Refleksi Akhir Tahun: Pemerintahan Jokowi-JK Sebaiknya Kembali ke Khittah

Beberapa bulan lalu, rakyat Indonesia pernah disuguhkan “panggung” politik yang benar-benar gaduh dan membingungkan. Klimaksnya adalah pelaporan Menteri ESDM, Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR yang menengarai adanya pencatutan nama Presiden RI dan Wakil Presiden RI serta permintaan saham pada perusahaan tambang Freefort berdasar bukti rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setya Novanto, Presidir Freefort Indonesia, Ma’ruf Syamsudin serta pengusaha Riza Chalid.

Kegaduhan politik ini semakin melebar dan cenderung liar karena berbagai spekulasi serta analisa bertebaran di media massa maupun media sosial. “Panggung’ politik pun menjadi ajang saling tuduh, saling bantah yang berlangsung semakin lama semakin memanas. Aneka rumor yang semuanya dilandasi dengan kecurigaan yang sudah pada level ‘paranoid’ menjadi konsumsi politik kita sehari-hari.

Sejatinya, persoalan ini merupakan bagian yang menarik dalam dinamika perkembangan demokrasi kita yang memang baru berumur sebatas jangung ini. Namun semakin jauh fenomena ini menjadi semakin liar dan tak berdampak positif lagi lagi dinamika perkembangan demokrasi kita. Ibarat pertandingan tinju di atas ring, semua aturan main cenderung telah diabaikan.

Lalu yang nampak di permukaan adalah tidak lebih sekadar sebuah ‘panggung’ di mana para elit politik dan pejabat pemerintahan ini memainkan ‘kepentingannya’ masing-masing. Ukurannya kemudian menjadi sekadar pertarungan kepentingan pribadi dan kelompok dengan mengatasnamakan bangsa dan negara.Gejala ini sangat terasa mengingat bahwa saling serang dan saling tuduh diantara para elit tersebut hanya berkisar pada ‘ruang’ media massa dengan itikad mencari simpati dan dukungan publik.

Pertaruhan Kepemimpinan Jokowi

Sejak terpilih sebagai pemimpin nasional dalam pilpres 2014 lalu, Joko Widodo sejatinya telah memiliki modal politik yang sangat besar. Dukungan dan partisipasi rakyat menjadi kekuatan politik yang membawa mantan Gubernur DKI Jakarta ini sebenarnya telah cukup untuk membangun sebuah sistem pemerintahan yang kuat.

Terbentuknya kabinet pemerintahan yang berjuluk ‘kabinet kerja’juga semakin meletakkan kepemimpinan Joko Widodo pada tataran tinggi ekspektasi publik. Tak bisa dipungkiri, dalam kurun sejak pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia sampai pada awal terbentuknya kabinet kerja, atmosfir politik Indonesia mengalami masa-masa penuh harapan. Saat itu, rakyat seperti berada dalam arus besar perubahan yang mulai digulirkan dan sebiduk dengan gerak pemerintahan yang demikian optimis menatap masa depan.

Namun, agaknya semakin lama ekpektasi rakyat ini menjadi semakin sayup dan mengecil. Kabinet kerja yang sejatinya didesain menjadi “lokomotif” perubahan yang berorientasi pada kerja justru lebih banyak menampilkan pertunjukan ‘teatrikal’ dengan saling menuding satu sama lain. Kabinet kemudian menjadi sebuah ‘panggung’ di mana para menterinya bergerak saling silang dalam koordinasi yang sangat memprihatinkan. Tidak mengherankan bila beberapa kalangan kemudian menjuluki kabinet ini sebagai “kabinet gaduh” tinimbang sebagai “kabinet kerja”.

Fenomena ini memang terlihat ironis. Bagaimana tidak, dalam sebuah sistem pemerintahan yang kuat, hal yang paling mendasar yakni terbangunnya koordinasi justru terlihat sangat keropos. Anomali pemerintahan seperti ini menjadikan rakyat semakin pemisis dalam meletakkan harapannya. Hal ini dibuktikan dengan berbagai survey terakhir yang menunjukkan tanda semakin menipisnya kepercayaan tersebut.

Bagaimana pun, ini menjadi pertaruhan kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kemampuan ‘mengendalikan’ gerak para menteri yang menjadi pembantunya merupakan ujuan paling krusial untuk kembali membangun kepercayaan rakyat. Kepemimpinan yang bukan ‘keras’ namun ‘tegas’.

Kembali ke Khittah

Satu hal yang sebaiknya dilakukan Presiden Joko Widodo adalah meletakkan kembali seluruh dinamika kabinetnya pada poros utama Nawa Cita dan Tri Sakti. Barangkali, inilah yang selama perjalanan kabinet kerja semakin tak lagi menemui gambaran yang jelas. Visi dan Misi besar tentang Nawa Cita dan Tri Sakti sebagaimana yang dikampanyekan sewaktu pilpres dulu semakin lama semakin tergerus dan terlihat semakin samar.

Padahal dalam sisi tertentu, Nawa Cita dan Tri Sakti inilah yang banyak menjadi ‘pemicu’ gerak dukungan rakyat. Nawa Cita dan Tri Sakti secara sederhana bisa digambarkan sebagai terjemanhan langsung “kedaulatan rakyat’. Rakyat adalah pemilik penuh kedaulatan negara yang ditunjukkan dengan kemampuannya memilih pemimpin nasional dan memberi mandat mengatur mereka dalam melakukan kegiatan di negeri ini.

Dengan demikian, Nawa Cita dan Tri Sakti adalah menghadirkan kembali negara dalam prikehidupan, keadilan dan kemanusiaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nawa Cita dan Tri Sakti adalah komitmen keperbihakan negara terhadap rakyat yang paling termarjinalkan. Dan dengan begitu, rasa keadilan, rasa kemanusian dan rasa terlindungi menjadi napas penggeraknya.***
Diberdayakan oleh Blogger.