Kritik Atas Kritik yang Karut Marut


TAK ADA  yang membantah bila pembangunan sektor pertanian menjadi bagian vital dalam membangun perekonomian yang tangguh. Sektor pertanian, bagaimanapun merupakan pilar yang sangat penting dalam untuk membangun sebuah bangsa yang besar dan berkedaulatan. Tidak mengherankan bila sektor ini menjadi sektor yang mendapat perhatian khusus Presiden Jokowi. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, pembangunan pertanian yang tangguh tertuang jelas dalam visi-misi nawacita pemerintahan.

Perhatian besar pemerintahan Jokowi-JK di sektor pertanian ini memang sangat vital dan strategis bagi kedaulatan dan kemandirian sebuah bangsa. Pangan menjadi salah satu faktor penentu untuk menjadi bangsa yang dihargai serta disegani dunia. Hal sangat disadari oleh Presiden Jokowi. Bahkan dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi senantiasa menekankan bahwa ke depan, sumber-sumber penyebab konflik dunia didominasi persoalan, selain air dan migas, adalah pangan.

Meskipun perhatian pemerintah Jokowi-JK telah demikian besar pada sektor pertanian, ada saja pengamat yang melakukan kritikan dengan memakai logika ‘sesat pikir. Alih-alih kritik tersebut konstruktif serta memberi ruang solusi, justru kritik tersebut cenderung bias dan tanpa dasar yang kuat.

Contohnya adalah kritik yang dilontarkan seorang pengamat yang menuding bila kebijakan pertanian Pemerintahan Jokowi-JK karut-marut. Dikatakan bahwa, pemerintahan Jokowi-JK sama sekali mengabaikan kesejahteraan petani dan membuat petani semakin terpuruk.

Agaknya, kritik tersebut justru mengabaikan fakta dan data yang ada. Karut marut justru jelas terlihat dalam “otak” pengamat tersebut. Bagaimana tidak, kritikannya sangat berbau ‘tendensius’ dan tidak mencerminkan wawasan penguasaan pertanian yang luas, utamanya terkait teknis lapangan. Dengan kata lain, kritikannya hanya bermain atas dasar asumsi pembenaran dirinya sendiri.

Padahal berbagai indikator dengan tegas menggambarkan bahwa kebijakan pertanian yang selama ini dijalankan pemerintah telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang cukup mengagumkan. Pengakuan keberhasilan ini bukan hanya dari dalam negeri, bahkan lembaga pangan internasional mengakui hal tersebut.

Capaian prestasi yang diakui secara internasional adalah Pertama, Kundhavi Kadiresan, FAO Regional Representative untuk Asia dan Pasifik mengatakan FAO menghargai keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras 2016. Capaian ini merupakan hasil investasi pemerintah Indonesia khususnya Kementan yang sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur.
Kedua, The Economics melaporkan Global Food The Security Index (GFSI) di 133 negara tahun 2016. Dilaporkan bahwa GFSI Indonesia meraih peringkat ketahanan pangan terbesar selama tahun 2015-2016.
Indikator Keberhasilan 

Berbagai indikator angka yang menunjukkan dengan tegas bila kebijakan sektor pertanian Indonesia berada dalam jalur yang tepat adalah,  Pertama, penduduk miskin di perdesaan September 2016 sebesar 17,28 juta jiwa turun dari September 2015 sebesar 17,89 juta jiwa

Kedua,  gini rasio September 2016 sebesar 0,316, turun dibandingkan September 2015 sebesar 0,329.

Ketiga, Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06% dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59.

Keempat, Nilai Tukar Usaha Petanian (NTUP) rata-rata nasional tahun 2016 berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2016 NTUP mencapai 109,86 atau naik 2,3% dibandingkan tahun 2015.

Memang, NTP  bukan merupakan indikator kesejahteraan terbaik, namun, setidaknya indikator ini mampu menggambarkan kemampuan daya beli petani, Wajar lah NTP berfluktuasi antar bulan dalam setahun, karena terkait dengan musim tanaman.  Indikator terkini cukup baik yakni Mei 2017 NTP naik 0,14 persen dibandingkan bulan sebelumnya, upah buruh tani juga naik 0,29 persen.

Lalu di mana letak karut-marut kebijakan pertanian sebagaimana yang ditudingkan pengamat tersebut? Angka-angka tersebut jelas mengindikasikan bila progress kebijakan yang dijalankan pemerintah mampu mengerek tingkat kesejahteraan petani.

Bahkan dalam berbagai survei, baik yang dilakukan oleh INDEF maupun CSIS menyebutkankan bahwa tingkat kepuasan petani terhadap program yang dijalankan pemerintah cukup meningkat. Lalu apakah pengamat ini mengabaikan hasil tersebut?

Semua untuk Kesejahteraa Petani

Kalaupun dia menyebutkan bila kebijakan pemerintah mengabaikan kesejahteraan petani, maka program-program ini barangkali bisa menjernikahkan karut-marut “otak”-nya. Pertama, adanya rehabilitasi jaringan irigasi tersier 3,4 juta hektar akan berdampak meningkatkan indeks pertanaman

Kedua, bantuan traktor dan alat mesin pertanian 80.000 unit pertahun berdampak menghemat biaya produksi, hemat tenaga, waktu kerja lebih cepat, menurunkan susut hasil dan lainnya.

Ketiga, asuransi usahatani 1,0 juta hektar melindungi petani dari gagal panen dan Keempat, membangun 19.400 embung dan longstorage untuk multi fungsi kegiatan pertanian karena ada air berarti ada kehidupan.

Hasilnya dari program adalah luas tanam padi 2016 naik 1,05 juta hektar dibandingkan 2015 dan jagung juga naik 862 ribu hektar. Semua program ini langsung menyentuh aspek dasar peningkatan produksi yang otomatis juga meningkatkan kesejahteraan petani.   Apalagi di hilir telah ditetapkan kebijakan harga bawah dan harga atas untuk melindungi petani dan konsumen, dilakukan serap gabah/beras oleh BULOG dengan hasil serap gabah/beras 2016 naik 1,0 juta ton dibandingkan 2015. Ini membuktikan bila pemerintah hadir melindungi petani dari harga jatuh saat panen raya. Pengendalian impor pangan sesuai kebutuhan dengan hasil sejak 2016 hingga sekarang tidak ada impor beras medium, tidak ada impor cabai segar dan tidak impor bawang merah konsumsi  dan pada 2017 tidak ada impor jagung.

Begitu pula dalam membenahi aspek tata niaga, pemerintah melalui Kementan secara terpadu bersama Kemendag, Kemendagri, KPPU dan Polri membentuk Satgas Pangan dengan hasil lebih dari 80 kasus penimbunan barang dan peredaran pangan illegal ditindak. KPPU juga telah memberi sanksi bagi pelaku kartel sapi dan ayam.  Perilaku pasar yang tidak sehat seperti kartel dan mafia selama ini telah menyengsarakan petani dan merugikan konsumen terus dibasmi.


Semua capaian prestasi kerja dan program ini seperti dinihilkan pengamat tersebut. Dia seakan sibuk sendiri dengan asumsi yang dibenarkannya sendiri. Inilah mengapa “otak” pengamat ini perlu diluruskan agar tidak karut-marut melihat kerja sektor pertanian.*
Diberdayakan oleh Blogger.