Segalanya untuk Kesejahteraan Petani


SEKTOR pertanian, tak dapat disangkal lagi merupakan elemen yang berperan sangat penting dalam gerak pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa, termasuk Indonesia. Peran sektor pertanian menjadi semakin kokoh ketika alur kran perdagangan dunia kian terbuka dan setiap negara meletakkan pertanian mereka sebagai ‘senjata’ utama dalam membangun sistem ketahanan bangsa.

Dalam kondisi ini, peran pemerintah untuk melakukan proteksi terhadap sektor pertanian, khususnya melindungi petani semakin diperlukan. Segala kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan petani, saat ini, menjadi medan konsentrasi pemerintahan di dunia.

Begitu pun Indonesia. Sejak pemerintahan Jokowi-JK terbentuk, sektor pertanian diletakkan kembali sebagai primadona yang tercermin dari visi-misi nawa-cita pemerintahan dengan menjadikan ketahanan pangan dan swasembada pangan sebagai kebijakan utama. Dengan demikian, kesejahteraan pertanian dan petani menjadi sebuah agenda kerja besar pemerintahan yang memerlukan dukungan semua pihak.

Kerja untuk Petani

Namun bagaimanapun, di tengah upaya keras pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan petani, masih terdapat banyak pihak yang keliru memahami serta salah mengerti terkait dengan hal tersebut. Hal yang paling mendasar dari kekeliruan tersebut biasanya terletak pada kesalahan data yang mereka peroleh dan oroientasi pemikiran yang hanya dilandasi oleh informasi tak lengkap dari lanpangan.

Hal ini juga tercermin dari artikel Dwi Anderas Santosa, “Petani, Riwayatmu Kini” (Kompas, 26/92016) yang secara garis besar meyimpulkan bila saat ini kesejahteraan petani Indonesia semakin terpuruk.

Salah satu kekeliruan mendasar dari analisa artikel ini adalah faktor akurasi data yang diperoleh dalam menyandingkan opininya. Contohnya terkait dengan masalah data kemiskinan yang keliru karena data BPS pada Sepetember 2015 adalah 28.51 juta orang (11,3%) dibanding Maret 2015 yang sebanyak 28.59 juta orang. Angka ini cukup menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan miskin sebanyak 80 ribu orang, di mana penduduk miskin pedesaan turun sebanyak 50 ribu orang dari 17.94 juta menjadi 17.89 juta orang.

Dengan demikian, hal yang perlu diluruskan adalah bagaimana data yang tersajikan mampu menggambarkan realitas lapangan yang terjadi saat ini. Secara sistemik Kementerian Pertanian (Kementan) RI telah menyusun roadmap pembangunan pertanian komoditas jangka panjang. Pada dokumen tersebut disebutkan secara jelas pada 2017 tidak ada impor beras, jagung, cabai dan bawang merah, 2019 tidak impor gula konsumsi, 2025 tidak impor gula industri, 2027 tidak impor daging sapi dan bahkan pada  2045 ditargetkan menjadi lumbung pangan dunia.

Guna mewujudkan nawa-cita dan roadmap jangka panjang, beberapa kebijakan strategis yang ditempuh: (1) merevisi regulasi yang menghambat, (2) membangun infrastruktur irigasi 3,2 juta hektar, cetak sawah dan mekanisasi secara besar-besaran alat dan mesin minimal 80 ribu unit pertahun, (3) memperkuat sistem budidaya dan pasca panen, (4) penataan tata niaga pangan, (5) mengendalikan impor dan mendorong ekspor.

Kerja Berdasar Data

Upaya pencapaian swasembada merupakan langkah simultan dengan mensejahterakan petani. Kementerian Pertanian 2015 merehabilitasi jaringan irigassi tersier lebih dari 2,4 juta hektar, menyediakan lebih dari 80 ribu unit dan benih padi 2,7 juta hektar.

Berbagai kajian menunjukkan faktor kunci sukses produksi padi 2015 naik 6,42% menjadi 75,39 juta ton gabah adalah keberhasilan menyelesaikan aspek mendasar air, alat mesin pertanian dan sarana produksi.

Kebijakan komprehensif menangani aspek hulu sampai hillir diikuti dengan eksekusi di lapangan telah berdampak secara signifikan. Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan program Serap gabah (Sergab) telah melindungi petani dari harga jatuh di saat panen raya dan memperkuat stock pangan. Harga gabah di saat panen raya stabil dan demikian juga stock beras saat ini 2,1 juta ton cukup aman sampai dengan Mei 2017.

Berbagai indikator produksi dan kesejateraan petani 2015-2016 menunjukkan trend meningkat signifikan dan kinerja ini diakui berbagai lembaga survei dalam dan luar negeri.

Jadi tidak benar bila dalam kurun waktu 2015-2016 kemiskinan di pedesaan semakin meningkat. Buktinya ini data series BPS penduduk miskin September 2015 mencapai 28,51 juta orang atau 11,13 persen, menurun 80 ribu orang jika dibandingkan Maret 2015 sebanyak 28,59 juta orang. Penduduk miskin di pedesaan turun 50 ribu dari 17,94 juta orang menjadi 17,89 juta orang.

Indek rasio gini atau indeks gini diukur BPS pada Maret 2016 sebesar 0,397 menurun 0,011 poin dibandingkan dengan rasio gini tahun 2015 sebesar 0,408. Rasio gini di daerah perdesaan pada Maret 2016 sebesar 0,327 menurun 0,007 poin dibanding rasio gini Maret 2015 sebesar 0,334 dan menurun 0,002 poin dibanding rasio September 2015 yang sebesar 0,329.

Menurut publikasi BPS, NTP nasional pertanian (termasuk perikanan) untuk bulan Agustus 2016 sebesar 101,56 atau naik 0,17% terhadap bulan Juli 2016. NTP nasional, demikian juga NTP tanpa perikanan juga menunjukkan peningkatan.

Kenaikan NTP tersebut disebabkan persentase kenaikan pada IT yang lebih besar dibandingkan IB, dimana IT naik 0.30% sedangkan IB naik 0.13%.

NTUP juga terjadi kenaikan indeks 0,05%, yaitu 110,02 pada bulan Juli 2016 menjadi 110,08 pada bulan Agustus 2016. Artinya kemampuan petani untuk membeli biaya produksi untuk usaha taninya sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya, terutama kontribusi dari kenaikan NTUP pada sub sektor tanaman perkebunan rakyat 0,02%.

Besarnya inflasi di perdesaan diindikasikan oleh perubahan indeks konsumsi rumah tangga (IKRT). Pada bulan Agustus 2016, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,06%. Inflasi perdesaan terutama disebabkan inflasi pada kelompok pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan, dimana bulan Agustus merupakan awal tahun ajaran baru sehingga pengeluaran rumah tangga petani lebih banyak untuk pendidikan. Kelompok bahan makanan justru mengalami penurunan harga atau deflasi.Adanya inflasi perdesaan ini membawa dampak pada kecilnya peningkatan NTP.

Prediksi kemiskinan di perdesaan menurun semakin nyata pada beberapa bulan ke depan. Ini terjadi karena seiring dengan kinerja pertumbuhan ekonomi yang disokong oleh sektor pertanian. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II 2016 sebesar 5,18 pesen atau meningkat dari 4,91 persen pada kuartal-I dan lebih tinggi dibandingkan kuartal-II 2015 sebesar 4,66 persen (year on year).

Memang jumlah petani semakin menurun dari tahun ke tahun.  Hal ini menunjukkan sedang terjaddi proses transformasi ekonomi dari menuju negara industri.  Hal ini telah diantisipasi oleh Pemerintah dengan mengawal mereka untuk terjun ke sektor industri dan lainnya, serta untuk ketenagakerjaan sektor pertanian diatasi dengan mekanisasi.  Modernisasi pertanian dilakukan dengan program penyaluran alat dan mesin pertanian secara besar-besaran dan dikawal dengan ketat sehingga telah mampu meningkatkan efisiensi input, meningkatkan produktivitas serta mengurangi susut hasil.

Kebijakan pengendalian impor dan mendorong ekspor telah menunjuukan hasil.  Neraca perdagangan pertanian surplus disaat ekonomi global lesu. Impor pangan semakin menurun dan tahun 2016 sudah tidak ada lagi impor bawang merah.

Mencermati data impor beras. Agar dicermati jenis impor menurut kode HS nya. Impor beras 2016 itu berupa beras bentuk lain untuk pakan terbak dan beras khusus penderita diabetes. Jadi pada 2016 tidak ada impor beras medium. Produksi 2016 lebih tinggi dibandingkan 2015 dan surplus untuk memenuhi kebutuhan domestik.

Untuk diketahui terkait impor jagung bahwa pada 2015 Indoneia telah mampu menekan impor jagung Januari-Juli 2016 turun 56%. Kebijakan dan program jagung secara masih ini optimis 2017 sudah tidak impor jagung.

Menariknya, menurut Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS (Kecuk Suhariyanto), perbaikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II 2016 sangat dipengaruhi dari kontribusi sektor pertanian yang melampaui prediksi dan kontribusi sektor pertanian sangat besar yakni 14,14% dari total pertumbuhan ekonomi nasional.

Fakta membuktikan, walaupun di tahun 2015 pertanian Indonesia dalam kondisi El-Nino, Program Upaya Khusus (Upsus) ternyata berhasil meningkatkan produksi pangan secara tangguh. Pertama, produksi padi 2015 naik 6,42 persen, jagung naik 3,18 persen dan kedelai naik 0,86 persen dibandingkan tahun 2014 (BPS 2016)

Keempat program irigasi, bantuan alsintan, subsidi pupuk, pendampingan dan lainnya dengan tingkat kepuasan petani 76,8persen kepuasan tertinggi pada pendampingan sebesar 89,6 persen (INDEF 2016). Demikian juga survei CSIS kepuasan terhadap pemerintahan JOKOWI selama dua tahun naik dari 50,6 persen menjadi 66,5 persen dan petani menjadi lebih optimis dan bahagia.

Keberhasilan program pertanian ini dianalisis olehThe Economist Intelligence Unit menunjukkan indeks ketahanan pangan global atau Global Food Security Index (GFSI) tahun 2016 Indonesia meningkat dari peringkat ke 74 menjadi ke 71 dari 113 negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengalami perubahan terbesar pada indeks keseluruhan (2.7). Aspek Ketersediaan Indonesia tahun 2016 berada pada peringkat ke 66, jauh di atas peringkat Keseluruhannya (ke 71).

Survei dari Center Strategic and International Studies (CSIS) yang dirilis 13 September 2016 lalu mencermikan bahwa tingkat kebahagiaan petani pedesaan semakin meningkat.68% dibanding dengan perkotaan.**


*sumber: Pusdatin Kementan
Diberdayakan oleh Blogger.