Swasembada dan Kedaulatan Pangan, Pertaruhan Harga Diri Bangsa


SALAH SATU kunci kemenangan pasangan Jokowi-JK dalam pilpres 2014 lalu adalah janji membawa Indonesia berdaulat pangan dengan mewujudkan swasembada pangan di negeri ini. Dalam Nawacita pemerintahan Jokowi-JK, hal ini juga tertuang dengan jelas dan menjadi program unggulan serta mendapat perhatian khusus Presiden Jokowi.

Dalam upaya kerja besar swasembada pangan ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan dan swasembada pangan di negeri ini. Kerja besar ini memang tidak main-main. Diperlukan kerja keras dan pelibatan semua elemen bangsa, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bahkan bisa dikatakan bahwa TNI sebagai sebuah lembaga pertahanan Negara memiliki peran strategis dan vital dalam sector pertanian. Tidak mengherankan bla dalam beberapa kali kesempatan Presiden Jokowi senantiasa menekankan bahwa ke depan konflik dunia akan terfokus pada “penguasaan” pangan, air dan migas.

Dengan demikian, melalui Upaya Khusus (Upsus) yang bergulir sejak 2015 silam. Kementan dan TNI bahu-membahu dalam kerja besar ini.  Bahkan, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, sewaktu menjabat KSAD TNI waktu itu diberi arahan khusus oleh Presiden Jokowi untuk membantu meningkatkan produksi pertanian dan mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan di negeri ini.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Mulyono juga menegaskan keterlibatan TNI dalam program pangan itu tidak  menyalahi fungsi dan peran tentara. "Kami membantu rakyat. TNI juga memiliki operasi pelibatan selain perang. Ini salah satunya.

Bagaimanapun, pelibatan TNI sendiri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari membangun ketahanan pangan dan ketahanan nasional sehingga tidak ada yang salah dalam mendukung kedaulatan pangan. Dasar hukum pelibatan peran TNI sudah jelas diatur dalam UU No 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,  UU No 34 tahun 2004 tentang TNI dan Inpres No 5 tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional. Inpres ini merupakan keputusan politik yang mendasari kerjasama Kementan dengan TNI. Selanjutnya, Inpres tersebut ditindak lanjuti oleh Kementan dan TNI dengan naskah kerja sama yang dievaluasi dan perpanjang setiap tahun.
Peran TNI
Membangun pertanian atau pangan sama halnya membangun pertahanan negara karena pangan memiliki peran strategis yakni menyangkut urusan kebutuhan hajat hidup masyarakat. Apabila produksi pangan kurang dan ketersediaan pangan tidak merata, maka dapat mengancam pertahanan negara. Di sinilah kaitannya dengan peran TNI
Pelibatan TNI dalam penyuluhan, pembangunan infrastruktur dan pencetakan sawah yang dilakukan sebagai bentuk kerja pertahanan Negara untuk mencapai percepatan swasembada pangan.  TNI juga membantu melakukan mengawalan terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan alat mesin pertanian melalui brigade alat mesin pertanian yang bekerja sama dinas pertanian setempat.
Pelibatan TNI pun dilakukan dalam rangka membantu pemerintah pusat dan daerah untuk mengisi kekurangan tenaga penyuluhan dan percepatan realiasasi program. Bagaimanapun, penyuluh merupakan salah satu ujung tombak di lapangan untuk meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani, sehingga kekurangan tenaga penyuluhan dibantu pihak TNI. Dari data Kementan, di tahun 2015, jumlah penyuluh hanya 44 ribu orang (PNS dan THL), sedangkan yang dibutuhkan mencapai 72 ribu orang agar setiap desa didampingi satu penyuluh.
Sementara terkait pembangunan infrastruktur pertanian dan pencetakan sawah, dikerjasamakan dengan TNI adalah program terobosan untuk percepatan pelaksanaan program. Sebelum bekerja sama dengan TNI, cetak sawah hanya berkisar 26 ribu ha per tahun. Akan tetapi setelah kerja sama, jumlah cetak sawah naik 500 persen atau menjadi 138 ribu ha di tahun 2016. Ini artinya bahwa percepatan tersebut akan berdampak pada tercapainya percepatan swasembada pangan.
Hal ini terbukti, program terobosan kerja sama tersebut berdampak terhadap peningkatan produksi secara signifikan.  Pada tahun 2015 dan 2016 meskipun diterpa iklim ekstrim El Nino dan La Nina, produksi padi pada tahun 2016 mencapai 79,1 juta ton GKG meningkat 4,97% dibanding tahun 2015 sebesar 75,4 juta ton GKG atau meningkat 11,7% dibanding produksi tahun 2014 sebesar 70,8 juta ton GKG.
Begitu pun produksi jagung, di tahun 2014 hanya 19 juta ton, namun di tahun 2016 mencapai 23,2 juta ton. Produksi bawang merah di tahun 2014 hanya 1,2 juta ton, tahun 2016 naik menjadi 1,3 juta ton. Kemudian produksi berbagai komoditas lainnya seperti cabai, komoditas protein hewani dan perkebunan mengalami kenaikan.
Capaian prestasi ini bahkan diakui secara internasional. Pertama, Kundhavi Kadiresan, FAO Regional Representative untuk Asia dan Pasifik mengatakan FAO menghargai keberhasilan Indonesia dalam swasembada beras 2016. Capaian ini merupakan hasil investasi pemerintah Indonesia khususnya Kementan yang sebagian besar digunakan untuk membangun infrastruktur. Kedua, The Economics melaporkan Global Food The Security Index (GFSI) di 133 negara tahun 2016. Dilaporkan bahwa GFSI Indonesia meraih peringkat ketahanan pangan terbesar selama tahun 2015-2016.
Pelibatan Polri, KPK dan BPK
Di samping TNI, Kementan juga menjalin kerja sama dengan Polri. Kerjasama ini dilakukan dengan terbentuknya Satgas Pangan, KPK untuk mencegah korupsi di Kementan. Kerjasama juga dilakukan dengan BPK. Bahkan hasil dari kerja keras ini adalah survei yang  pernah dilakukan oleh INDEF yang menyebutkan bahwa 89,57% petani puas dengan keterlibatan TNI dalam pembangunan pertanian.
Bahkan, baru-baru ini juga, dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI, kinerja Kementan diapresiasi oleh Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo. Ia mengatakan kerja keras Kementerian Pertanian (Kementan) dalam meningkatkan produksi pangan, kesejahteraan petani, bahkan ketersediaan pangan strategis serta harga di tahun 2017 aman dan stabil perlu diapresiasi.
Kritik yang Gagal Paham
Dengan fakta tersebut, agaknya berbagi kritik yang dilontarkan menjadi tidak relevan. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kritik terkait sektor pertanian tidak memiliki sense of urgent serta mempersoalkan hal yang kecil tanpa melihat betapa strategisnya sektor pertanian dan pangan nasional bagi kedaulatan sebuah bangsa.

Kritik sejenis ini juga mengindikasikan munculnya kecurigaan bahwa ada sebagian anak-bangsa yang masih tidak menginginkan Indonesia berdaulat mandiri secara pangan dan ingin menjadikan negeri ini terus menerus tergantung dan menjadi bangsa “kerdil” di mata Internasional.


Seharusnya kerja besar dan keras mewujudkan kedaulatan dan swasembada pangan menjadi “semangat” pemersatu bangsa ini. Karena bagaimanapun, kedaulatan dan swasembada pangan merupakan pertaruhan harga diri bangsa menjadi bangsa yang besar dan disegani dunia.***
Diberdayakan oleh Blogger.