Ahmad Alamsyah Saragih, Anggota Ombudsman atau Aktifis LSM?


SEBAGAIMANA diketahui, Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah (pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)

Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan Lembaga Negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya (pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)

Ombudsman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berasaskan (pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia)  dengan menjunjung tinggi azas Kepatutan, Keadilan, Non-diskriminasi, Tidak memihak, Akuntabilitas, Keseimbangan, Keterbukaan dan kerahasiaan

Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimiliki sebagai lembaga negara, sejatinya setiap anggota Ombudsman mampu menjaga marwah lembaganya yang terang benderang menjunjung tinggi azas Kepatutan, Keadilan, Non-diskriminasi, Tidak memihak, Akuntabilitas, Keseimbanga, Keterbukaan dan kerahasiaan.

Namun agakknya ini tidak miliki oleh anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih. Selama ini yang terlihat, dia lebih mirip sebagai aktifis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dibanding sebagai pejabat lembaga negara yang terhormat.

Bagaimana tidak, dari kiprahnya selama ini, dia lebih menjadikan lembaga Ombudsman sebagai “panggung” menyerang dan melakukan kritik kebijakan pemerintah, namun tak pernah memberi solusi. Media Massa dijadikannya “alat” untuk memamerkan kecanggihan kritiknya, padahal sebagai pejabat lembaga negara seharusnya dia membuka ruang “dialog” antar kelembagaan, seperti yang terlihat dari anggota-anggota lembaga negara lain seperti KPK, KPU, KPPU dan lain-lain.

Berikut ini kutipan Alamsyah di media yang lebih mirip anggota LSM itu:

Menkominfo Disinyalir Abakaikan Saran Ombudsman tentang Surat Penetapan Kode Akses PT Corbec http://m.wartaekonomi.co.id/berita141140/menkominfo-disinyalir-abaikan-saran-ombudsman-tentang-surat-penetapan-kode-akses-pt-corbec.html





Dengan kiprah Alamsyah seperti itu, maka tidak menutup kemungkinan munculnya sinyalemen yang beredar di masyarakat bila Alamsyah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan pembentukan opini yang mendiskreditkan setiap kebijakan pemerintah Jokowi-JK.

Sinyalemen ini cukup beralasan, karena tidak sepantasnya anggota lembaga negara bekerja seperti ini. Ada saluran kemitraan dan fungsi pengawasan yang harus mereka patuhi. Bukan ‘gembar-gembor’ di media layaknya anggota LSM yang mengeritik ke sana-ke mari.

Terkait dengan kritik Alamsyah terhadap kasus penggerebekan gudang beras PT IBU oleh satgas pangan

http://www.portal-islam.id/2017/07/penggerebekan-beras-maknyuss-ombudsman.html

Dikatakan bahwa Satgas Pangan Polri melakukan maladministrasi terkait penggerebekan gudang milik PT IBU. Ini pendapat yang cukup aneh dan 'lucu' karena tidak mungkinlah Polri bertindak gegabah seperti itu tanpa melakukan penyelidikan dan mengantongi bukti awal yang cukup. Polri adalah lembaga negara yang tahu prosedur dan kewenangannya. Bukan ujug-ujug main gerebek begitu saja. Apalagi saat ini yang punya wewenang mengawasi tugas Polri secara kelembagaan serta prosedur kerja adalah Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) serta lembaga DPR. Kita juga punya LSM Police Watch. Tapi mereka tidak 'sesibuk' Ombusdman yang justru ujug-ujug demikian terkesan peduli. 

Apakah memang anggota Ombudsman ini berangkat dari kewajiban tugas dan wewenangnya atau "ada udang di balik batu"? Memang terasa lucu dan memiriskan.**


Diberdayakan oleh Blogger.