Politik Megaphone Kabinet Kerja


Dalam Ruang Komunikasi Politik

Mencermati dinamika pemerintahan Jokowi-JK , akhir-akhir ini memang cukup menarik.  Beberapa ahli komunikasi politik mengatakan bahwa pemerintahan, dengan segenap jajaran kabinet kerjanya, tengah melancarkan “politik megaphone”  dalam strategi komunikasi politiknya. Komunikasi politik megaphone ini kurang lebih berarti bahwa  intensitas komunikasi politik yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK  ini berada pada level sangat “nyaring” serta  mencerminkan sebuah semangat untuk melakukan interaksi pada sasaran komunikasi mereka yakni publik. 

Dalam semangat interaksi komunikasi seperti inilah, kita bisa menangkap bagaimana pemerintahan dan para menteri kabinet kerja  Jokowi-JK meletakkan desain kinerja serta strategi komunikasi politiknya  sebagai bagian dari cara membangun ruang-ruang dialog pada publik dan memperteguh komitmen pada visi-misi Nawa cita yang dikampanyekan di saat pilpres lalu.

Contoh yang paling menarik untuk kita cermati adalah bagaimana jajaran kementerian pada kabinet kerja Jokowi-JK ini memperagakan model komunikasi politik megaphone dalam mencoba membangun serta meneguhkan identitas kementerian masing-masing. Yang cukup menonjol di antara kementerian-kementerian tersebut adalah kementerian Kelautan dan Perikanan, kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Kementerian BUMN serta kementerian Perhubungan.

Pada masing-masing kementerian inilah, komunikasi politik megaphone terlihat begitu dominan.  Bisa dikatakan bahwa dalam setiap isu-isu kebijakan yang bergulir pada publik senantiasa menimbulkan reaksi baik dalam bentuk “tepuk tangan sorak sorai” maupun “caci maki kecaman” dari publik. Inilah konsekuensi dari gaya komunikasi politik yang menjadi pilihan karena senantiasa menyajikan dua sisi mata uang dalam akibat yang ditimbulkannya.

Pada satu sisi, komunikasi politik megaphone seperti ini memang mampu “bersuara lantang” serta menjadi perekat komunikasi yang intens antara pemerintah dan publik. Bagaimanapun gaya komunikasi seperti ini pada tataran tertentu memang bisa menghadirkan semacam semangat partisipatif yang kuat pada publik. Memberikan asupan emosional interest pada setiap isu-isu kebijakan yang hendak diambil dan meletakkan diri berhadap-hadapan dengan isu yang selama ini menjadi bagian dari “musuh bersama” masyarakat.
Namun pada sisi lain, komunikasi politik megaphone ini juga memang menyimpan benih-benih pencitraan yang kuat. Keniscayaan itu melekat karena dalam model komunikasi yang terbangun memang senantiasa memiliki unsur “penggugah harapan” serta menjadikan media massa sebagai “corong” dalam kekuatan komunikasi. Bila tidak dikelola dengan baik, komunikasi politik megaphone ini akan terjebak dalam dimensi artifisial pencitraan semata dan tidak menutup kemungkinan bila komunikasi ini akan terperangkap pada banalisme komunikasi yang justru akan menimbulkan rasa muak bagi sasaran komunikasinya.

Kemungkinan munculnya  banalisme dalam model komunikasi politik ini bisa semakin diperparah  ketika  kementerian tersebut tidak mampu mengelola pola komunikasi isu yang dihadirkannya. Ciri tersebut telah mulai menggejala ketika para menteri kabinet kerja ini secara tak sadar kemudian terjebak pada  model “komunikasi politik demi peneguhan eksistensi semata”. Semua itu terbaca ketika para menteri  tidak lagi “bersuara” ketika memperkenalkan atau mensosialisasikan sebuah kebijakan, namun juga  “bersuara” ketika isu-isu tersebut masih dalam taraf wacana.

Bisa dikatakan, kegaduhan publik terjadi pada umumnya ketika para menteri kabinet kerja ini melemparkan isu kebijakan yang baru berada dalam tahapan wacana semata. Bila hal ini terus berlanjut, maka tidak menutup kemungkinan  timbulnya reaksi kontraproduktif  serta mengalami prosesi involusi yang akhirnya menjadi  sekedar “sampah komunikasi” yang menyerang balik dan justru menjadi blunder yang memperburuk citra pemerintahan di hadapan publik.

                                                                      
Era Politik Tontonan

Tak bisa dipungkiri, era revolusi teknologi informasi dan diikuti dengan revolusi digital benar-benar jauh telah menukik dalam seluruh aspek kehidupan kita.Era ini ditandai dengan bergesernya paradigma kita dalam mempersepsi realitas dan bersikap atas persepsi tersebut.  Dengan kata lain, dunia kita saat ini ada dalam dimensi  abad tontonan. Di sebut abad tontonan karena  realitas yang hadir dalam keseharian kita memang didominasi bahkan dibentuk oleh  sebuah jejaring yang disebut media massa  audio visual.

Dalam kondisi seperti ini, dunia politik dan kerja pemerintahan pun tidak luput dari bingkai dalam dinamika tersebut. Politik dan kerja pemerintahan kemudian lebih banyak dinilai berdasarkan persepsi yang dihadirkan lewat pencitraan. Di sini, publik lebih banyak diletakkan pada posisi sebagai penonton yang menyaksikan  sebuah “panggung pertunjukan”. Politik partisipatif yang senantiasa dicirikan dengan aktifnya warga-negara sebagai pelaku langsung dalam pengambilan kebijakan penting pemerintahan,  memang terlihat demikian tinggi. Namun dalam takaran tertentu, partisipasi publik ini senantiasa merujuk pada referensi serta alas pengetahuan dan persepsi  realitas yang diterimanya lewat media massa.

Dengan demikian, dunia politik dalam era tontonan seperti ini senantiasa menyimpan benih paradoks pada dampak yang mengiringinya. Hal ini juga akan menjadi sebuah realitas yang mau-tak mau harus diterima oleh pemerintahan Jokowi-JK beserta segenap jajaran kabinet kerjanya.  Inilah yang barangkali bisa menjelaskan bagaimana pemerintahan Jokowi-JK demikian merekatkan diri pada kekuata media massa dalam meneguhkan serta mengkomuniasikan  berbagai kebijakan pemerintahan sebagai “kanal” untuk membangun persepsi publik dan menjaga dukungan publik terhadap pemerintahan ini.

Bagaimanapun, harus diakui bahwa tampilnya Jokowi pada panggung politik nasional tidak terlepas dari peran media massa. Media Darling barangkali sebutan yang tepat bagaimana mengambarkan begitu karibnya media massa dalam membangun persepsi dan reputasi politik Jokowi jauh sebelum menduduki jabatan sebagai orang nomor satu di negeri ini. Saat itu kekuatan media massa ini menjadikan pusaran politik nasional kita seperti “merayakan” sebuah harapan baru sekaligus menjadikan politik menjadi demikian personal. Situasi ini memang sebuah keniscayaan ketika zaman meletakkan ruang-ruang aktivitas politik demikian terbuka pada publik. Dengan kata lain, pada era tontonan ini politik telah mengalami dinamika yang demikian dahsyat dan adanya personifikasi  personal terhadap politik. Dengan demikian, fenomena pencitraan bukan lagi semacam “rekayasa” dalam membangun persepsi , tetapi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dan senantiasa hadir melingkupi semua aktifitas kita, tak terkecuali di dunia politik.


Menantang Konsistensi

Pada konteks itu, komunikasi politik megaphone kabinet kerja pemerintahan Jokowi-JK harus kita letakkan pada bingkai zaman di mana politik serta semua aktifitas  dan kebijakan pemerintah mau-tak mau berada pada “rumah kaca” yang demikian terang-benderang. Situasi ini dengan demikian menjadikan kegaduhan politik bukan lagi berada pada “ruang tertutup” dan hanya melibatkan beberapa gelintir elit politik semata, namun telah berpindah ke ruang-ruang publik media massa.

Dalam kegaduhan politik itulah, pilihan sadar menjadikan komunikasi politik megaphone sebagai bagian dalam strategi komunikasi pemerintahan Jokowi-JK selalu menyimpan dua wajah yang bisa saling meniadakan. Pada satu sisi, bila dikeola dengan baik serta memperhitungkan momentum, maka komunikasi politik megaphone ini akan menjadi instrument pemelihara dan perawat harapan publik. Hal ini juga sekaligus bisa menjadi peneguhan semangat serta komitmen dan ruang interaksi komunikasi pemerintahan  dengan publik. Pada sisi lain, bila pengelolaan strategi komunikasi politik ini  hanya ditujukan untuk sekedar  membangun “panggung” bagi para menteri  agar memperoleh pencitraan politik yang baik semata, maka seiring waktu model komunikasi ini justru akan menjadi kontraproduktif bahkan akan ditangkap sebagai komunikasi penuh kebohongan oleh publik.

Salah satu yang harus dimiliki oleh pemerintahan dan kabinet kerja Jokowi-JK bila menjadikan politik megaphone sebagai strategi  komunikasi politiknya adalah adanya konsistensi antara apa yang ingin dipersepsikan pada publik dengan apa yang diimplementasikan dalam bentuk kebijakan . Dengan kata lain, harus ada kesesuaian antara “bungkus” dan “isi” atau antara pencitraan dan realitas sesungguhnya pada kehidupan. Bila hal itu tak terpenuhi, maka komunikasi politik megaphone justru akan menjadi “panggung” pengeroposan legitimasi serta menjadi “bom waktu” yang setiap saat akan meledak.***
Diberdayakan oleh Blogger.