Biaya logistik Tinggi: Kesalahan Strategi dan Pengelolaan atau Masalah Keberpihakan Pemerintah


BIAYA logistik yang tinggi adalah salah satu beban berat yang membebani perekonomian Indonesia. Dari berbagai penelitian yang dilakukan oleh lembaga, baik luar mau pun dalam negeri memperlihatkan besarnya biaya logistik di Indonesia adalah 25-30% dari biaya akhir komoditas yang diperdagangkan di pasar . Biaya transportasinya sendiri adalah 15-19% dari harga komoditas. Oleh karena itu, berbagai macam upaya telah dilakukan pemerintah dahulu untuk memangkas tingginya biaya tersebut. Berbagai program dilakukan, misalnya mengurangi "dwelling time" atau waktu tunggu kapal di pelabuhan  dan membangun akses pelabuhan dengan investasi yang sangat tinggi. Namun program ini tidak terlalu efektif dalam mencapai target yang ditetapkan.

Semua itu sebabkan karena pemerintah melupakan bahwa transportasi barang tidaklah bersifat homogen atau masing-masing komoditas dan bentuk pengangkutan memiliki karakter berbeda-beda. Dalam karakter terdapat perbedaan  antara barang curah dan kontainer, antara produk pertanian dan tambang atau hasil industri manufaktur. Pertumbuhan biaya angkut untuk barang curah misalnya lebih tinggi dibanding biaya angkut kontainer.

Dengan demikian, untuk mengurangi biaya angkut barang dengan drastis, fokus  kepada barang curah atau "bulk" akan secara cepat mengurangi biaya logistik bagi barang-barang tersebut. Pengurangan biaya kontainer akan secara jangka panjang akan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Tetapi dalam jangka pendek,  angkutan barang curah, khususnya dalam negeri itulah yang berdampak langsung pada konsumen di Indonesia.

Perbedaan biaya angkut hasil pertanian, perkebunan dan perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat dengan barang hasil industri manufaktur dan industri lain merupakan hal yang sangat penting untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada petani, nelayan dan pengusaha kecil. Jika kita menelaah lebih jauh, besarnya komponen biaya transportasi  yang 15-19% terhadap harga akhir komoditas, maka akan ditemukan perbedaan yang signifikan antara komoditas. Komponen biaya transportasi untuk komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan, minimum sebesar 25% dari harga akhir komoditas, sementara untuk hasil industri manufaktur, kurang dari 10%.

Dengan demikian, pemerintahan Jokowi-JK yang sedari awal meletakkan keberpihakan dan kepedulian terhadap petani dan nelayan Indonesia, sangat fokus pada perbaikan infrastruktur sistem transportasi bagi petani dan nelayan Indonesia. Hal ini buka berarti pembangunan jalan tol dan akses pelabuhan tidak penting, tetapi perhatian terhadap akses ke wilayah produksi menjadi prioritas.

Hal lain yang sering terlewatkan pada kebijakan pemerintahan terdahulu adalah mengintegrasikan sistem transportasi dengan kebijakan perdagangan . Studi dari IPB beberapa waktu yang lalu, memperlihatkan bahwa tata niaga beras cenderung membentuk oligopoli atau kartel menyebabkan sistem transportasi yang "least cost" tidak bisa terjadi. Misalnya, mengapa beras yang dari Sulawesi Selatan tidak busa langsung masuk ke Jakarta dan harus melalui Surabaya dan Palembang dahulu sebelum ke Jakarta. Mengapa pada jalur Pantura terdapat angkutan semen atau baja tulangan yang bergerak dari timur ke barat dan dari barat ketimur dalam waktu  yang sama.

Hal seperti inilah yang membebani biaya tinggi dalam sistem transportasi kita. Tata niaga komoditas kita tidak efisien dan seringkali ditemui fenomena kartel, di mana beberapa pemain besar menguasai perdagangan barang-barang dan komoditas strategis. Selain biaya angkut yang tinggi, keberadaan truk yang memuat komoditas dengan beban besar akan merusak jalan lebih cepaf dan menjadikan Pantura sangat rentan kerusakan.

Oleh karena itu, pemerintahan Jokowi-JK merencanakan strategi serta mendesain ulang secara konprehensif  dan terintegrasi  untuk mengurangi biaya logistik yang demikian tinggi dengan memahami prilaku pasar dan kebutuhan petani dan nelayan untuk mengangkut hasil-hasil produksi mereka sebagai kebijakan keberpihakan terhadap petani, nelayan dan usaha kecil menengah.(*)
Diberdayakan oleh Blogger.