Makassar Harus Aman

Beberapa waktu terakhir ini, kota Makassar kembali dihantui oleh peristiwa kriminalitas jalanan yang cukup memprihatinkan. Laporan media massa yang memberitakan tentang kejadian pembegalan (perampasan barang dengan kekerasan) seperti  menjadi menu sehari-hari. Mendadak, kota yang baru saja ‘mendeklarasikan’ diri sebagai kota yang telah siap menapak masuk ke era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada Forum Pertemuan Wali Kota se-ASEAN (AMF) 2015 baru lalu, menjadi kota yang ‘tidak aman’.

Pertanyaan yang cukup mengemuka pada konteks seluruh peristiwa ini adalah bagaimana mengurai akar permasalahan kriminalitas jalanan (begal) ini serta bagaimana solusi cepat yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian bersama pemerintah kota Makassar untuk memberi rasa aman bagi warga kota Makassar. Hal ini menjadi sangat penting karena dalam eksistensi sebuah kota yang beradab, tugas pokok pemerintahan kota, salah satunya adalah membangun ketertiban serta menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakatnya.

Peristiwa pembegalan di jalan-jalan kota Makassar memang bukanlah sebuah fenomena yang baru. Aksi kriminalitas ini telah berlangsung cukup lama serta penah mengemuka beberapa bulan yang lalu. Namun kejadian akhir-akhir ini menjadi sebuah fenomena yang sudah cukup mengkhawatirkan karena telah menimbulkan persepsi yang kuat pada masyarakat akan ketidak berdayaan aparat kepolisian serta pemerintah kota. Dalam konteks sosiologi, peristiwa kriminalitas ini telah ‘mengambil-alih” tatanan relasi dan interaksi masyarakat dalam melihat kota mereka.

Bila persepsi masyarakat tersebut tersebut terus dibiarkan bertumbuh menjadi cara bersikap warga kota, maka tidak menutup kemungkinan struktur sosiologis masyarakat akan runtuh serta rasa percaya terhadap aparat dan pemerintah kota menjadi amblas. Semua itu mulai tercermin dalam berbagai peristiwa di mana masyarakat “mengambil-alih” aturan main dengan cara anarkis lewat ‘pengadilan jalanan’. Maraknya aksi kriminal begal kemudian dijawab oleh masyarakat lewat aksi ‘main hakim sendiri’ yang dalam beberapa kasus sangat meruntuhkan nilai-nilai peradaban kota.

Menyorot fenomena begal jalanan di kota Makassar ini memang bisa dilacak dari berbagai perspektif. Namun barangkali yang paling mendasar dari konstruksi permasalahann yang ada adalah persoalan sosial yang berkaitan dengan ‘rasa aman’ masyarakat, terutama ketika beraktivitas di ruang publik. Karena bagaimanapun, pertaruhan yang muncul ketika  ‘rasa aman’ tersebut lenyap dalam setiap gerak aktivitas warga adalah menjadi cermin dari hilangnya filosofi dasar kehadiran sebuah kota.

Rasa aman masyarakat kota merupakan bagian yang paling mendasar dari eksistensi peradaban sebuah kota. Sejarah keberadaan sebuah kota dalam struktur dinamika sosial masyarakat memang senantiasa ditandai oleh terbangunnya fondasi konsensus masyarakat untuk meletakkan individu dalam sebuah kontruksi sosial dengan segala hak dan kewajiban yang mengiringinya. Aturan main yang paling utama dalam peradaban sebuah kota tidak terlepas dari bagaimana sebuah komunitas masyarakat melihat aktivitas interaksi dan relasi mereka harus diwadahi oleh penegakan ketertiban.
Dalam penegakan ketertiban inilah ‘transaksi’ sosial terbangun di mana masyarakat kota 

menyerahkan sebagian hak mereka pada sebuah institusi yang benama pemerintah dan kemudian ditukar dengan kewajiban masyarakat terhadap kota mereka. Pada konteks tersebut, ‘rasa aman’ merupakan substansi yang paling utama di sana. Tanpa ‘rasa aman’ maka perbincangan tentang sebuah kota hanya akan menjadi sebuah omong kosong semata.

Fenomena Kriminalitas Jalanan

Kriminalitas jalanan atau biasa disebut begal jalanan dalam bingkai sosiologis merupakan fenomena khas perkotaan yang sedang mengalami dinamika pertumbuhan yang pesat. Daya serap kota yang terbatas dibandingkan dengan arus urbanisasi yang besar menjadikan tingkat interaksi masyarakat kota menjadi sedemikian intens. Kota dengan indikasi seperti ini mau tak mau akan melahirkan dampak khas yang biasa disebut dengan istilah tuna karya (pengangguran).

Di sisi lain, fenomena perkotaan yang membawa ciri multikulturalismenya juga akan berimbas pada pergeseran nilai-nilai sosial budaya. Sikap keguyuban sebuah komunitas yang mempunyai nilai hidup yang homogen menjadi sedemikian cair dan berubah menjadi sikap individualistik yang tinggi. Dengan demikian, dengan sendirinya “sabuk pengaman’ sosial yang dulu menjadi aturan moralitas masyarakat tidal lagi menjadi sumber nilai hidup masyarakat kota.

Bertemunya dua arus di atas di mana daya serap kota yang terbatas yang kemudian melahirkan pengangguran serta  bergesernya nilai-nilai sosial berupa keguyupan komunitas kemudian berdampak pada lahirnya fenomena kriminalitas. Problematika ini memang merupakan fenomena khas perkotaan pada umumnya. Tak ada yang aneh di sana ketika fenomena kriminalitas ini senantiasa dibarengi dengan sistem penegakan hukum yang kuat sehingga terjadi semacam penyeimbangan yang kuat antara kriminalitas dengan penegakan hukum.

Namun bila mana dalam proses penyeimbangan tersebut ‘timbangan’ menjadi timpang di mana aksi-aksi krininalitas melonjak tinggi tanpa dibarengi dengan aksi penegakan hukum yang mumpuni, maka yang akan terjadi adalah munculnya keresahan dalam masyarakat. Keresahan masyarakat ini akan semakin tinggi dan kemudian runtuh dalam ketidak-percayaan bila fenomena kriminalitas tersebut, alih-alih tertangani malah semakin menjadi-jadi.

Fenomena seperti inilah yang semakin lama semakin tergambar dalam persepsi masyarakat kota Makassar akhir-akhir ini. Ada semacam persepsi yang kuat bahwa masyarakat merasakan ketidak hadiran pemerintah kota dan aparat kepolisian dalam melindungi warganya. Walaupun ini masih dalam taraf persepsi, namun realitas yang terbangun semakin memperteguh gambaran persepsi tersebut.

Dalam kondisi seperti ini aparat kepolisian dan pemerintah kota jangan lagi terkesan abai dan harus menyikapinya secara serius. Setidaknya dalam hal ini, kedua istitusi yang memegang kendali kota ini mampu menawarkan jalan keluar yang mendasar dalam jangka pendek untuk meredam semakin dalamnya keruntuhan rasa aman masyarakat.

Penegakan hukum yang tegas serta dilakukan dengan sistematis untuk menindak dan mempersempit ruang gerak aksi kriminalitas jalanan ini menjadi unsur yang sangat dinanti masyarakat. Aparat kepolisian harus dirasakan hadir di tengah-tengah masyarakat. Memang sangat disadari bahwa jumlah aparat kepolisian kita memang masih sangat terbatas untuk mampu hadir dan mencover titik-titik rawan aksi kriminalitas. Apa lagi bila mengingat bahwa aksi tersebut memiliki tingkat kesulitan tersendiri karena dilakukan di jalan dengan mobilitas tinggi.

Namun hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan pembenaran dari pihak aparat terhadap semakin meningkatnya aksi kriminalitas jalanan ini. Setidaknya dalam modus aksi seperti ini, aparat kepolisian  harus menemukan langkah-langkah stategis dan taktis untuk mengatasinya. Menebar polisi dengan pakaian ‘preman’ dititik-titik tertentu yang dianggap rawan serta mengintensifkan patroli keliling merupaka satu langkah antisipasi yang bisa dilakukan.

Di samping itu, aparat kepolisian juga harus menggandeng warga kota dalam membangun sistem keamanan lingkungan, terutama di jalan-jalan yang dianggap rawan aksi kriminalitas. Dan satu hal yang lebih penting yang bisa dilakukan oleh aparat kepolisian adalah bagaimana melakukan shockteraphy yang kuat terhadap pelaku aksi kriminalitas sebagai efek jera sekaligus membangun rasa percaya masyarakat akan tindak serius aparat kepolisian.

Pada sisi pemerintahan kota, tindakan yang paling mendasar yang harus dilakukan adalah kembali memperteguh dan membangun ‘rasa aman’ warga kota. Wali kota selaku pemegang kendali pemerintahan kota sebaiknya mengerahkan seluruh energi perangkat pemerintahannya untuk mengajak partisipasi warga membangun rasa aman kota ini kembali. Hal ini bisa dengan gampang dilakukan karena yang langsung terkena dampak rasa tidak aman tersebut memang adalah para warga kota itu sendiri.

Dengan kata lain, pemerintah kota Makassar harus bergerak ‘melawan’ persepsi rasa tidak aman ini dan mengembalikan rasa percaya diri warga kota akan kondisi aman kota mereka. Mengembalikan ruang-ruang kepercayaan akan rasa aman warga merupakan tahapan yang bisa mengurai sebagaian besar sengkarut fenomena kriminalitas jalanan ini. Warga kota yang merasa memiliki kota mereka pastilah merasa mempunyai tanggungjawab akan keamanan kota mereka sendiri. Itu semua bisa dilakukan mulai saat ini dengan kalimat “Makassar harus aman”.*
Diberdayakan oleh Blogger.