Pilgub Sulsel dalam Corat-Coret 'Semiotika'


BEBERAPA pengamat politik mengatakan ajang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulsel 2018 demikian penting. Setidaknya, menurut beberapa pengamat tersebut daya pikat Pilkada Sulsel kali kali lebih ‘menggaung’ dari pilkada-pilkada sebelumnya.

Ada beberapa tafsir yang menguatkan opini tersebut, misalnya, pertama,  Pilkada Sulsel 2018 sangat berdekatan dengan jadwal Pemilihan Presiden (Pilpres) yang bakal berlangsung di 2019 nanti. Dengan demikian, momentum Pilkada ini menjadi ajang “pemanasan” menuju Pilpres.

Kedua, letak demografi serta cakupan pengaruh Sulsel di wilayah Timur Indonesia memang tidak disangsikan lagi. “Siapa yang bisa menguasai politik Sulsel, bakal bisa menguasai politik Indonesia Timur”. Ketiga, khusus pada Pemilihan Gubernur Sulsel, kita bakal memilih sosok pemimpin yang benar-benar baru setelah Gubernur Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah menggenapkan masa jabatannya selama 2 periode.

Namun esai ini tidak mencoba masuk dalam ranah tersebut. Biarlah interpretasi semacam itu milik para pengamat politik. Di sini, karena kapasitas saya yang hanya seorang ‘penggembira’ maka saya hanya mencoba ‘bermain-main’ dalam ruang semiotika yang sedikit ‘genit’.

Dalam bingkai tafsiran semiotika seperti ini, setidaknya ada beberapa ‘benang interpretasi’ yang bisa kita tarik keluar dan memajangnya dalam lukisan besar kultur politik serta kecenderungan gaya kepemimpinan dari para calon pemimpin yang menjadi kandidat di Pilkada Sulsel kali ini dengan menginterpretasi pilihan ‘jargon’dan ‘tag line’ yang jadi bahan jualan ke publik.

Pada konteks Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel 2018, setidaknya kita memiliki empat pasang calon yakni Nurdin Abdullah- Andi Sudirman Sulaiman (Prof Andalan), Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka), Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar (NH-Aziz) serta Agus Arifin Nu’man-Tanri Bali Lamo (AAN-TBL).

Yang cukup menariknya, dalam kontestasi Pilgub Sulsel kali ini, ke empat pasang kandidat tersebut tidak hanya berkompetisi dalam ruang-ruang publik konvensional semisal mengumpulkan massa, membangun jejaring relawan, membangun komunikasi dengan Parpol dan lain-lain semata. Namun juga telihat ketat dalam berkompetisi terkait ‘jargon’ dan ‘tag line’.

Memang, dalam era politik milenial seperti saat ini, ruang-ruang digital serta politik personalisasi menjadi lebih memiliki daya gerak yang kuat. Daya pikat emosional dinilai lebih mampu memicu pemilih untuk mengarahkan sikap politik dan pilihannya. Proses identifikasi antara pemilih dengan kandidat Pilgub dengan cepat terjadi di sana. Maka tidak berlebihan bila dikatakan era politik kontemporer lebih mengandalkan branding personality. Adu kuat ‘daya pesona’ figure menjadi penentu dalam memenangkan ‘jagoan’ masing-masing.

Di sini, saya tidak mencoba ‘menghakimi’ ‘jargon’ maupun ‘tag line’ dari masing-masing kandidat, namun hanya mencoba membuat ‘tafsir semiotika’ terkait pertanyaan mengapa para calon pemimpin Sulsel ini menjatuhkan pilihannya pada ‘jargon’ dan ‘tag line’ tersebut dengan asumsi para ‘pemikir’ di masing-masing kandidat sangat paham betapa menentukannya ‘jargon’ serta ‘tag line’ calon mereka dalam menentukan kemenangan.

Baiklah, mari kita mulai ‘bermain-main’ dalam tafsir semiotika ini dengan mengupas jargon dan tag line pasangan Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Dalam media massa maupun berbagai alat peraga of line seperti spanduk, baliho maun stiker, kita saat ini sangat akrab dengan sebutan “Prof Andalan” untuk mengindentifikasi pasangan calon Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman. Kata Prof bisa dikatakan merupakan akronim dari Prof. Nurdin Abdullah sedangkan Andalan adalah akronim dari Andi Sudirman Sulaiman. Ketika digabungkan, maka dengan ‘cantik’ dipoles menjadi “Prof. Andalan”. 

Interpretasi awal yang bisa masuk ke benak publik adalah “Prof” inilah yang menjadi andalanku. Memang sebutan “Prof” untuk mengindentifikasi Nurdin Abdullah telah lama dibangun sehingga sudah cukup karib di telinga dan benak publik. Lalu dengan terpilihnya Andi Sudirman Sulaiman sebagai pasangan dan wakil yang kemudian diidentifikasi dengan sebutan “Andalan”, menjadikan pasangan ini klop dalam greget emosional publik. 

Dalam menentukan prasyarat sebuah akronim yang kuat untuk bisa langsung mengena dalam benak publik, Prof. Andalan sudah sangat tepat; gampang diingat, enak diucap serta yang diatas keduanya, sebutan ini mampu membangun kekuatan identifikasi publik untuk merasa dekat dengan calonnya. "Inilah calon andalanku, sang Prof yang jadi andalanku dan lain-lain".  

Letak kerentanannya lebih terletak pada sebutan “Prof” yang bisa saja ditafsir bernuansa elitis. Namun justru di sinilah letak kepiawaian tim kreator yang ada di belakang Prof Andalan, karena kerentanan tafsir elitis ini mampu dicairkan dengan tag line “Kerja Nyata”. Dengan kata lain, aliran image yang ingin disampaikan ke publik sejalan dan sebangun karena publik tahu hanya seorang Prof (profesional, cerdas, berpengetahuan luas dll.) yang mampu menunjukkan kerja nyata. 

Penguatan image dan opini tersebut saling melengkapi, sehingga tafsir tidak kontraproduktif dalam membangun brand personality Prof. Andalan. Apalagi dengan kemunculan Andi Sudirman Sulaiman yang juga berasal dari kaum profesional dan muda menjadikan tag line “Kerja Nyata” demikian ‘renyah’ dicerna oleh publik yang awam sekalipun.

Pasangan yang kedua yakni Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar (IYL-Cakka) juga masuk dalam kategori mampu dengan cepat masuk dalam benak publik. Kata “Cakka” di belakang IYL bisa dikatakan punya daya gugah. “Cakka” dalam ragam bahasa Bugis-Makassar bisa diartikan sebagai ‘bersih, jujur’ , namun juga bisa masuk dalam ruang interpretasi seperti ‘cakap atau terampil’. Kata ‘Cakka’ yang diidentifikasi sebagai Andi Mudzakkar tersebut juga sangat ‘renyah’ dalam bahasa keseharian masyarakat Sulsel. 

Namun ada yang mengganjal ketika disandingkan dengan kata ‘Punggawa’ yang juga ingin ditanamkan untuk mengindentifikasi Ichsan Yasin Limpo.  Kata ‘Punggawa’ dalam arti harafiahnya adalah “Raja’, Bos atau Komandan”. Mungkin ini tak menjadi persoalan ketika maksud sebenarnya yang ingin disampaikan pada publik adalah sebentuk ‘kedekatan atau kekariban’ antara pemimpin/panutan dengan rakyatnya atau bawahannya. 

Namun ini justru kontraproduktif ketika kita ingin menampilkan sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat. Dalam kata “Punggawa” sangatlah menyimpan muatan feodalistik . “Punggawa’ menyiratkan sebuah ‘jarak’ dengan rakyat atau bawahan. Dilayani dan melayani. ‘Punggawa’ juga sangat identik dengan keinginan akan penghormatan. Dan di sana bisa dikatakan sangat terasa kuat akan kultur seremonial. 

Kata “Punggawa” bisa membawa nilai positif  bila memang kultur budaya dari masyarakat yang ingin dituju masih dalam ranah paternalistik di mana pengaruh tokoh atau sosok panutan masih sangat dominan dalam mempengaruhi pilihan masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana dengan kultur masyarakat Sulsel saat ini? Barangkali ini bukan wilayah saya untuk menjawabnya.

Bagaimana dengan Nurdin Halid-Aziz Qahhar Mudzakkar? Bila kita menyebut nama pasangan calon ini maka yang muncul dibenak kita adalah tag line “Sama-Sama Bangun Kampung”. Tag line ini cukup ‘enak’ dikunyah. Bisa dibawa ke ruang-ruang tafsir berupa rasa kebersamaan, keakraban dan kerja sama. “Sama-Sama Bangun Kampung” juga mampu dipoles untuk menunjukkan ajakan, motivasi serta harapan. Kalimat ini memang cukup ‘bernas’ serta mengena langsung ke publik. 

Namun ada juga yang mengganjal di sana, karena bagaimana pun sebuah tag line tidaklah ‘tabula rasa’. Dalam konteks semiotika, penanda dan ditanda memang bersifat sewenang-wenang, namun ketika sesuatu penanda disebutkan, maka kita otomatis akan mengidentifikasinya dengan yang ditandai. 

Maka ketika “Sama-Sama Bangun Kampung” disebutkan maka idealnya ruang identifikasi kita akan merujuk ke hal yang sama dan sebangun, yakni sesuatu atau seseorang yang memang telah lama karib di masyarakat dalam membangun kampung. Ganjalan yang terasa berat adalah bahwa sosok Nurdin Halid merupakan tokoh yang banyak berkiprah di Jakarta. Barangkali yang ingin disampaikan adalah tokoh ini akan pulang kampung dan mengajak masyarakat untuk sama-sama bangun kampung. 

Namun itu tetap saja punya ‘jarak’ dengan masyarakat. Apalagi ketika dikaitkan dengan sosok Nurdin Halid yang terkenal sebagai politisi kawakan, maka yang muncul adalah inilah bahasa politisi tulen. Bahasa politik yang sanggup memberi apa pun untuk sesuatu yang ingin dicapai. “Sama-Sama Bangun Kampung” akan nikmat ketika bias bahasa politisi tidak ada di dalamnya.

Lalu, bagaimana dengan Agus Arifin Nu’man- Tanri Bali Lamo (AAN-TBL)? Ketika ini disebut yang muncul adalah “Sulsel Bagus”. Dan terus terang, ini adalah jargon yang hanya berbunyi sedikit. Benak publik hanya berhenti di sosok namun hilang di ruang-ruang semiotika. Atau barangkali ada yang menafsir lain, karena bagaimana pun, tafsir semiotika memang tidak berujung dan bukan klaim sebuah kebenaran.***
Diberdayakan oleh Blogger.