Quo Vadis Pemberantasan Korupsi



Sejarah Korupsi

Akhir-akhir ini, kita kembali disuguhkan sebuah “panggung”  hukum dan politik yang demikian memiriskan hati. Dimulai dengan penetapan tersangka Komjen Polisi Budi Gunawan oleh KPK yang kemudian berbalas dengan dengan penetapan Komisioner KPK, Bambang Widjoyanto sebagai tersangka  untuk kasus di tahun 2010 lalu, kita kemudian menyaksikan kegaduhan demi kegaduhan hadir di negeri ini.

Dalam tulisan ini, kita tak ingin masuk lebih jauh dan semakin “memperkeruh” keadaan dengan menambah ruang perdebatan yang kini telah sangat bias dan cenderung telah masuk ke ranah politik. Di sini, kita mencoba meletakkan konteks pemberantasan korupsi dalam  iklim sebuah  negeri yang  memiliki sejarah dan tingkat potensial korupsi sedemikian tinggi. Setidaknya, dalam hal ini kita bisa menelisik lebih dalam tentang bagaimana sebuah negara mengalami gelombang pasang-surut dalam upaya melakukan “perang” terhadap korupsi.

Sejarah kemunculan korupsi di Nusantara,  tercatat telah bergaung sejak zaman kolonial Hindia Belanda dulu. Dalam buku “Korupsi Politik” yang disunting oleh Mochtar Lubis dan James C. Scott,dijelaskan bahwa sebelum tahun tahun 1800, Dutch East Company  telah memberikan contoh tingkah laku yang keji kepada orang Indonesia. Menurut Clive Day, orang-orang yang bekerja pada Kompeni Belanda itu, “menerima gaji yang terlalu rendah dan mudah terkena tiap godaan, serta peluang yang luar biasa dalam perdagangan dan pengawasan yang demikan lemah”.

Dari tulisan-tulisan Raffles, dijelaskan bahwa penyebab runtuhnya kekuasaan kompeni (VOC) dan kemudian diganti dengan kedatangan  gubernur jenderal Belanda pada pergantian abad ke-19 berakibat meluasnya praktek korupsi yang semakin meluas. Hal ini menjadi indikasi awal bahwa prilaku dan praktek korupsi bisa meruntuhkan sebuah tatanan dan sistem organisasi pada sebuah zaman di wilayah republik kita.

Walau pun kondisi dan potensi korupsi sudah jauh tertanam sejak zaman kolonial dahulu, namun isu ini mulai terangkat dan menjadi keprihatinan publik pada tahun 1970, ketika Moh. Hatta, Proklamator dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, merilis sebuah artikel yang menyebutkan bahwa korupsi dinegeri ini telah membudaya. Kalimat “membudaya” ini selanjutnya menimbukan reaksi pro dan kontra diberbagai kalangan, namun pada intinya mereka bersepakat bila prilaku korupsi ini memang telah mewabah serta mulai mengancam sendi-sendi kenegaraan kita.
Dengan kata lain, prilaku korupsi ini telah jauh menyusup dalam sistem pola interaksi masyarakat dan menjadi bagian dari prilaku yang secara diam-diam “dibenarkan” atau minimal “dibiarkan” bertumbuh semakin subur. Dengan pola “pembiaran” dan “pembenaran” prilaku ini, kita mulai merasakan bagaimana kondisi ini secara perlahan mengerogoti sistem dan tata kelola bernegara, berpemerintahan bahkan melucuti semua “sendi-sendi moralitas” pergaulan masyarakat.

Bagaimana tidak, dengan merusak sistem dan sendi-sendi moralitas bernegara dan bermasyarakat, prilaku korupsi ini secara gamblang mempertontonkan  “pembenaran” terhadap prilaku kejahatan yang tidak saja merugikan individu, tetapi menghancurkan negara serta keberlanjutan generasi. Puncak dari semua itu adalah kehancuran moral serta dampak kemiskinan dan ketidak-adilan struktural  yang akan selalu memicu konflik sosial yang sangat tinggi.

Pada titik inilah kita kemudian memahami kecemasan seorang tokoh bangsa seperti Moh.Hatta. Bahkan pada tahun 1970-an itu, setelah terjadi gelombang demostrasi besar mashasiswa memprotes korupsi di jalan-jalan Jakarta,  maka dibentuklah  sebuah Komisi yang menjadi penasehat Presiden Soeharto dan diketuai langsung oleh Moh.Hatta. Tidak tanggung-tanggung, pada pidato tahunannya pada Hari Kemerdekaan, Presiden Soeharto menegaskan kembali bahwa, “Tidak perlua ada keragu-raguan lagi. Saya sendiri akan memimpin perjuangan melawan korupsi”.

Tapi seiring waktu, gaung Komisi serta komitmen presiden Soeharto semakin tak terdengar lagi. Apalagi saat itu, kekuasaan Orde Baru di bawah kendali Soeharto demikian kuat mencengkram semua proses dinamika sosial, politik dan keamanan di negeri ini. Maka barangkali memang kita tak bisa menaruh harapan besar dalam situasi seperti itu.

Orde Reformasi

Gerakan titik balik dari pasang-surutnya pemberantasan korupsi di Indonesia bisa kembali diletakkan pada tahun 1989, ketika gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa berhasil memaksa Presiden Soeharto turun dari tampuk kekuasaan Orde Baru. Gerakan Reformasi ini benar-benar menemukan momentumnya, karena salah satu tuntutan Reformasi tersebut adalah “Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), yang kemudian melahirkan Ketetapan (Tap) MPR tentang Pemberantasan KKN tersebut.

Berangkat dari semangat publik yang dituangkan dalam Tap MPR itulah benih lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi yang menjadi “ibu kandung” lahirnya lembaga Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga KPK ini didesain oleh UU sebagai lembaga yang memiliki kapasitas dan kualitas yang sangat tinggi (superbody). Pertimbangan yang mendasarinya adalah karena modus dan praktek korupsi ini sudah sangat massif serta melibatkan para petinggi dan politisi kuat di negeri ini.
Perlawanan serta ketidak-nyamanan yang dirasakan oleh kerja KPK merupakan sebuah keniscayaan yang akan ditemui. Sejarah keberadaan KPK tidak luput dari hal tersebut. Sebagai lembaga yang lahir dari benih Reformasi dan berada dalam kondisi iklim tata kelola kenegaraan yang penuh dengan potensi korupsi, KPK memang senantiasa menjadi lembaga yang “rapuh” oleh serangan untuk pelemahan. Contoh yang paling mengemuka di publik adalah sejarah perseteruan KPK-POLRI yang dikenal sebagai perseteruan Cicak vs Buaya yang terjadi berkali-kali.

Dalam “kerapuhan” KPK inilah yang menjadikan setiap terjadinya permasalahan yang dialami lembaga  ini selalu ditandai dengan banyaknya dukungan publik serta masyarakat sipil untuk berada di belakang KPK. Tak bisa dipungkiri, dari survey indeks kepercayaan masyarakat pada lembaga-lembaga negara, KPK merupakan lembaga yang paling dipercaya samapi saat ini.

Pertaruhan Konsistensi

Pada akhir-akhir ini, KPK kembali mengalami turbulensi yang bisa dikatakan sangat keras dan terparah sejak kelahiran lembaga ini. Bagaimana pun, pada situasi seperti ini kita kembali terhenyak  pada keberlanjutan “semangat” pemberantasan korupsi di negeri ini. Suka-tidak suka KPK telah menjadi icon yang demikian mencorong serta mampu membuat jeri para pelaku koruptor ini. Kinerja serta prestasi yang telah dicatat oleh lembaga anti rasua ini tak bisa dikesampikan begitu saja.

Di sini, barangkali tidak tepat bila ingin memperhadap-hadapkan antara lembaga KPK dan Polri menjadi sebuah “perseteruan” dua lembaga penegak hukum. Hal yang paling krusial dari semua carut-marut dan dampak yang akan ditimbulkan dari semua ini adalah masa depan pemberantasan korupsi di negeri dengan cap paling korup ini. Agaknya keprihatinan ini memang harus menjadi perhatian kita bersama. Pertanyaannya sederhananya; apakah semangat pemberantasan korupsi ini masih punya daya gaung? Dan kalaupun masih punya, apakan semua itu dibarengi dengan komitmen dan konsistensi yang besar?

Inilah yang menjadi pertaruhan bangsa kita ke depan saat ini. Sebuah tantangan besar bagi komitmen dan kekonsistenan yang memang membutuhkan energi bangsa yang juga besar. Dengan demikian, mau-tak mau kemauan baik (good will) politik dari pemimpin tertinggi negara merupakan bagian yang demikian penting.

Bagaimana pun, sejarah pemberantasan korupsi di negeri ini sangat tergantung pada adanya kemauan politik serta komitmen yang tegas dari presiden sebagai pimpinan pemerintahan serta pimpinan negara. Karena bila hal tersebut tidak dimiliki maka pemberantasan korupsi hanya akan pengulangan kembali sebagai lips service politik serta hanya dipakai sebagai komoditas politik di saat-saat kampanye semata.

Pasang surut pemberantasan korupsi telah menjadi pelajaran paling berharga tentang bagaimana komitmen kita, terutama komitmen pemimpin tertinggi negara ini dalam meletakkan pemberantasan korupsi sebagai “jalan utama dan jalan ideologi” Nawa Cita menuju sebuah bangsa yang lebih baik dan sejahtera.***
Diberdayakan oleh Blogger.