Menyoal Perumahan Rakyat


Sengkarut Permukiman

Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk sekitar 250 juta jiwa bisa dikatakan merupakan salah satu negara yang belum mampu menemukan solusi yang tepat untuk penyediaan permukiman bagi seluruh rakyatnya. Kenyataaan ini harus diterima mengingat bahwa masih demikian banyaknya rakyat kita sama sekali tak mempunyai tempat bermukim. Padahal perumahan merupakan hak dasar rakyat yang menjadi bagian kewajiban negara untuk menyediakannya.

Ketidaksanggupan negara dalam menemukan kebijakan yang solutif bagi problem permukiman ini memang memiliki latar belakang yang panjang  sebagai warisan kebijakan-kebijakan pemerintahan sebelumnya. Hal ini sangat tercermin dari jumlah pemenuhan kebutuhan perumahan yang tak terpenuhi (housing blacklog) yang terus bertambah hingga mencapai 13,6 juta unit rumah dan jumlah pemukiman kumuh terus meningkat mencapai 59.000 hektar (BPS 2010 dan Kemenpera). Padahal, berdasarkan Nota keuangan dan RAPBN tahun 2014, belanja pemerintah melalui Kementerian Umum (PU) dan KementerianPerumahan Rakyat selama periode 2008 hingga 2014 telah mencapai 399.454 Triliun Rupiah.

Kondisi seperti ini menunjukkan betapa  persoalan pembangunan perumahan rakyat demikian carut-marut. Hal ini bisa diuraikan lebih jauh mulai dari banyaknya inefisiensi, miskoordinasi dan tumpang tindihya program-prgram  dikedua kemernterian ini selama bertahun-tahun.  Sebagai contoh adalah terbengkalainya hasil-hasil pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dengan tak terkoordinasinya pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan duplikasi pengadaan permukiman, baik di Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) RI. Kondisi tata kelola yang buruk ini tentu saja tidak mampu mengerem laju perkembangan “black log” dan permukiman kumuh, apalagi untuk sekedar mengurangi dan menuntaskannya.

Dengan demikian, terasa tepat bila pemerintahan Jokowi-JK melakukan reformasi secara mendasar terhadap arah kebijakan, strategi, program serta cara kerja pemerintah dibidang perumahan rakyat dan pembangunan kawasan permukiman. Kelemahan-kelemahan yang mendasar saat ini yang telah terindentifikasi adalah lemahnya program nasional dibidang perumahan rakyat karena bentuknya yang hanya merupakan daftar panjang proyek-proyek studi yang bertimpang tindih dengan studi-studi  dari lembaga perguruan tinggi. Semua ini menempatkan pemerintah hanya sebagai organisasi kumpulan proyek yang tumpang tindih dengan nilai total anggaran yang fantastis namun tidak efektif menyelesaikan masalah perumahan rakyat.

Untuk itu ke depan, pemerintahan Jokowi-JK, mau tidak mau harus memperbaharui semua kelemahan itu dengan melakukan integrasi program secara efektif dengan target meminimalkan angka kekurangan rumah dan luas daerah pemukiman kumuh secara terukur dan progresif. Langkah awal dari upaya reformasi mendasar ini telah dilakukan oleh kebijakan Presiden Jokowi dengan menyatukan kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Hal ini merupakan signal positif kepada publik akan arah dan gerak kedepan semua kebijakan di sektor perumahan rakyat.

Namun hal tersebut tidaklah cukup karena belitan persoalan yang dihadapi oleh sektor ini demikian mendasar. Persolan yang paling pokok dari semua itu adalah bagaimana melakukan reformasi bahkan revolusi mental pada sumberdaya manusia dalam birokrasi di sektor tersebut.  Ini memang bukan kerja yang gampang, mengingat bahwa selama berpuluh-puluh tahun ke dua kementerian ini lebih mengarahkan segenap potensi sumberdaya mereka pada sistem yang sangat berorientasi pada “proyek” serta mengabaikan dimensi  “kewajiban azasi akan pemenuhan hak dasar perumahan yang layak”.

Harapan Sejuta Rumah

Dalam program pemerintahan Jokowi-JK, hal yang menarik berkaitan dengan sektor permukinan rakyat adalah janji tentang pembangunan sejuta rumah. Kebijakan dari program ini merupakan prioritas yang menjadi signal bila pemerintahan ini sangat berkomitmen untuk melakukan keberpihakan pada masyarakat marginal.

Salah satui bagian dari prioritas pemerintah yang telah dicanangkan serta mendapat sambutan yang baik dari masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat berpendapan kecil adalah  program Pembangunan Sejuta Rumah hingga tahun 2019. Program ini bisa dikatakan sebagai sebuah “langkah besar” mengingat kebutuhan rumah rakyat yang layak semakin lama semakin  membutuhkan “intervensi” kebijakan konkrit dari pemerintah.

Bagamanapun, visi misi yang tertuang dalam Nawa Cita Jokowi-JK yang kemudian mampu menumbuhkan harapan besar rakyat semasa kampanye lalu adalah kehadiran negara di tengah rakyat untuk memberi pelayanan serta menyediakan fasilitas agar gerak aktifitas masyarakat semakin bertumbuh kearah yang lebih baik serta lebih mensejahterahkan.

Dengan demikian,  keberpihakan pemerintahan ini pantas kita beri apresiasi. Namun yang harus kita garis bawahi dari kebijakan ini adalah ketika kebijakan ini telah memasuki “ruang-ruang” implementasi. Bagaimana tidak, persoalan penyediaan dan pembangunan perumahan rakyat ini bukanlah program baru. Sejak negeri ini hadir dan tegak, kebijakan pembangunan perumahan rakyat telah menjadi satu program rutinitas setiap pemerintahan dengan kehadiran kementerian perumahan rakyat sebagai eksekutornya.

Namun realitas yang terjadi selama ini, alih-alih mampu memenuhi kebutuhan perumahan untuk masyarakat marjinal, justru keberadaan kementerian ini menjadi salah satu sumber sengkarut permasalahan itu sendiri. Problematika yang telah menjadi sumber dari semua ini, ditengarai karena kementerian perumahan rakyat telah menjadi institusi yang sekedar berfungsi sebagai “fasilitator” proyek serta menjadi lahan perebutan para politisi yang mengharapkan keuntungan dari anggaran yang tersedia.

Inilah salah satu yang menyebabkan mengapa anggaran yag dikucurkan oleh APBN pada sektor perumahan ini lebih banyak diwarnai oleh kebijakan yang tidak tepat sasaran, miskoordinasi serta inefisiensi  dalam setiap implementasi kebijakannya.  Realisasinya pun gampang tertebak karena yang terlihat adalah munculnya realisasi kebijakan pembangunan perumahan rakyat yang justru dimiliki oleh kalangan yang sebenarnya mampu.

Belum lagi terkait dengan permasalahan koordinasi yang demikian lemah di antara lembaga pemerintahan yang terkait dengan sektor perumahan rakyat, seperti pemerintahan daerah dan kota. Tak adanya sinergisitas tersebut semakin memperparah persoalan di bidang ini yang akhirnya hanya melahirkan sengkarut dan menjadi lahan proyek yang potensial untuk dikorupsi.


Hal seperti inilah yang harus dihentikan oleh pemerintahan Jokowi-JK sebagai bagian dari prioritas kebijakan di sektor pemumahan rakyat. Dengan kata lain, di samping target pembangunan sejuta rumah yang telah dicanangkan itu terpenuhi, yang paling penting adalah peruntukan penyediaan perumahan tersebut juga tepat sasaran dan sekaligus memiliki dampak bergulir yakni semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dari kalangan masyarakat berpenghasilan kecil.***
Diberdayakan oleh Blogger.