Media, Pilkada dan Etika Jurnalistik


MOMENTUM pemilihan kepala daerah memang menjadi ujian terbesar dari dunia pers di negeri ini. Pasalnya dalam ranah politik yang bernama pilkada ini, jagat jurnalisme benar-benar memasuki tahap ‘centang perenang’. Dunia pers menjadi ‘jumpalitan’ tak tentu arah. Etika profesional yang menjadi basis martabat dan kehormatan seorang jurnalis serta media tempat mereka bekerja seperti tak lagi punya makna apa-apa. 

Jujur, saya tak ingin menggurui bagaimana cara berjurnalisme yang profesional, yang mengedepankan rambu-rambu etika, dan punya keberpihakan terhadap fakta -kebenaran- yang telah terverifikasi. Namun melihat fenomena jurnalistik di era tahun politik seperti saat ini menjadikan banyak dari kita —yang sedikit paham akan kerja jurnalisme— menjadi demikian miris.

Dalam fenomena ini, media massa, khususnya media on line, terlihat demikian tampil beringas. Di sana tak adalagi batasan tegas mana news (berita) dan mana opini. Segalanya campur baur dalam ruang amukan emosi dengan tendensi memojokkan dan bahkan cenderung menyebar penyesatan informasi ke publik.

Media massa di zaman politik pilkada menjadi ‘binatang liar’ yang menyeringai memperlihatkan ‘taring’-nya di satu sisi atau sebaliknya memuji dengan daya bombastis yang meledak-ledak di sisi lain. Dengan demikian, dalam situasi ini, media tidak lagi berfungsi sebagai penyampai peristiwa berdasar fakta yang ada, namun bermetamorfosis menjadi ‘alat propaganda’ yang kualitasnya melampaui media partisan di zaman politik multi parta di era tahun 1955 lalu.

Memang tak dapat dipungkiri, sejarah lahirnya pers Indonesia memang tak lepas dari sejarah perjuangan yang bermula dari munculnya kesadaran akan nasionalisme kebangsaan. Namun yang patut dicatat adalah kelahiran pers awal tanah air selalu dilandasi oleh kesadaran akan idealisme yang menjulang. Di sana sangat mencolok bagaimana pejuang pers kita bukan saja memberitakan dan menggugah rasa kebangsaan, namun juga memberi daya besar untuk ‘pencerahan’ literasi politik masyarakat.

Ironisnya, saat ini, pers menjadi ‘alat propaganda’ yang justru sama sekali menegasikan gugahan pencerahan politik masyarakat seperti itu. Alih-alih menginformasikan peristiwa yang membuat rakyat paham akan situasi, justru kebanyakan pers kita melakukan ‘intrik’ berupa penyesatan berita. Dengan modal keahlian mengedit kiri-kanan, maka jurnalis kita sangup membalikkan sebuah peristiwa yang sebenarnya menjadi berita yang menguntungkan bagi ‘patron politiknya.

Lalu apa yang bisa diperbuat masyarakat dalam kondisi fenomena jagat pers semacam ini?. Jujur, saya juga tidak tahu. Namun yang pasti kunci dari segalanya adalah bagaimana masyarakat mulai belajar memilah dan memilih berita yang diinformasikan dengan benar, berakal sehat dan punya etika jurnalistik yang ketat. Salah satu tahap awal dari pembelajaran tersebut adalah bagaimana masyarakat belajar membedakan antara warta (berita/news) dengan opini. Dan selanjutnya masyarakat mulai menyeleksi media yang selama ini punya gerak kecederungan menyajikan berita yang efek komunikasinya cenderung menyebar kebencian atau minimal menyodorkan berita tanpa chek and balance.

Karena bila kita membiarkan media dan pers tumbuh dalam ‘rimba’ berita yang tak punya etika profesional, maka yakinlah, ke depan dunia pers kita bakal tak ubahnya seperti ‘ruang gosip’, ruang pembodohan dan lebih dari itu, pers kita akan menjelma menjadi ‘monster’ penyebar kebencian yang terus ditanak dalam gorengan yang hanya menggali ‘kubur’ kemanusiaan serta akal sehat bangsa kita. 

Namun dalam kondisi muram dunai pers kita ini, masih saja kita bisa menemukan beberapa media yang tetap bertahan dijalur profesional dan independensinya. Mari kita dukung media seperti itu ***
Diberdayakan oleh Blogger.