Membangun Infrastruktur Akses Internet untuk Rakyat


JOKOWI-JK, Presiden dan Wakil Presiden RI  2014-2019 sangat percaya bahwa saat ini kita memasuki sebuah peradaban yang sangat tergantung pada Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sistem ini diyakini dapat mendorong serta memberi perbaikan pada kinerja dalam sistem pelayanan rakyat. Pada pembukaan UUD 1945 dengan jelas tercantum bahwa salah satu kewajiban negara adalah; mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, komitmen dan perhatian besar terhadap peran penting tehnologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen pencedasan kehidupan rakyat dengan jelas tergambar dan tertuang dalam visi-misi, arah kebijakan dan program yang tercermin  pada berbagai statement Jokowi-JK, antara lain:

"Kita harus melaksanakan Trisakti : Berdaulat dibidang politik,  mandiri dibidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan....." (Deklarasi Kemenangan Jokowi-JK, Presiden Terpilih 2014-2019, Tugu Proklamasi Jakarta, 22 Juli 2014)

"Aspek keterbukaan informasi sangat penting sebagaimana yang diatur dalam UU. No 12 tahun 2008 untuk meneujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel.." (22 Solusi Cerdas Jokowi untuk Indonesia, BARA, Barusan Relawan Jokowi Presiden, M.Umbas, 2014)

"Pemerintahan yang bersih dapat dijalankan bila ada pembangunan sistem. Contoh nyata yang telah dijalankan  selama menjabat Gubernur Jakarta, yakni e-Budgeting, e-Procurement, e-Catalog....akan terus dikembangkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah..." (Acara Debat Capres, 9 Juni 2014)

"Harapan membangun kemakmuran rakyat harus melalui pembangunan manusia, rakyat harus pintar dan sehat..." (Acara Debat Capres 15 Juni 2014)

Visi-misi Jokowi-JK dibidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi  (TIK) memperoleh sambutan yang sangat antusias dan optimisme baru di kalangan akademisi dan praktisi Tehnologi Informasi dan komunikasi. Globalisasi yang menjadikan dunia ini tanpa sekat dan kompetitif menjadikan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor penentu. Untuk itu sangat diperlukan ketersediaan akses internet yang tersebar luas, merata dan mampu terjangkau oleh seluruh rakyat.

Dalam hal  konteks pelayanan pada rakyat, perluasan e-Government  dari skala daerah menuju skala nasional menjadi sangat penting agar  Tehnologi Informasi dan Komunikasi (TIK ) benar-benar berfungsi sebagai faktor pengungkit (enabler) pelayanan dan produktivitas masyarakat.

Untuk melaksanakan visi-misi, strategi, program pemerintahan Jokowi-JK di bidang kemandirian Tehnologi Informasi dan komunikasi (TIK), maka mengimplementasikan  program ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat secepatnya. Semua itu dimulai dengan

1.  Komitmen yang tegas bahwa  jaringan pita lebar (internet rakyat) adalah hak hak warga negara Republik Indonesia, dan  menjadikan pemangku kepentingan bersama mewujudkannya.

2. Program penyediaan Bandwidth perkapita: dimulai dari 200 MB/perbulan per penduduk yang terus ditingkatkan besarannya, kualitas ketersediaan dan percepatannya.

Tersedianya Bandwidth atau transmisi pita lebar untuk akses internet yang merata dan terjangkau untuk rakyat merupakan infrastruktur informasi yang penting untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing bangsa. Untuk memulai program strategis ini, dengan menghitung berbagai program yang ada, maka untuk tahap pertama penyediaan 200 MB/bulan perkapita ini diharapkan akan selesai dalam 2 tahun yakni Oktober 2016 dan akan terus ditingkatkan menjadi 1 GB diakhir tahun 2019.

Untuk merealisasikan program ini pemerintah Jokowi-JK akan mengajak partisipasi pihak swasta, atau kerjasama Pemerintah-Swasta untuk bersama-sama mencapai target kapasitas nasional jaringan utama (backbone), pita lebar (broadband ) dan akse pita lebar sebesar 100 k BTS baru 3G, 2 Mio Wifi/Hotspot, 20k BTS baru LTE, 30 juta Homepass FO.

Kapasitas itu selain dibangun di wilayah perkotaan, perumahan juga akan diperluas di koridor Indonesia bagian tengah dan timur. Jokowi-JK yakin bahwa tersedianya Bandwidth yang mencukupi akan meningkatkan pelayanan pada rakyat melalui e-Goverment (e-Procurement, e-Budgeting, e-KTP, e-Perizinan dan lain-lain) akan mampu dirasakan secepatnya oleh rakyat. (*)
Diberdayakan oleh Blogger.