Dari Tradisi 100 Hari Pemerintahan

Berangkat dari Visi-Misi

Setiap pemerintahan baru terbentuk, banyak dari masyarakat maupun para ahli menjadikan 100 hari kerja pemerintahan sebagai parameter kinerja. Tradisi ini sebenarnya masih terbilang baru dalam sejarah politik-pemerintahan di Indonesia yang dimulai sejak bergulrnya reformasi. Tradisi ini, kalau tak salah diadopsi dari tradisi masyarakat Amerika Serikat, di mana setiap pemerintahan baru, oleh masyarakat lewat “corong” media-massa, mencoba meletakkan gambaran awal arah kebijakan pemerintahan dengan melihat kinerja mereka selama 100 hari.

Dengan demikian, 100 hari kerja pemerintahan itu hanya sebuah “cara” dari sebuah masyarakat dari rezim demokrasi untuk memberi “kaca pembesar” bagi arah kebijakan-kebijakan pemerintahan baru. 100 hari itu adalah “ruang” pengingat sekaligus kawalan masyarakat terhadap pemerintahan untuk tetap berada dalam komitment Visi-Misi sebagaimana dijanjikan saat melakukan kampanye dahulu. Jadi yang menjadi rujukan itu adalah Visi-Misi .

Pada sebuah sistem demokratis yang parsipatif itu, setiap warga negara diasumsikan memiliki kemampuan rasional dan kecerdasan dalam menentukan pilihan dalam memberi mandat pada pemimpin tertinggi yakni presiden. Dengan kata lain, secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa rujukan paling utama seorang warga negara dalam memilih pemimpin dalam pilpres adalah dengan “merujuk” pada komitmen Visi-Misi calon presiden disaat kampanye pemilihan yang lalu dan dengan rujukan tersebut, warga negara kemudian menentukan pilihannya.

Tak bisa dipungkiri bila tradisi 100 hari ini memang berangkat dari model bahwa dalam sebuah rezim demokrasi  bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang menjadi “pemegang saham” dari negara yang memberi mandat pada penyelenggara negara –Presiden dan pemerintahannya—untuk bekerja demi kemaslahatan seluruh rakyat. Hal ini juga berangkat dari asumsi bila sistem demokrasi yang sehat adalah sistem  dengan tingkat partisipasi public –warga negara—yang tinggi dalam mempengaruhi setiap penentuan arah kebijakan pemerintahan.

Di sinilah kita bisa meletakkan bagaimana 100 hari kerja pemerintahan dalam konstalasi sebuah rezim yang berjuluk demokrasi itu. Di sini pula kita bisa menarik benang merah dalam mencoba meletakkan kerja 100 hari pemerintahan Jokowi-JK  dalam bangunan besar sistem berpemerintahan demokratis. Dengan kata lain, tradisi 100 hari pemerintahan tidaklah diletakkan dalam sebuah “siding pengadilan” tentang kinerja pemerintahan baru, tetapi lebih sebagai sebuah catatan public untuk mengawal dan mengingatkan pemerintahan baru agar senantiasa berpijak pada Visi-Misi yang dikampanyekan dahulu itu.


100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK

Dalam kontalasi inilah kita seharusnya meletakkan 100 Hari pemerintahan Jokowi-JK. Parameter dan ukurannya bukan pada “memberi vonis” pada pemerintahan ini apakah masih memiliki komitmen pada Visi-Misi Presiden, namun menjadi “catatan kritis” serta pengingat kepada pemerintahan untuk selalu berada pada “jalur” tersebut. Ini sekaligus juga bisa dijadikan sebagai ajang dialog public dan pemerintahan baru agar dealektika serta dinamika pemerintahan demokratis ini tetap mengedepankan dimensi akal sehat dan rasionalitas.

Bagaimana pun 100 hari kerja pemerinthan itu bukanlah cerminan kinerja mandat 5 tahunan pada presiden dan wakil presiden. Kerja 100 hari itu sangatlah ringkas untuk menilai apa pun yang berkaitan dengan kinerja kerja. Di sinilah memang sangat diperlukan adanya rasionalitas public dalam melihat dan menilai kinerja awal pemerintahan tersebut dengan mengacu pada gambaran besar serta komitmen Visi-Misi yang telah dijanjikan dahulu.

Pada kontes ini, bila kita ingin meletakkan 100 Hari pemerintahan Jokowi-JK , maka kita harus merujuknya pada Visi-Misi Jokowi-JK yakni Nawa Cita dan Tri Sakti. Dalam Nawa Cita dan Trisakti inilah kita senantiasa berpegang untuk kemudian meletakan kinerja pemerintahan Jokowi-JK. Nawa Cita dan Trisakti merupakan butir-butir pedoman yang paling terang-benderang untuk menelisik sampai sejauh mana pemerintahan ini berada pada “garis komitmennya” sendiri.

Sampai sejauh ini, pemerintahan melalui Kabinat Kerja yang dibentuk telah mulai meletakkan konsep besar  Nawa Cita dan Trisakti itu. Barangkali memang ada beberapa kementerian yang “berlari kencang”, ada yang “berjalan santai” bahkan ada yang “merangkak”. Namun bagaimana pun kita belum bisa memberi penilaian secara objektif dan rasional dalam menilai kinerja itu dalam 100 hari kerja. Yang diperlukan memang adalah memberi dorongan serta memberi kritik terhadap daya kinerja kabinet pemerintahan yang terlihat lamban dalam mengaplikasikan Visi-Misi tersebut. Selain itu kita harus memberi ruang kesempatan bagi kabinet ini untuk terus bekerja***
Diberdayakan oleh Blogger.