Puisi

13.9.18

Politik untuk Hak Istimewa


MENGAPA politik menjadi demikian menarik untuk dibicarakan di Indonesia? Ada banyak faktor yang bisa dikatakan menjadi ‘biang keroknya’. Pertama, karena sejarah politik di negeri ini sangat dinamis, bahkan dalam takaran tertentu, dapat dikatakan ‘liar’. Perubahan yang tiba-tiba, angin kecenderungan yang ‘ujuk-ujuk’ berbalik arah, Momentum yang bergerak dalam speed sirkuit serupa balapan Moto GP menjadikan politik Indonesia kadang demikian sukar tertebak.

Kedua, politik negeri ini sangat banyak dibumbui dengan berbagai dugaan, prasangka serta bejibun asumsi. Teori yang paling karib dalam ruang analisa kita adalah teori konspirasi. Apalagi dalam spektrum tertentu kita lebih banyak melihat geliat politik negeri ini melalui kacamata mistis. Pijakan ilmu kita masih banyak dibaluri dengan tendensi kecenderungan mencapur aduk antara ilmu modern yang memakai pisau analitik positivisme empirik dengan tradisi keilmuan tradisional yang penuh dengan gugahan mistisisme. 

Ketiga, politik Indonesia senantiasa lebih dimaknai sebagai ‘zona’ privilege sebuah kekuasaan dibanding sebagai area pengabdian demi kemaslahatan. Dengan cara pandang semacam itu, maka yang tersaji di panggung politik adalah drama perebutan ‘kursi’ dibanding sebagai ajang adu cerdas mencari solusi. 

Barangkali, peradaban politik Indonesia, sejak ‘dibenihi’ dalam rahim sejarah, dari zaman ke zaman, memang senantiasa memunculkan catatan yang sedikit tak mengenakkan untuk dibaca. Sejak era berbagai kerajaan di Nusantara, pamor politik kekuasaan selalu beredar pada orbit intrik yang berdarah-darah. Tengoklah bagaimana kekuasan berpindah ke tangan Ken Arok di Kerajaan Singosari yang dimulai dan diakhiri dengan genangan darah, atau sejarah yang masih jernih terbaca ketika Suharto harus dilengserkan secara paksa oleh pergolakan reformasi tahun 1998 kemarin. 

Apa boleh buat, segala sengkarut politik kekuasaan kita tidak jauh beranjak dari perebutan tentang siapa yang memperoleh hak-hak istimewa, bukan tentang perebutan bagaimana berbuat nyata dalam menyejahterahkan rakyat. Sifat politik kita mau tak mau masih saja berkubang dalam ‘limbah’ sisa feodalisme dan di sanalah kita berseteru dengan tingkat ‘kengototan’ yang luar biasa. Bahkan dalam arti yang paling vulgar, kita sanggup menghalalkan segala cara untuk meraih hak istimewa tersebut. ***