Demokrasi Kejar Rente

Sengkarut Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung dan serentak yang rencananya digelar 9 Desember tahun  ini menjadi ajang kritis dari serangkaian ‘uji coba’ berdemokrasi di Indonesia. Sebenarnya, perjalanan Pemilihan Kepala Daerah sudah berlangsung dan telah dengan sangat bagus meletakkan pondasinya di negeri ini. Namun dalam Pilkada langsung serentak di bulan Desember nanti, fenomena anomali politik mencuat dan menjadi bayang-bayang suram demokrasi politik di Indonesia.

Anomali itu mula-mula ditandai dengan munculnya di beberapa daerah calon tunggal yang tidak memiliki pesaing lain. Kemunculan calon tunggal Pilkada ini memang sedikit menyisahkan keanehan. Bagaimana tidak, perjalanan politik kekuasaan di negeri ini tidak pernah sepi dengan hiruk-pikuk naluri keinginan berkuasa. Setiap jelang Pilkada, fenomena banyaknya calon kandidat yang mencoba peruntungannya merupakan pemandangan yang lazim. Bahkan bisa dikatakan bahwa, untuk kasus Indonesia, peristiwa Pilkada sama dan sebangun dengan ajang pertaruhan antara kepopuleran, kekayaan, trah keluarga serta prestise dalam baluran politik.

Namun kemunculan calon tunggal di Pilkada serentak tahun ini menjadikan demokrasi di Indonesia ‘meningkung’ ke arah yang tidak mampu diprediksi oleh siapa pun, tak terkecuali  pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR sebagai pembuat undang-undang. Tercatat, sejak dimulainya pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah, setidaknya ada 7 daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Semua bakal calon tersebut merupakan petahana (incumbent) yang memang memiliki kekuatan politik yang sangat kuat di daerahnya masing-masing.

Berbagai spekulasi serta analisa berkerumun di sekitar fenomena ini. Namun pada umumnya memberi tekanan pada sisi kecenderungan taktis partai politik dalam ‘menelikung’ aturan main Undang-undang Pilkada yang ada. Siasat Parpol untuk menjadikan pilkada ini tidak berjalan ‘mulus’ memang menjadi salah satu gejala yang telah diperkirakan akan muncul jauh hari sebelumnya. Kesiapan banyak parpol dalam pilkada serentak kali ini memang terbilang keteter. Bukan pada persoalan minimnya kader partai atau bakal calon yang ‘ancang-ancang’ akan diusung, namun pada banyaknya gejolak internal partai yang berdampak pada kisruh tak berujung. Persoalan ini juga ditambah dengan prilaku partai yang menjadikankan dirinya sebagai ‘badan usaha’ dengan membebani para calon dengan biaya yang kerap disebut ‘mahar’ politik.

Semua sengkarut politik pilkada ini menjadikan wajah politik Indonesia serupa dengan belukar rimba di mana segala kemungkinan dapat saja terjadi. Sejarah pilkada kita memang senantiasa diselimuti oleh suasana ‘remang-remang’ dalam segala pembiayaan. Transaksi politik menjadi bagian yang telah menjadi virus dalam setiap interaksi politik kekuasaan di negeri ini. Inilah yang menyebabkan riuh-rendah politik pilkada di tanah air sangat beraroma politik transaksi.

Bagaimanapun, demokrasi kita memang masih berkubang pada kawah prosedural dan belum juga beranjak dalam tahap demokrasi substansial. Polesan demokrasi kita masih dalam tataran lips service dan belum terintegrasi dalam sistem kultural bangsa. Politik ala Machiavelli dengan ‘menghalalkan segala cara untuk berkuasa’ merupakan gambaran paling merata dalam setiap percaturan menjelang pilkada di daerah-daerah. Inilah yang menjadikan pilkada lansung kita belum mampu secara tuntas menjawab tuntutan sistem demokrasi untuk ‘memproduksi’ pemimpin yang benar-benar amanah serta berintegritas yang teruji.

Demokrasi Saling Kunci

Fenomena calon tunggal pada pilkada serentak tahun ini benar-benar memberi kita cermin yang vulgar tentang bagaimana model demokrasi kita dalam penerapannya. Dalam bahasa politik yang sederhana, fenomena calon tunggal ini merupakan taktik parpol dalam ‘mengunci’ (baca: menjegal) calon kandidat pemimpin daerah yang dianggap sangat kuat dan populer di masyarakat.

Dengan tak mengajukan calon atau hanya muncul satu pasangan pasangan kandidat, maka aturan pilkada secara otomatis tidak memenuhi syarat dan tidak mungking dilaksanakan. Padahal, tenggang masa jabatan tenggang  kepala daerah telah dipatok dalam kurun waktu tertentu. Dengan demikian, masa depan jabatan kepala daerah menjadi tidak pasti serta berpotensi mengalami kekosongan. Inilah warna politik pilkada kita di mana partai-partai politik bukan lagi sebagai wadah melahirkan para pemimpin bangsa, namun telah bermetamorfosis menjadi ‘perusahaan’ untuk sebuah kepentingan pribadi atau golongan dari pemilik ‘sahamnya’.

Menghadapi fenomena ‘aneh’ ini, berbagai usulan dilempar untuk menerobos kemungkinan adanya kebuntuan dari persoalan calon tunggal pilkada nanti. Usulan tersebut dimulai dari pemunduran jadwal pendaftaran bakal calon oleh KPU, penerbitan Perppu, revisi Undang-Undang Pilkada serta meminta fatwa Mahkamah Konstitusi (MK). Semua usulan untuk jalan keluar dari kemandegan calon tunggal Pilkada memiliki ruang celah untuk kembali disiasati oleh parpol. Hal ini disebabkan karena dimensi ‘kepepet’-nya sangat terasa dari berbagai usulan tersebut. 

Namun bagaimanapun pemerintah harus membuat langkah terobosan agar Pilkada serentak tidak menjadi ‘aib’ demokrasi kita dalam mencoba membangun basis kedaulatan rakyat. Karena bila hal ini terjadi maka pondasi demokrasi langsung yang menjadi basis murni kedaulatan rakyat akan menjadi boomerang yang sangat vital untuk membalikkan situasi menyerang eksistensi demokrasi kita. Apalagi, suara-suara dari penentang demokrasi pemilihan langsung masih sangat kuat dalam percaturan politik kita.

Dengan demikian, pertaruhannya adalah kelangsungan masa depan demokrasi di negeri ini. Sinyalemen dari prilaku partai politik kita yang mengambil jalan ‘saling kunci’ untuk menjegal kelangsungan tahapan demokrasi menjadi pelajaran sangat berharga dalam melihat kualitas serta kecenderungan partai politik di negeri ini. Sejarah partai politik kita dalam kurun waktu sejak Orde Baru menancapkan ‘cakar’ kekuasaannya memang senantiasa menunjukkan disparitas yang lebar dengan aspirasi rakyat. Hal ini dengan gamblang ditunjukkan oleh berbagai survey yang mencatat bahwa semakin lama, tingkat kepercayaan rakyat terhadap partai politik semakin merosot ke titik nadir.

Fenomena calon tunggal pada Pilkada kali ini semakin memberi kita semacam signal bila model ada arah demokrasi kita masih sangat rentan untuk dimanipulasi serta dijadikan ‘barang’ mainan justru oleh lembaga yang menjadi pilar demokrasi itu sendiri. Demokrasi ‘saling kunci’ dalam Pilkada ini merupakan bagian yang paling tak elok dalam sejarah demokrasi kita sepanjang berdirinya republic ini.***
Diberdayakan oleh Blogger.