Puisi

30.11.18

Filsuf, Demokrasi dan Rakyat


PADA akhirnya, politik itu adalah seni mempengaruhi orang banyak untuk memperoleh, menggunakan serta mengendalikan publik. Dan setiap tahapan dalam ‘jalan’ menuju hal itu senantiasa  sangat terjal, licin dan menyimpan banyak paradoks. 

Politik bukanlah sejenis ‘karyawan’ yang memiliki hari libur. Dia terus terbangun, mengintai dan terus membaca setiap detak perubahan dengan segala kemungkinan yang bisa meledak di sana.

Bagaimana pun, politik memang sangat terkait dengan kekuasaan serta kepemimpinan. Seperti mata rantai yang jalin menjalin serta tak berujung. Sebelum era demokrasi muncul dan membawa politik, kekuasaan dan kepemimpinan berpijak ke bumi dan melucuti segala kesakralannya, zona dalam atmosfer tersebut demikian ‘agung’ dan berjarak.

Dalam perspektif pra demokrasi, aura politik, kekuasaan dan kepemimpinan bukanlah ‘pasar malam’ yang gaduh, dangkal dan hanya dipenuhi segala macam hal remeh-temeh sensasional. Zona ini adalah area -meminjam istilah filsuf Nietzsche- berada pada udara ketinggian, di mana hanya manusia spesial saja yang bisa mencapainya.

Memang, pada umumnya para filsuf sangat ‘alergi’ dengan model politik, kekuasaan dan kepemimpinan ala demokrasi. Mereka menilai, demokrasi adalah cara politik paling konyol dalam memilih pemimpin mengatur kekuasaan. 

Dengan demokrasi, orang hanya masuk ke ranah “seolah-olah”, semu dan digelantungi paradoks yang absurd. Hanya dengan bermodal diipilih mayoritas, dengan segala kenaifannya- seorang pemimpin atau penguasa dilimpahi wewenang sangat besar dari kekuasaan untuk mengatur nasib hidup dan mati rakyat. 

Politik demokrasi, dengan demikian adalah “sekumpulan 'orang-orang buta’ yang bernama publik yang diminta mengartikan apa itu 'seekor gajah sesuai perabaan mereka masing-masing'. Yang memegang ekornya menganggap gajah itu seperti ular panjang. Yang memegang telinganya mengganggap gajah itu seperti piring besar pipih dan kenyal dan lain-lain.

Karenanya, Filsuf besar Yunani tempat demokrasi dibidani kelahirannya seperti Sokrates, Plato dan Aristoteles sangat tidak mempercayai model berpemerintahan ala demokrasi. Bahkan menurut Plato, demokrasi adalah ‘cacat’ paling mengganggu dalam sejarah peradaban manusia. Bagi Plato, pemimpin sejati seharusnya adalah seorang filsuf. Seorang yang bijaksana dan tahu mana kebenaran dan mana yang hanya kamuflase kebenaran, apalagi kepalsuan.

Bagi Filsuf besar ini, memberi mandat pada pilihan mayoritas publik yang ‘tidak tahu apa-apa’, merupakan cara paling gampang dalam menggali ‘kubur’ kekacauan masyarakat.

Namun, demokrasi terus berkembang dan secara pasti menguasai semua ruang-ruang model pemerintahan, memilih pemimpin untuk sebuah kekuasaan. 

Mengapa? Barangkali karena cara ini menjadikan rakyat biasa memiliki semacam harapan dan berhak meletakkan mimpinya, senaif apapun mimpi itu. 

Demokrasi, dengan segala kebisingan serta kedangkalannya mampu menjadikan rakyat kecil, rakyat biasa dan yang terpojok di pinggir kemajuan zaman merasa memiliki identitas, keakuan dan minimal menganggap -sebagai pemilik hak suara- ‘hadir’ dan ‘mengada’ dalam lintasan interaksi sosial. Dengan kata lain, rakyat kebanyakan merasa kehadirannya masih diperlukan, minimal hanya dalam kurun waktu tertentu saja. Seperti saat menjelang pemilihan umum. (*)