Paradoks Politik di Indonesia


SUDAH menjadi stigma buruk bagi kebanyakan orang bila politik praktis itu penuh dengan intrik, siasat buruk dan lumpur kebohongan. Persepsi ini memang telah lama terbangun dan menjadi bagian yang paling menonjol bila kita berbicara tentang politik di negeri ini.

Mengapa persepsi bahwa politik itu buruk mampu terbangun? Terus terang saya tidak tahu. Yang pasti persepsi ini menjadi menarik untuk kita cermati, apalagi ketika mengaitkannya dalam konteks pemilihan umum baik pilkada, pileg maupun pilpres yang justru menunjukkan sebaliknya yakni orang berbondong-bondong, saling sikut untuk berebutan masuk ke ranah politik ini.

Indikasi paradoks ini cukup terang benderang. Di satu sisi, stigma politik itu demikian buruk, penuh dengan intrik kebohongan namun di sisi lain kita -setidaknya kebanyakan dari kita- demikian antusias memasuki ranah politik ini. 

Barangkali, memang tak diperlukan analisa ngejlimet nan rumit dalam memandangnya. Yang diperlukan mungkin adalah ruang pemahaman bila politik di Indonesia memang penuh dengan berbagai paradoks. Dalam spektrum politik ala Indonesia, nilai-nilai moralitas dan etika politik memang kebanyakan diletakkan pada urutan belakang. Karena dalam fenomena politik Indonesia, nomor 1 adalah tercapainya kekuasaan dengan segala privelege (hak istimewa) yang membuka pintu akses ke mana pun. 

Paradoks antara stigma buruk politik dan daya sedot magnet dalam pusaran politik kekuasaan di negeri ini menjadi sebuah pemandangan biasa. Seperti sebuah jembatan gantung bergoyang yang licin, namun menyimpan pesona di seberangnya, kita memang kadang tak kuasa untuk meniti jembatan tersebut demi sebuah privelege. Demi hak istimewa yang menyertai sebuah kekuasaan. 

Lagi pula stigma buruk yang ada pada politik kita memang sebagian besar dibangun sendiri oleh politisi-politisi kita yang kadang lebih mempertontonkan syahwat kekuasaan mereka dibanding niat untuk sebuah kemaslahatan bersama. Pada umumnya, rakyat seperti kita hanya bisa menggerundel dan mengusap dada keprihatinan, karena kita juga tak menjamin diri sendiri bila diberi kesempatan seperti itu, bukan tidak mungkin kita akan berbuat hal yang serupa. Hanya menjadikan rakyat ‘alat ungkit’ untuk nafsu kekuasaan kita sendiri. Kecuali yang tidak. ***

Diberdayakan oleh Blogger.