Gagasan Tol Laut: Konsep dan Implementasi


TELAH menjadi fakta geografis bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah sebuah negara maritim. Sebanyak kurang lebih 70% wilayah negara kita didominasi laut . Pada wilayah daratan kita pun tersebar dalam wilayah Kepulauan. Tercatat kepulauan di Indonesia tersebar sebanyak 17.504 pulau dengan wilayah pesisir terbentang sepanjang 91.000 km dari Sabang hingga Merauke.

Dengan kondisi sebagai wilayah maritim ini, Indonesia menjadi demikian tergantung pada pola-pola transportasi laut untuk menghubungkan berbagai pulau-pulau dalam wilayah negara kita. Konsep dan cara pandang  sebagai negara maritim ini bukanlah barang baru dalam sejarah panjang negara kita.

Jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dahulu dikenal sebagai Nusantara, wilayah kita telah dikenal sebagai perlintasan pelayaran perdagangan dunia. Terbentuknya jaringan transportasi laut ini kemudian mengalami lompatan modernisasi sejak abad ke 18-19. Pada tahun 1891, oleh pemerintah kolonial telah membangun simpul-simpul produksi nasional untuk kepentingan dan keperluan kolonial.

Patut mendapat catatan penting bahwa pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia yang terbangun hingga saat ini tidak ada yang baru dan masih merupakan pelabuhan yang telah dirintis oleh pemerintahan kolonial dahulu.  Hal ini mengindikasikan bahwa watak cara pandang kita tidak mampu mentransformasi dinamika perkembangan sistem pelayaran modern serta bergeser tidak lagi melihat wilayah kita sebagai satu kesatuan yang terhubung pada simpul-simpul jaringan pelabuhan di pulau-pulau.

Kondisi Jaringan Transportasi Laut

Dengan kondisi sistem jaringan Transportasi  semacam itu, tidak mengherankan bila ketika globalisasi menghampiri kita, maka yang terjadi adalah munculnya ironi dan ketimpangan dalam jaringan transfortasi antar pulau dan secara langsung berdampak pada peradangan kita di antara pulau-pulau di wilayah Indonesia.

Semua itu ditandai dengan tingginya biaya logistik nasional di Indonesia. Dengan besarnya biaya logistik maka tentu dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap harga beberapa kebutuhan pokok yang ada dinegeri kita, terutama di wilayah Kepulauan bagian timur.

Sekedar perbandingan sederhana bahwa lebih murah pengiriman barang dari Jakarta ke Hamburg (11.000 km) dari pada pengiriman logistik dari Jakarta ke Padang (1000 km). Hal ini dengan sendirinya akan berdampak pada nila harga barang yang dikirim menjadi jauh lebih tinggi.

Letak permasalahan dari disparitas biaya pengiriman yang demikian besar itu, tidak terlepas dari sangat tidak memadainya infrastruktur kita serta tidak kerkoordinasinya sistem jaringan simpul peradangan antar pulau di negara kita. Hal ini mengakibatkan arus perdagangan antar pulau menjadi sangat timpang karena didominasi di wilayah barat dan wilayah timur menjadi demikian kecil.

Harga-harga kebutuhan pokok pun demikian mengalami disparitas yang demikian besar di antara pulau. Semuanya itu disebabkan karena tingkat biaya pengiriman yang sangat besar dan cenderung timpang antara wilayah barat dan wilayah timur.

Pembentukan Jaringan Utama Tol Laut

Dengan adanya deregulasi trayek angkutan barang pasca Undang-undang Pelayaran maka lebih dari 150 pelabuhan menjadi terbuka terhadap perdagangan internasional. Pada sisi tertentu ini memberikan keunggulan komparatif terhadap akses kedunia internasional, tapi di sisi lain menjadi sangat merugikan karena besarnya biaya dari sistem transportasi nasional. Hal ini karena kecilnya "return cargo" menyebabkan skala ekonomi pelabuhan dan pelayaran tidak terjadi.

Untuk terlepas dari situasi yang sangat merugikan ini,  memang sangat dibutuhkan upaya konsolidasi terhadap jaringan transportasi nasional kita. Untuk itu konsep jaringan utama tol laut menjadi demikian relevan pada situasi ini. Yang perlu diupayakan adalah sebuah lompatan dari cara kita mengelola dan memperlakukan tantangan perdagangan bebas serta menjadikan transportasi laut kita tidak demikian timpang dan membutuhkan biaya pengiriman yang demikian besar. Semua itu bisa kita mulai dengan:

Pertama, merubah jaringan Transportasi laut kita dari sebuah pasar terbuka menjadi sebuah pasar yang terkoordinasi dan terkonsolidasi.
Kedua, mengubah alat angkut dari kapal-kapal berukuran kecil dan sedang menjadi kapal yang berkapasitas besar untuk koridor utama.
Ketiga, pelabuhan dengan kedalaman rendah dan tidak seragam menjadi pelabuhan regional dengan kedalaman dan efisiensi yang setara.
Keempat, pola asal tujuan domestik yang tidak terpola menjadi pola asal-tujuan domestik dikendalikan oleh jaringan utama.
Kelima, merubah dari peran pemerintah yang rendah dan tidak adanya konsep subsidi menjadi peran pemerintah yang besar dan disertai kemungkinan subsidi silang.

Kunci Sukses Restrukturisasi Jaringan Transportasi Laut

Dengan diupayakannya restrukturisasi jaringan Transportasi laut yang biasa kita namakan tol laut ini, berbagai nilai tambah dapat kita dapatkan secara langsung. Yang pertama adalah adanya konsolidasi jaringan pasar maupun regulasi yang kemudian berdampak pada berkurangnya biaya angkut. Hal ini diperoleh karena adanya sarana angkut (kapal) dengan kapasitas besar dan mampu kompetitif. Di sana juga diperlukan infrastruktur pelabuhan dengan tingkat efisiensi serta kedalaman yang homogen pada simpul utama. Adanya jaringan pelabuhan pengumpul utama yang disubsidi oleh pengumpul utama, dengan kata lain adanya subsidi silang. Pengelolaan dan perbaikan lalu lintas darat dari dan menuju pelabuhan . Dengan demikian bila disertai dengan kebijakan-kebijakan pendukung lain maka pengurangan biaya angkut transportasi laut dapat dikurangi sebesar 30 sampai 50%. (*)
Diberdayakan oleh Blogger.