Pemerintah dan Kepercayaan Publik

Dalam Tabung Demokrasi

Agaknya hiruk-pikuk reshuffle Kabinet Kerja pemerintahan Joko Wododo-Jusuf Kalla semakin menemukan momentumnya. Arus gelombang opini yang mengemuka semakin mengerucut pada keyakinan publik bahwa kinerja ‘Kabinet Kerja’ yang pernah menjadi tumpuan ekspektasi rakyat perlahan terlihat demikian keteter dalam implementasi kebijakan yang menjadi target kinerjanya. Nawa Cita dan Trisakti sebagai ‘senjata adiguna’ untuk kesejahteraan rakyat seperti tidak lagi membahana serta mampu menggerakkan harapan rakyat.

Sejak Kabinet Kerja dilounching sekitar delapan bulan lalu, setumpuk beban telah disandang oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ini. Salah satu yang paling menonjol adalah bagaimana meramu dan mengelola ekspektasi rakyat yang demikian membuncah saat pilpres lalu. Persoalan ekspektasi ini memang tidak main-main. Terpilihnya pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla bukanlah kemenangan yang diperoleh dengan gampang. Sengitnya persaingan serta persinggungan emosional yang demikian tinggi saat kampanye lalu, menjadikan pilpres 2014 sebuah panggung politik yang panas. Di sana ukuran bukan lagi tentang siapa kandidat prresiden yang terbaik, namun telah bergeser pada politik ‘hitam-putih’ serta persoalan like and dislike.

Dalam ‘tabung demokrasi’ model seperti ini, modal paling mendasar dari berjalannya kerja pemerintahan adalah persoalan kepercayaan publik (public trust). Mengelola serta menjaga kepercayaan publik bukan saja menjadi bagian penting, namun merupakan basis paling utama dalam performa pemerintahan. Dengan demikian, tidak berlebihan bila dikatakan bahwa ukuran keberhasilan kinerja pemerintahan mampu ditakar berdasar sampai seberapa jauh ekpektasi publik menunjukkan tren positif dari waktu ke waktu. Karena bagaimanapun bagusnya konsep kerja yang ditawarkan bila segenap kebijakan yang tertuang dalam visi-misi tidak mampu diterjemahkan dalam ‘ruang-ruang’ yang mampu merawat kepercayaan publik, maka semuanya menjadi tidak berarti.

Sistem bernegara yang mengadopsi paham demokrasi memang senantiasa membutuhkan kemampuan yang luar biasa dalam hal mengelola serta merawat ekspektasi masyarakat. Ruang kebebasan berpendapat yang menjadi pilar demokrasi menjadikan banyak potensi bergerak tanpa mampu di kendalikan oleh pemerintah. Daya kritis masyarakat yang tumbuh kuat merupakan fenomena yang tak mampu dielakkan. Inilah yang menjadikan demokrasi kerap terlihat ‘nyinyir’ terhadap apapun yang menjadi kerja pemerintah.

Tumbuhnya daya kritis publik dan atmosfir kebebasan beropini ini, menjadikan pemeritahan harus senantiasa cerdas dalam membangun pola komunikasi politiknya. Sikap defensive apalagi refresif hanya akan menggiring sebuah pemerintahan ke tepi jurang kejatuhannya sendiri. Oleh karenanya, memang dibutuhkan sebuah model sistem yang terukur dalam pola komunikasi yang diterapkan. Meremehkan model komunikasi politik dalam membangun serta merawat ekpektasi publik bisa jadi merupakan ‘jembatan rapuh’ yang cepat atau lambat akan meruntuhkan semua modal dasar sebuah pemeintahan.

Hiruk-pikuk politik dalam model demokrasi bagaimanapun merupakan suatu dinamika dan membawa sisi ‘mata pedang’ yang tajam di kedua sisinya. Pada satu bagian, gempita politik ini merupakan ruang pendewasaan demokrasi yang sangat penting. Namun dibagian lain, dia bisa menjadi ‘monster’ yang justru akan menggiring tatanan bernegara kita melaju kekancah situasi yang chaos dan anarkis tak berujung. Inilah mengapa konsep demokrasi senantiasa mengandaikan sebuah tatanan di mana masyarakat telah memiliki kapasitas pendidikan politik yang telah mumpuni, atau minimal tingkat kecerdasan politik  masyarakat yang telah tercerahkan.

Mengelola Momentum

Setiap proses kerja, termasuk kerja kabinet pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak hadir dalam ruang tabula rasa. Bisa dikatakan bahwa seluruh sektor kehidupan publik merupakan sebuah rangkaian ‘warisan’ yang telah diemban oleh pemerintahan sebelumnya. Tumpukan persoalan menjadi bagian dari tantangan setiap pemerintahan berganti. Ini adalah keniscayaan yang tak bisa dielakkan.

Dalam konteks seperti itu, maka apapun yang berkaitan dengan kerja pemerintahan, kita tak bisa mengelak dari ‘warisan’ tantangan dan masalah tersebut. Yang membedakan antara pemerintahan yang satu dengan yang lain lebih banyak terletak pada persoalan bagaimana pemerintahan tersebut mampu mengelola momentum yang ada. Dengan demikian titik tumpunya ada pada persoalaan managemen pengelolaan public trust tersebut.

Bagaimanapun dalam logika sistem demokrasi, setiap pemimpin yang dihasilkan merupakan hasil keputusan politik mayoritas rakyat yang memilih pemimpin tersebut. Dengan kata lain, out put produk pemimpin yang dihasilkan demokrasi senantiasa mengandung dimensi amanah di dalamnya. Amanah inilah yang lahir dari sebuah kepercayaan bahwa pemimpin yang dipilih tersebut mampu merealisasikan janji kesejahteraan yang dikampanyekannya dahulu. Modal dasar yang paling penting dalam setiap pemerintahan demokratis –tak terkecuali Indonesia—adalah kepercayaan publik tersebut. Inilah momentum yang mampu dikelola oleh seorang pemimpin untuk membangun serta menggerakkan partisipasi masyarakat.

Mengelola momentum kepercayaan publik bukanlah pekerjaan gampang. Setiap pemimpin dan pemerintahan baru sangat menyadari hal tersebut. Di sana dibutuhkan kemampuan yang tinggi dalam membangun sistem komunikasi politik yang kuat. Pemerintahan Joko widodo-Jusuf kalla  pun pasti menyadari betapa pentingnya tetap menjaga momentum kepercayaan publik dengan tetap membangun komunikasi politik yang intensif dan cerdas.

Namun pertanyaan yang kerap timbul adalah mengapa seiring waktu, kepercayaan publik tersebut semakin lama semakin tergerus? Banyaknya kebijakan publik yang hanya berhenti pada tataran wacana di satu sisi, atau kebijakan yang kerap menimbulkan kontroversi dalam masyarakat di sisi lain? Berbagai survey kebijakan publik yang dirilis menggambarkan semakin jatuhnya tingkat kepercayaan publik tersebut. Setidaknya hal ini tercermin pada kerja kabinet beberapa kementerian yang dianggap sangat menyimpang dari ekspektasi masyarakat seperti bidang ekonomi dan hukum.
Agaknya perjalanan menuju tahun pertama pemerintahan Joko widodo dan Jusuf Kalla memang ditandai dengan banyaknya gejolak di dimensi ekonomi dan hukum ini. Semakin turunnya daya beli masyarakat serta penegakan hukum yang terkesan sangat ‘amburadul’ menjadikan publik semakin kehilangan kepercayaan. Momentum kepercayaan yang menjadi modal dasar pemerintahan bekerja juga semakin terlihat merosot ke titik nadir.

Persoalannya kemudian adalah apakah kinerja yang buruk dari beberapa kementerian ini harus ditanggung oleh pemerintahan secara keseluruhan? Hal inilah yang hendaknya harus menjadi pertimbangan dari presiden Joko Widodo sebagai pemegang mandat amanat rakyat.  Bagaimana pun, kinerja pemerintahan jangan menjadi pertaruhan dari buruknya kinerja beberapa kementerian ini. Presiden, bagaimanapun harus tegas dalam mengevaluasi seluruh aspek yang menjadi titik krusial semakin runtuhnya kepercayaan publik.

Mereshuffle beberapa menteri yang dianggap berkinerja buruk memang bukanlah penyelesaian tuntas sebuah masalah. Namun dalam beberapa hal, reshuffle yang dilakukan dengan tepat,  setidaknya mampu sedikit banyak mengembalikan kepercayaan publik serta meraih kembali momentum yang hilang tersebut. Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terus memperbaikan model komunikasi politik dengan lebih bernas. Barangkali memang sudah saatnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla secara serius membangun sistem komunikasi politik pemerintahan yang terkoordinir dengan publik. Karena bila komunikasi di kementerian ini masih saja tidak terpola serta cenderung menghasilkan pola komunikasi ‘blunder’, maka kepercayaan publik akan semakin lenyap dan berganti apatisme bahkan kebencian. Dengan demikian, salah satu langkah awal yang bisa dilakukan adalah dengan mengangkat juru bicara resmi yang menjadi rujukan kepada publik tentang apapun terkait kerja dan kebijakan pemerintah. ***
Diberdayakan oleh Blogger.