Anomali Budaya Politik Kita


Wajah Politik Indonesia

Dalam sebuah negara demokratis, asumsi yang paling mendasar adalah bagaimana proses sirkulasi komunikasi antara warga masyarakat dan elite politik berlangsung dengan sehat dan saling memperkokoh. Semua itu ditandai dengan adanya keterkaitan yang berbanding lurus antara apa yang menjadi aspirasi masyarakat dengan elite politik yang menjadi penggerak “roda” penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, seluruh detak dan denyut pembangunan tidak bersimpangan dengan apa yang menjadi keinginan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan sebuah negara. Dalam konteks ini, yang perlu ditekankan adalah bertumbuhnya budaya politik yang meletakkan warga negara (rakyat) sebagai awal dan juga akhir dari seluruh tujuan pembangunan. Budaya politik yang tercermin pada kesinambungan antara aspirasi warga dengan kerja dan kinerja elite politiknya.

Ironisnya, yang banyak tercermin dari budaya politik kita di negeri ini adalah adanya disparitas yang sangat besar antara realitas aspirasi warga negara dengan keinginan dan kepentingan elite politiknya. Dalam konstalasi politik kita di masa Orde Baru, demokrasi yang terbangun masih dalam taraf prosedural dan belum mencapai demokrasi substansial. Artinya bahwa budaya politik yang terbangun hanya mengedepankan model partisipatif warga selama masa kurun mereka dibutuhkan suaranya pada  kampanye pemilihan.Setelah itu, nyaris kepentingan dan aspirasi warga menjadi tak lagi dipedulikan.

 Pada era Orde baru inilah budaya politik kita mulai  menjadi peletakan awal adanya “ jurang jarak” yang besar antara masyarakat dan para elite politiknya. Budaya politik menjadi searah di mana rakyat hanya menjadi bagian dari obyek pembangunan dan bisa dikatakan sebagai “penonton” dari gemuruh pembangunan di masa itu.

Sistem pemerintahan yang tersentralisasi dengan penekanan pada stabilitas politik untuk pembangunan ekonomi, menjadikan Orde Baru sangat terkesan represif terhadap apa pun yang menyimpang dari agenda politik pembangunan yang dilaksanakannya. Inilah era di mana seluruh potensi politik yang bisa membentuk budaya politik yang sehat “diberangus” secara perahan-lahan.
Di era reformasi tahun 1998, ketika pemerintahan Orde Baru semakin keropos dan akhirnya tumbang, maka sistem dan budaya politik kita juga ikut mengalami “goncangan” kuat. Kran kebebasan menjadi terbuka. Riuh rendah suara politik menjadikan suasana terlihat demikian gaduh. Inilah masa transisi yang sampai saat ini masih terus mencari bentuknya dalam sistem demokrasi dan budaya politik kita di negeri ini.

Satu hal yang sampai kini masih menjadi keperihatinan kita adalah situasi ini alih-alih menjadikan sistem demokrasi kita semakin menumbuhkan budaya politik elite semakin baik. Sebaliknya, yang terlihat adalah tumbuhnya sikap politik elite yang dipenuhi kegaduhan dan bahkan telah menampilkan watak politik yang cenderung terkesan memilukan.

Banalitas Kekerasan Politik

Inilah yang terjadi dalam dinamika politik Indonnesia akhir-akhir ini yang seperti berada dalam lingkaran ruang  turbulensi yang kian hari kian tak berujung. Kegaduhan politik yang melahirkan rasa ketidak pastian masyarakat ini, kemudian berdampak pada stabilitas ekonomi serta hukum dan gejalanya terus menjalar dengan munculnya berbagai banalitas kekerasan di masyarakat.

Banalisme kekerasan sebagaimana diuraikan Hannah Arendt dalam bukunya termasyurnya, The Origins of Totalitarianism, adalah tindakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara massif atau berulang-ulang , baik dalam ruang-ruang publik maupun pada ruang politik. Menurut Arendt, akar semua kekerasan ini dimulai dari negara dan kemudian menjalar ke masyarakat. Inilah yang kemudian melahirkan cikal bakal sebuah negara totaliter.

Kekerasan di sini bisa dimaknai sebagai kejahatan yang berupa tindak kriminal, maupun kekerasan yang dibungkus dengan retorika politik atau memakai “hukum” sebagai pembenaran tindakan kekerasannya. Kekerasan fisik dan kekerasan verbal yang di jumpai, baik di jalan dalam bentuk kriminalitas, di panggung politik dimana para elite politik mempertontonkan prilaku yang dangkal, maupun di ranah hukum dimana “mata pisau” keadilan sangat terasa “ tajam ke bawah tapi tumpul ke atas”.

Kegaduhan politik ditingkat elite ini kemudian juga tercermin dan merambah pada realitas masyarakat. Berbagai tindak kriminal, terutama kejahatan yang disertai kekerasan fisik seperti tumbuh berkecambah. Munculnya istilah begal dalam khazanah tindak kriminal jalanan di berbagai kota, kemudian menjadi istilah popular dan merupakan momok menakutkan bagi warga masyarakat. Rasa tidak aman dan nyaman kemudian menjadi taruhan kita di kota-kota besar di negeri ini.
Secara sosiologis, semua fenomena ini tidaklah berdiri sendiri terlepas dari situasi dari kegaduhan politik yang semakin berujung pada ketidak pastian sosial ekonomi masyarakat. Bagaimana pun, dalam konstalasi kultural kita yang masih sangat bercorak paternalistik, elite dalam strata sosial masyarakat masih merupakan kelompok kelas yang menjadi “leaders public opinion”. Mereka adalah patron dalam kelompok serta merupakan teladan dari paguyuban masyarakat pengikutnya.

Dengan demikian, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa  prilaku elite politik kita masih menjadi “cermin”, yang sadar atau tidak, kemudian menjalar dan menular pada masyarakat yang lebih luas.  Situasi inilah yang oleh Arendt disebutnya sebagai banalitas kejahatan. Prilaku yang dipertontonkan oleh elite politik dan kemudian diserap dalam ruang kesadaran publik. Kesadaran ini kemudian menimbukan prilaku masyarakat dalam bentuk kejahatan kriminal yang cenderung tak lagi mampu diterima akal sehat.

Sejarah tindak kekerasan baik dalam bentuk kriminal murni maupun kekerasan yang bersendi politik merupakan bagian yang harus kita terima sebagai sejarah kelam negeri ini. Kekerasan ini juga memiliki variasi beragam, mulai kekerasan vertikal antara negara dengan masyarakat, maupun horizontal antara sesama masyarakat. Semua ini tidak terlepas dari wajah bangsa kita sebagai gambaran bagaimana interaksi yang berlangsung di tingkat elite, terutama elite politik kita.


Bagaimanapun, situasi ini harus kita akhiri bila ingin demokrasi menjadi bagian dari budaya politik bukan saja elite politik, tapi juga warga negara. Sikap politisi yang menjadi contoh perilaku masyarakat hendaknya menjadi perhatian yang harus kita garis bawahi. Agar jangan lagi memilih politisi yang memberi contoh buruk dalam budaya politik dan sistem demokrasi kita.***
Diberdayakan oleh Blogger.