Bergerak Membangun Infrastruktur E-Government yang Komprehensif


PEMERINTAHAN Jokowi-JK sangat percaya bahwa Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat memperbaiki sistem dan mendorong dengan cepat kinerja pelayanan pemerintah kepada rakyat. Dunia global memang mau-tak mau menyodorkan tantangan seperti ini.

Dengen demikian, kita wajib mengingatkan kembali pada pemerintahan Jokowi-JK terkait hal yang sangat penting untuk diimplementasikan selama kurun pemerintahan yang dijalaninya.


Hal tersebut antara lain adalah:

1. Membangun E-Government,  sistem pelayan publik, membuka transparansi dan mempercepat reformasi birokrasi yang anti korupsi. Membangun sistem demokrasi yang lebih murah, efektif dan jurdil untuk keperluan pemilu dan memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.

2. Membangun master data sumber daya nasional sebagai "single source of truth" data kunci sumber daya nasional, baik itu data kependudukan, asset warga, sumber daya alam dan lainnya yang akan menjadi bangunan dasar asset informasi negara (national Information capital) yang digunakan sekaligus oleh E-Government sebagai referensi informasi terpadu yang pada akhirnya meminimalkan inkonsistensi data.

2. Memperkuat sistem kelembagaan Kominfo sebagai Chief Information Officer (NCIO)

Dengan demikian, E-Government ini akan mengintegrasikan  seluruh Sumberdaya Tehnologi Informasi dan Komunikasi  ((TIK) nasional yang selama ini tersebar dalam berbagai kementerian dan lembaga. Kominfo sebagai NCIO akan bertanggujawab terhadap realisasi dan pengendalian operasi E-Government untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan prinsip : cepat, murah,  transparan dan akuntabel.

Demikian pula pada sektor pajak dimana rakyat lebih mudah membayar pajak melalui E-Tax maupun E-PBB. Pada sektor kependudukan, rakyat lebih mudah mengurus dengan E-KTP, menikmati layanan kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat, bantuan pendidikan dengan Kartu Indonesia Pintar, serta kemudahan dalam urusan perizinan dengan melalui E-IMB.

Dalam hal kinerja pemerintahan,  kementerian dan lembaga akan menjadi transparan dalam menyajikan informasi yang terbaru. Demikian pula dengan  keterbukaan dalam E-Budgeting dan transparansi dalam semua proses pengadaan melalui E-Procurement dan sseluruh  bidang pelayanan pemerintah.

Untuk merealisasikan target ini, pemerintah diharapkan mengundang pengembang-pengembang piranti lunak  dalam negeri yang kemudian diberi prioritas untuk terlibat dalam membangun e-Government Pada tahun pertama, Pemerintah Jokowi-JK (2015) akan  menargetkan 20% kabupaten/kota  telah melaksanakan penggunaan e-Government dan juga menjadikan istrrument tersebut sebagai indikator kinerja pemerintah daerah/lembaga

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur E-Government ini terdiri dari pembangunan master data sumber daya nasional, platform aplikasi, national cloud computing, data center serta bandwidth (pita lebar akses internet) khusus pemerintahan.

Dengan begitu, dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, E-Government  akan menjadi contoh kemandirian dalam bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang menjadi basis bagi reformasi birokrasi yang efisien, efektif dan akuntabel yang mengedepankan pelayanan pada masyarakat.(*)
Diberdayakan oleh Blogger.