Menuju Kota Bebas Kumuh


Sengkarut Permukiman


Indonesia sebagai sebuah negara dengan penduduk sekitar 240 juta jiwa merupakan salah satu negara yang belum mampu menemukan solusi yang tepat untuk penyediaan permukiman bagi seluruh rakyatnya. Kenyataan ini harus diterima mengingat bahwa data yang tersedia menjelaskan ada kurang lebih 30 juta rakyat kita sama sekali tak mempunyai tempat bermukin. Padahal perumahan merupakan hak dasar rakyat yang menjadi bagian kewajiban negara untuk menyediakannya.

Belum lagi ketika kita menbicarakan tentang permukiman kumuh yang semakin lama semakin tak terkendali. Agaknya, sengkarut dari problematik permukiman ini

Ketika kota-kota besar di Indonesia dihadapkan pada masalah permukiman kumuh yang tak kunjung selesai, maka kota Jakarta selalu menjadi acuan model penanganan. Kini Pemprov DKI Jakarta menargetkan menangani dengan sungguh-sungguh sekitar 300 lokasi permukiman kumuh. Namun sejalan dengan program tersebut, tantangan pun terlihat mulai bermunculan di lapangan. Mulai dari penolakan warga, kesiapan lembaga dan sumber daya manusianya,  ketersediaan tanah relokasi, kurangnya koordinasi berbagai sektor, hingga lemahnya kebijakan dan strategi penanganan dari pemerintah pusat.

Di atas semua permasalahan itu, ada yang sering luput dari perhatian, yakni skala permasalahan permukiman kumuh yang sangat besar karena melibatkan sekitar 20-30% penduduk di suatu kota metropolitan, sehingga sangat tidak memadai bila ditangani secara parsial. Padahal secara nasional penanganan masalah ini telah dilakukan sejak lama, namun tidak menunjukkan keberhasilan bahkan terus bertambah. Data yang dikeluarkan kementerian PU (Cipta Karya), tahun 2014 ada total 34.800 Ha permukiman kumuh di seluruh Indonesia.

Untuk itu sangat mendesak dibutuhkan adanya strategi yang efektif dalam menangani permasalahan ini menuju kota yang bebas kumuh seperti Tokyo dan Singapura. Evaluasi strategi penanganan kota kumuh sudah terbilang banyak dilakukan oleh pemerintah dahulu. Proyek demi proyek dilakukan dan terus berganti sepanjang kurung waktu 40 tahun, mulai dari KPI, MUDP, P2KP, NUSSP, BSPS dan sebagainya, namun proyek-proyek yang melibatkan dana pinjaman luar negeri ini hanya menghasilkan pertambahan pinjaman  baru hingga puluhan triliun tanpa mampu menunjukkan keberhasilan, bahka permukiman kumuh semakin bertambah seiring laju peningkatan urbanisasi.

Dengan demikian, tantangan yang hendak diselesaikan pemerintahan Jokowi-JK, adalah pertama-tama, mengidentifikasi dan merumuskan akar masalah yang tepat. Kesalahan dalam merumuskan akar permasalahan hanya akan mengulangi kesalahan-kesalahan dahulu. Salah satu contoh kesalahan merumuskan masalah yang dilakukan pemerintahan lalu adalah kesalahan merumuskan masalah kekurangan dana infrastruktur untuk menangani permasalahan  kumuh.  Adapun latar perumusan masalah yang dipakai oleh pemerintahan sebelumnya dan menjadi acuan yang dikenal luas dikalahkan Drektorat Cipta karya serta mitra lainnya dengan perumusan target 10-0-10.

Target 10-0-10 ini adalah rumusan dari 100% pemenuhan kebutuhan air minum, 0 hektar permukiman kumuh dan 100% pemenuhan sanitasi. Rumusan angka ini memang dipandang ideal, namun sebenarnya hanyalah makna lain dari rumusan pasal 28 H UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena itu rumusan 10-0-10 memang telah menjadi kewajiban pemerintah karena amanat konstitusi.

Persoalan yang ada sebenarnya terletak pada apakah 10-0-10 ini Bisa dijadikan target pencapaian program bila upaya yang dilakukan masih "business as usual"?. Bukankah ini hanya untuk menjustifikasi gelontoran anggaran yang demikian besar ketika disandingkan dengan rumusan masalah  kurangnya dana infrastruktur permukiman ? Sekedar catatan setiap tahun Direktorat Cipta Karya Kementrian PU dan Kemenpera menghabiskan lebih 10 triliun rupiah untuk program pemukiman. Berarti dalam kurun 2009-2014 telah menghabiskan sekitar 50 triliun rupiah.

Secara umum, permasalahan yang menjadi tantangan untuk upaya penghapusan permukiman kumuh bukanlah terletak pada evaluasi konsep dan strateginya, justru terletak pada pelaksanaannya yang hanya bertumpu pada organisasi proyek konstruksi kementerian setiap tahun. Dengan demikian yang diperlukan adalah bagaimana melakukan revolusi mental untuk merubah niat dan cara pandang yang berorientasi pada proyek menjadi mental melayani.

Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK akan mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Pendekatan penanganan permukiman  kumuh dengan skala kota yang menyeluruh dengan memperhatikan multi sistem pembangunan kota secara holistik dan meninggalkan pendekatan lama yang berbasis sektoral dan proyek dalam pengadaan tahunan oleh K/L atau SKPD di daerah. Demikian pula dengan berbagai pola pengadaan lain melalui badan layanan dan badan usaha maupun kerja sama dengan dunia usaha harus diramu secara tepat untuk mendapatkan hasil yang besar dengan anggaran yang terbatas.

2. Dalam mendukung penanganan program penataan permukiman kumuh secara konprehensif dan terencana, pemerintahan Jokowi-JK akan memadukan penataan kota dengan organisasi komunitas, pengendalian permukiman kumuh dan kawasan permukiman baru yang semuanya dijalankan secara terintegrasi melalui sebuah sistem penyediaan khusus. Termasuk di dalamnya adalah program pemberdayaan komunitas warga permukiman kumuh (comdev), yang dibuat khusus.

3. Melakukan penekanan sungguh-sungguh  terhadap pemenuhan hak dasar rumah dalam pengelolaan tanah perkotaan dengan memperhatikan pentingnya keamanan bermukim (security of tenure) bagi semua warga negara. Makna keamanan bermukim sering sering dipertukarkan dengan jaminan hukum dalam hak properti (property rights), padahal dua hal ini berbeda. Keamanan bermukim sering disalah artikan dengan cara membeli tanah memakai APBD. Konsekuensi jaminan keamanan bermukim adalah adanya spektrum dalam sistem penyediaan tanah perkotaan sebagai pendekatan regulasi. Tantangan yang dihadapi sebenarnya bukanlah bertahan pada sistem penyediaan tanah secara tradisional alternatif lain yang biasa mengudang perdebatan panjang. Yang perlu dipahami adalah penataan sistem penyediaan tanah perkotaan untuk tujuan memberi keamanan bermukim bagi semua, memerlukan upaya reformasi sistem penyediaan tanah perkotaan secara signifikan melalui strategi lahan perkotaan.

Dengan demikian, untuk mengintegrasikan sistem ini, lembaga-lembaga yang bertanggung jawab seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus mereformasi budaya birokrasi sebagai lembaga yang hanya membuat daftar proyek sepanjang-panjangnya menjadi lembaga yang memiliki prakarsa, terpadu dan terencana secara jangka panjang melalui pola yang lebih melembaga dan pola pendanaan serta strategi intervensi yang tepat.***
Diberdayakan oleh Blogger.