Kinerja Kabinet Kerja Jokowi_JK





Dari Mozaik Harapan

Kabinet Jokowi-JK sejak dilantik 27 Oktober lalu telah bekerja. Tidak tanggung-tanggung, kabinet ini diberi nama; Kabinet Kerja dengan tag line yang demikian memotivasi yakni: Kerja, Kerja, Kerja. Di sini, tertangkap jelas bahwa pesan dari komunikasi politik yang ingin disampaikan pada rakyat bila pemerintahan ini sangat “serius” dalam meletakkan dirinya pada sebuah “rezim kerja”.

Paradigma kerja yang didengungkan oleh pemerintahan Jokowi-JK dinilai banyak kalangan sebagai sebuah terobosan baru dalam memperkenalkan nilai “pembeda” dari rezim pemerintahan sebelumnya. Semua ini berangkat dari demikian besarnya gelombang harapan rakyat yang terbangun sejak terpilihnya Jokowi-JK dalam pilpres 2014 lalu. Dengan Kabinet Kerja, harapan yang ditetaskan ketika kampanye pilpres dahulu, setidaknya, sampai saat ini mampu memelihara harapan rakyat tersebut.

Hal ini memang cukup penting dalam sebuah situasi di mana sejarah berpemerintahan kita dari waktu ke waktu kerap hanya menggelora di saat permulaan saja, namun perlahan layu seiring banyaknya kebijakan pemerintah yang dirasakan “mengkhianati” janjinya sendiri. Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, agaknya ingin menjawab tantangan tersebut. Inilah episode baru dari sebuah “gaya” pemerintahan yang kembali meletakkan beribu harapan dibenak rakyat negeri ini.

Dengan demikian, akan senantiasa menarik untuk mencermati bagaimana komunikasi dan pesan politik  dari pemerintahan Jokowi-JK ini menyampaikan kinerja kabinet ketika bersentuhan langsung dengan perkembangan dinamika politik serta persepsi publik. Apalagi, mengingat bahwa dengan mengusung tag line sebagai pemerintahan yang mengedepankan kerja, maka pertaruhannya adalah kepercayaan dan harapan besar dari public itu sendiri.

Di sisi lain, pada visi misi Nawa Cita yang dijanjikan Jokowi-Jk pada pilpres lalu meletakkan “jalan perubahan untuk Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian” sebagai landasan kerja dan kinerjanya. Setidaknya, dalam visi misi tersebut, terindentifikasi bahwa problem besar bangsa kita sejak bergulirnya reformasi bisa dipetakan pada berbagai dimensi. Pertama, ancaman terhadap wibawa bangsa. Ancaman ini terasa ketika negara demikian terlihat lemah dalam memberikan rasa aman bagi segenap warga negara. Lemahnya mendeteksi ancaman pada berbagai wilayah di tanah air. Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang lemah serta pejabat publik yang tidak kredibel dan mampu memberi teladan.

Kedua,  lemahnya sendi perekonomian bangsa. Semua itu terlihat pada masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan yang semakin besar. Kesehatan masyarakat yang belum terlindungi. Kesejahteraan, pendidikan dan penyediaan lapangan kerja yang tidak membaik. Ketergantungan pada impor dan hutang serta tak peka terhadap krisis energi.

Ketiga, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Inilah persoalan yang paling memprihatinkan karena semakin lama kita semakin kehilangan jati diri serta semakin menunjukkan diri sebagai bangsa yang intoleran terhadap perbedaan.

Semua persoalan ini menjadikan bangsa kita demikian terlihat lemah ketika berhadapan dengan dinamika interaksi dunia. Bahkan ancaman bahwa negara kita bisa saja terjungkal sebagai sebuah “negara gagal” kerap menjadi pertaruhan kita ke depan. Tidak mengherankan bila dalam kondisi seperti ini, masyarakat kita demikian meletakkan harapan untuk sebuah keadaan yang lebih baik. Fenomena harapan akan munculnya sang “Ratu Adil” adalah sepenggal cerita yang memperjelas tentang bagaimana rakyat meletakkan harapan itu sebagai bagian dari harapan “bawah sadar kolektif bangsa” yang senantiasa muncul ketika terjadi krisis kepemimpinan.

Parameter Kinerja

Keberhasilan dan kegagalan sebuah pemerintahan, bagaimanapun akan diukur dari kemampuan pemerintahan mengelola, mendistribusikan serta memperbaiki kualitas kesejahteraan hidup seluruh rakyatnya. Dalam setiap rezim demokrasi, ini merupakan harga mati dari amanah yang dipikul ketika pemerintah diberi kepercayaan untuk mengelola semua potensi kesejahteraan rakyatnya. Dengan kata lain,  kemampuan sebuah pemerintahan untuk tetap memelihara harapan dengan terus menerus memperbaiki kelayakan hidup dan kesejahteraan rakyat merupakan parameter yang paling mendasar dalam mengukur kinerja kabinet tersebut.

Pertaruhan dan tantangan terbesar dari Kabinet kerja Jokowi-JK dalam konteks perpolitikan Indonesia mutakhir memang sangat besar dan sulit. Kesulitan itu tidak saja terletak dari permasalahan carut-marutnya kondisi tata kelola disemua sektor pengelolaan kehidupan bernegara dan  maraknya tindak korupsi, tapi terlebih lagi karena realitas politik negeri ini sedang dilanda semacam turbulensi yang demikian “gaduh”. Agaknya, imbas pertarungan politik saat pilpres lalu masih saja membayangi ranah politik Indonesia. Adanya keriuhan yang sama sekali tidak produktif dari semangat “menang-kalah”yang kemudian menjadikan apa pun kebijakan pemerintah akan direspon secara negatif oleh para politisi yang berseberangan dengan pemerintahan.

Namun bagimanapun, pemerintahan beserta jajaran  kabinet kerja Jokowi-JK harus tetap bekerja untuk kemaslahatan segenap rakyat. Seberat dan sesulit apa pun tantangan serta hambatan ke depan, pemerintah harus senantiasa hadir dan memberi pelayanan pada masyarakat. Turbulensi politik bisa dianggap sebagai dinamika untuk mendewasakan iklim demokrasi kita sebagai sebuah bangsa. Kegaduhan politik seperti ini adalah hal yang wajar dari sebuah bangsa yang mencoba meletakkan sistem demokrasi sebagai pijakan konstitusinya.

Maka dalam bingkai situasi politik yang cenderung gaduh seperti ini, kabinet kerja Jokowi-JK harus bekerja dua kali lebih keras lagi. Mau tidak mau, kinerja yang kinclong harus diperlihatkan dan direalisasikan oleh pemerintahan ini.  Semua ini merupakan pertaruhan yang harus dihadapi kabinet Jokowi-JK di tengah harapan rakyat yang demikian besar dan gaduhnya elite politik dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Dengan demikian, kinerja kabinet akan menjadi sorotan yang sangat keras dan bakal akan menghadapi kenyataan bila setiap langkah kebijakan pemerintah senantiana menjadi bahan kritikan.

Untuk itu kabinet kerja Jokowi-JK harus secara cerdas meletakkan fokus kerja prioritas serta bagaimana mendorong secara cepat kebijakan dan program-program kesejahteraan yang langsung berdampak pada masyarakat luas. Program dan kebijakan ini bukan saja hanya bagian yang telah direncanakan dengan sistematis dan matang, tetapi juga dapat dikelola sebagai instrument “pengelola harapan” rakyat.

Kinerja kabinet kerja Jokowi-JK hendaknya memakai parameter yang dapat diukur dan dipertanggungjawabkan pada rakyat. Di sinilah transparansi menjadi demikian penting. Masyarakat sipil harus senantiasa dilibatkan dalam mengukur kinerja kabinet ini serta diberi ruang untuk bisa ikut memberi masukan yang konstruktif. Ukuran kinerja kabinet dengan fokus pada kebijakan yang memihak kesejahteraan rakyat inilah yang bisa memberi nilai positif serta akan mendapat dukungan langsung dari rakyat.

Fokus kebijakan dengan prioritas seperti kebijakan tentang kedaulatan migas, ketahanan pangan serta swasembada pangan, reformasi pelayanan birokrasi, moda transportasi public yang nyaman dan terjangkau serta kebijakan tentang iklim tolerasi keberagaman merupakan hal yang mendesak dan berdampak luas bagi keseharian rakyat. Fokus kebijakan inilah yang menjadi ukuran bagaimana keberhasilan kinerja kabinet kerja pemerintahan Jokowii-JK ke depan. Bila hal ini tak dapat direalisasikan, maka akibatnya adalah runtuhnya harapan dan kepercayaan publik. Akibatnya adalah pemerintahan ini hanya  semakn menambah daftar panjang kegagalan pemerintahan sebelumnya. ***
Diberdayakan oleh Blogger.