Pemerintahan Jokowi-JK dan Kesejahteraan Petani


SEKTOR pertanian Indonesia semakin menggeliat. Pernyataan ini bukanlah sekadar isapan jempol semata. Banyak indikator menunjukkan hal tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri, sejak pemerintahan Jokowi-JK, sektor pertanian menjadi perhatian khusus dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Target swasembada pangan dan kedaulatan pangan adalah janji pemerintahan ini saat kampanye pilres 2014 lalu. Bahkan dalam visi-misi Nawacita yang didengungkan dan menjadi landasan pijak arah pembangunan pemerintahan Jokowi-JK, sektor pertanian merupakan bagian yang yang diletakkan sebagai program unggulan dan menjadi prioritas.

Perhatian besar pemerintahan Jokowi-JK di sektor pertanian kemudian tertuang dalam besarnya anggaran yang dalokasikan serta kebijakan sektor pertanian yang langsung menyentuh kemaslahatan petani. Setidaknya, data dari Pusat Data Kementerian Pertanian (Kementan) menunjukkan bahwa sejak 2015 hingga sekarang petani yang menjadi tulang punggung sektor pertanian memprlihatkan kegairahan kembali dan dengan sendirinya merasakan dampak langsung dari program tersebut. sejahtera. Hal ini berkat berbagai program

Berbagai indikator angka memberi penguatan terhadap hal ini. Pertama, penduduk miskin di perdesaan September 2016 sebesar 17,28 juta jiwa turun dari September 2015 sebesar 17,89 juta jiwa; kedua Gini rasio September 2016 sebesar 0,316, turun dibandingkan September 2015 sebesar 0,329; ketiga Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06% dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59 dan keempat Nilai Tukar Usaha Petanian (NTUP) rata-rata nasional tahun 2016 berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2016 NTUP mencapai 109,86 atau naik 2,3% dibandingkan tahun 2015.

Meskipun NTP  bukan merupakan indikator kesejahteraan terbaik, namun, setidaknya indikator ini mampu menggambarkan kemampuan daya beli petani, Wajar lah NTP berfluktuasi antar bulan dalam setahun, karena terkait dengan musim tanaman.  Indikator terkini cukup baik yakni Mei 2017 NTP naik 0,14 persen dibandingkan bulan sebelumnya, upah buruh tani juga naik 0,29 persen.

Masih banyak program-program yang manfaatnya dirasakan ke petani. Pertama, rehabilitasi jaringan irigasi tersier 3,4 juta hektar berdampak meningkatkan indeks pertanaman, Kedua, bantuan traktor dan alat mesin pertanian 80.000 unit pertahuan berdampak menghemat biaya produksi, hemat tenaga, waktu kerja lebih cepat, menurunkan susut hasil dan lainnya. Ketiga, asuransi usahatani 1,0 juta hektar melindungi petani dari gagal panen, Keempat membangun 19.400 embung dan longstorage untuk multi fungsi kegiatan pertanian karena ada air berarti ada kehidupan.

Hasilnya dari program adalah luas tanam padi 2016 naik 1,05 juta hektar dibandingkan 2015 dan jagung juga naik 862 ribu hektar.  Dengan demikian produksi padi dan jagung naik fantastis.  Kinerja ini diakui Kundhavi Kadiresan, FAO Regional Representative untuk Asia dan Pasifik mengatakan FAO menghargai keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras 2016.

Pada aspek hilir telah ditetapkan kebijakan harga bawah dan harga atas untuk melindungi petani dan konsumen, dilakukan serap gabah/beras oleh BULOG dengan hasil serap gabah/beras 2016 naik 1,0 juta ton dibandingkan 2015. Ini membuktikan bila pemerintah hadir melindungi petani dari harga jatuh saat panen raya. Pengendalian impor pangan sesuai kebutuhan dengan hasil sejak 2016 hingga sekarang tidak ada impor beras medium, tidak ada impor cabai segar dan tidak impor bawang merah konsumsi  dan pada 2017 tidak ada impor jagung.

Dalam aspek tata niaga, Kementan secara terpadu Kemendag, Kemendagri, KPPU dan Polri membentuk Satgas Pangan dengan hasil lebih dari 80 kasus penimbunan barang dan peredaran pangan illegal ditindak. KPPU juga telah memberi sanksi bagi pelaku kartel sapi dan ayam.  Perilaku pasar yang tidak sehat seperti kartel dan mafia selama ini lah yang telah menyengsarakan petani dan merugikan konsumen dan akan dibasmi habis oleh Menteri Pertanian

Kritik yang Gagal Paham di Sektor Pertanian

Meskipun perhatian pemerintah Jokowi-JK telah demikian besar pada sektor ini, ada saja pengamat yang melakukan kritikan. Alih-alih kritik tersebut konstruktif serta memberi ruang solusi, justru kritik tersebut cenderung bias. Bahkan dalam beberapa hal kritan tersebut telah mengarah pada tuduhan yang “berbau” fitnah.

Contoh kecil misalnya kritikan yang pernah dilontarkan seorang pengamat ekonomi, yang menuding bila Presiden Jokowi dinggap terlalu memanjakan kelas menengah dan mengabaikan petani. Tudingan seperti ini terasa lucu karena sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada di lapangan.

Dikatakan bahwa, pemerintah hanya sibuk membangun infrastruktur dan mengabaikan kesejahteraan petani. Padahal, sangat diketahui bahwa pembangunan infrastruktur, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan justru sangat berdampak pada kesejahteraan petani. Biaya logistik  tinggi yang selama berpuluh-puluh tahun diabaikan di negeri ini, menjadi faktor paling mendesak untuk dibenahi sebagai bagian dari peningkatan daya saing dan kesejahteraan petani.

Barangkali, dalam melakukan kritik, pengamat tersebut terlalu memicingkan mata hati wawasannya dan hanya melakukan kritik dari “menara gading” tanpa melihat fakta lapangan. Dengan demikian yang muncul adalah kritikan yang dpenuhi prasangka yang mendasarkan diri pada asumsi pembenarannya sendiri.

Ada baiknya, energi kritikan yang “berbau” tendensius semacam ini kita alihkan menjadi energi “kerja” yang konstruktif dan positif dalam membangun sektor pertanian Indonesia. Kecuali bila niat awal pengamat tersebut bermaksud “melemahkan” kerja besar swasembada pangan Indonesia untuk tetap menjadikan negeri ini sebagai negeri pengimpor dan negeri yang “lemah: di mata dunia dan melindungi para kartel pangan yang saat ini sedang diperangi pemerintah.***
Diberdayakan oleh Blogger.