Membaca Reshuffle Kabinet

Basis Kinerja atau Kerja Politik

Beberapa waktu lalu, dalam kunjungan mendadak ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Presiden Joko Widodo sempat ‘marah’ dan menunjukkan kegundahannya. Pasalnya, setelah berkunjung kembali ke pelabuhan terbesar ini, dia masih belum melihat adanya perubahan dalam rentang birokrasi, terutama di alur waktu bongkar-muat barang.  Menariknya, dalam sidak itu terlontar signal bila kondisi seperti ini masih saja terus berlangsung, maka tidak ada lagi alasan untuk tetap mempertahankan menteri  yang kabinetnya tidak berkinerja baik.

Kegundahan Presiden Joko Widodo kali ini barangkali menjadi klimaks dari rentetan ketidakpuasannya terhadap beberapa kementerian yang dianggapnya lamban dan ‘gagap’ mengimplementasikan visi-misi serta program Nawa Cita yang menjadi  ‘jualan’ kampanyenya dulu. Setidaknya, dalam kurun kurang lebih 6 bulan masa pemerintahannya, sorotan terhadap beberapa kementerian memang menjadi isu politik yang menghangat.

Sejatinya, pergantian menteri atau reshuffle kabinet, adalah sesuatu hal yang lazim dalam setiap pemerintahan demokratis. Apalagi wewenang tersebut adalah wewenang penuh dan menjadi hak prerogative seorang presiden.  Namun di republik dengan model demokrasi semi parlementer seperti  Indonesia, isu pergantian kabinet merupakan konsumsi politik yang agak sensitif. Bagaimana tidak, dalam setiap proses bergulirnya isu tersebut, bisa dikatakan lebih diwarnai oleh ketegangan dan pertarungan kekuatan politik yang selama ini menganggap diri telah berkontribusi terhadap pemenangan presiden.

Dengan demikian, isu reshuffle kabinet dalam konstalasi politik demokrasi model Indonesia sangat bercampur-baur antara kinerja kabinet kementerian an sich dengan kerja politik kepentingan dari kekuatan partai politik. Fenomena ini bukanlah ‘barang baru’ dalam sistem perekrutan pejabat pemerintahan setingkat menteri . Karena bagaimana pun jabatan menteri merupakan jabatan politis serta menjadi salah satu target dari semua partai politik untuk ‘mendesakkan’ kadernya duduk di sana.

Namun sebenarnya gejala ini tidak terlalu sehat dalam keberlanjutan sistem demokrasi kita yang disepakati sebagiai sistem presindensil. Dalam konteks tersebut, partai politik lebih banyak ‘menyumbangkan’ masalah dan keruwetan dibanding memberi kontribusi positif bagi percepatan kinerja pemerintahan. Tarik-ulur bahkan ‘ancaman’ halus kerap mewarnai semua prosesi di sekitar fenomena perombakan kabinet di negeri ini.

Keberadaan partai politik memang tidak bisa dinafikkan dalam seluruh bangunan sistem pemerintahan demokratis kita. UU Pemilihan Presiden bahkan menegaskan arti penting parpol sebagai ‘kendaraan’ politik satu-satunya  yang dipakai para kandidat untuk melaju ke pencalonan. Namun yang kerap menjadi masalah adalah karena pada umumnya partai politik kita masih terpaku pada orientasi ‘kekuasaan’ jangka pendek. Sinyalemen lama yang mengatakan bahwa jabatan-jabatan politis seperti menteri masih merupakan ‘aset’ dan ‘ladang’ pendanaan bagi perputaran roda organisasi partai masiih kuat tertanam.

Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa sampai saat ini, realitas politik kita memang masih dikerumuni ‘cawe-cawe’ partai politik dalam setiap pembentukan kabinet maupun isu reshuffle-nya. Hak prerogative presiden dalam menentukan para pembantunya di kabinet hanyalah sekedar menjadi bunyi ‘manis’ undang-undang. Inilah salah satu tantangan yang secara langsung sangat terasa ikut menjadi bagian dari setiap isu perombakan kabinet pemerintahan di negeri ini.

Kinerja Berbasis Profesionalisme

Pada galibnya, kerja setiap kementerian adalah ruang-ruang profesional yang dapat diukur berdasarkan basis kinerjanya. Para menteri an sich adalah pembantu presiden yang bekerja untuk mengimplementasikan seluruh visi-misi dan program yang diemban presiden sebagai pemegang mandat rakyat. Para menteri tidak lebih dari seorang manager yang memimpin sebuah organisasi kerja. Dengan demikian, parameter kinerja mereka dengan gampang diukur dan dievaluasi berdasarkan pencapaian target serta kemampuan leadership-nya.

Namun yang menjadi kendala adalah karena jabatan menteri ini juga merupakan jabatan politis di mana sengkarut kepentingan, golongan serta like and dislike juga sangat dominan mewarnai. Fenomena ini sebenarnya tidak bersinggungan secara langsung bila keberadaan partai politik kita tidak dipersoalkan oleh banyak pihak. Hal ini tercermin dari banyaknya hasil survey persepsi masyarakat yang menempatkan partai politik diurutan buntut sebagai lembaga yang tidak dipercaya. Realitas inilah yang kemudian menjadikan profesionalisme dan orang partai menjadi dua kutub yang berbeda.

Kutub antara antara kaum profesional dan kader politik dalam kancah ‘pengisi lowongan’ dalam kursi menteri di Indonesia memang menjadi persoalan tersendiri. Kelompok-kelompok masyarakat sipil dan media massa memang kerap mempermasalahkan bagaimana komposisi kabinet tersebut dalam perimbangan antara kaum profesional dengan kader partai. Walau ini terkesan sangat simplisistik, namun realitas di sekitar ‘gonjang-ganjing’ pemilihan menteri, fenomena ini masih sangat terasa mewarnai.

Bila melacak akar pemunculan isu reshuffle  kabinet dalam konteks pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini, dominasi tekanan partai politik dan isu kekecewaan partai pendukung terhadap pilihan presiden dahulu lebih terasa mengemuka. Dengan begitu, isu ini seperti memainkan model politik ‘tarik ulur’ dukungan yang sangat tercermin dalam dinamikanya di parlemen. Kepentingan mendesakkan kader partai serta ‘menagih’ balas jasa dukungan politik adalah basis desakan tersebut. Basis kerja profesional memang tidak menjadi ukuran penting di sana.

Efek yang paling terasa dari model seperti ini adalah stabilitas politik menjadi sangat fluktuatif. Sejak awal pemerintahan Joko Widdo-Jusuf Kalla, turbulensi politik menjadi bagian yang sangat mengganggu proses kerja pemerintahan. Perebutan kepentingan politik di jabatan pubik bahkan juga merangsek masuk sampai pada urusan internal setingkat Dirjen dan Sekjen. Ini juga salah satu faktor mengapa mesin organisasi dibeberapa kementerian terlihat mandeg dan lebih cenderung stagnan.

Namun yang paling terihat menonjol adalah adanya proses membangun  opini sekitar isu reshuffle kabinet ini bukan lagi menjadi hak prerogative presiden namun telah menjadi konsumsi politik para elite di parpol. Inilah dinamika politik dan pemeritahan yang cenderung tidak sehat di negeri ini. Partai politik dengan wajah ‘oligarkis’-nya semakin terlihat hanya meletakkan kepentingan kelompok elite partainya  di atas kepentingan rakyat. Inilah yang semakin menambah jarak disparitas antara rakyat dengan partai-partai politik.

Namun bagaimanapun, reshuffle kabinet adalah suatu peristiwa biasa dalam dinamika kerja sebuah pemerintahan. Sekali lagi itu merupakan hak prerogative seorang presiden. Yang perlu kita cermati adalah kriteria yang mengukur kinerja para pembantu presiden ini, apakah telah berbasis kinerja profesional atau lebih pada hasil kompromi dan desakan partai politik demi kepentingan partai dalam jangka pendek. ***
Diberdayakan oleh Blogger.