adalah adanya komitmen besar dari pemerintah untuk mengarahkan kebijakan energinya menjadi energi yang mandiri dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan dan berkelanjutan serta ramah terhadap lingkungan.
Di sisi lain, pemberian izin IUP (izin untuk penanbangan) tidak lagi berada di tangan  Bupati tapi di pemerintah Pusat (provinsi). Selama ini persoalan perizinan menjadi bagian yang sangat serius.  Pada umumnya kepala daerah kabupaten/kota demikian gampang memberi izin pertambangan tanpa melihat dampak yang ditimbulkannya. Mengejar pendapatan asli daerah serta ingin memperoleh keuntungan secara cepat menjadi alasan paling utama dari kemudahan mengeluarkan izin pertambangan ini. Apalagi itu sangat dipenuhi dengan praktek-praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Pemerintah harus melakukan upaya revolusi mental dan mengubah paradigma kebijakannya (policy) yang selama ini hanya berorientasi pada nilai-nilai keekonomian semata menjadi kebijakan (policy) yang juga melakukan keberpihakan pada  lingkungan hidup, sumberdaya alam yang terpelihara dan sumberdaya manusia yang sehat.***
Diberdayakan oleh Blogger.