Puisi

23.3.19

Jokowi versus Prabowo: Menegakkan Akal Sehat


TANGGAL 17 April 2019 mendatang rakyat Indonesia kembali meletakkan dirinya sebagai pemegang penuh hak atas kedaulatan negeri ini.

Di hari itu, momen masa depan bangsa ini untuk 5 tahun ke depan kembali dipertaruhkan melalui Pemilihan Presiden (Pilpres). Nasib bangsa benar-benar ada di ujung jari kita untuk ‘menunjuk’ siapa yang bakal diberi mandat mengelola ratusan juta mulut rakyat Indonesia.

Dalam konteks itu, nasib bangsa menjadi tanggungjawab kita dan kekeliruan dalam memilih menjadi ‘beban’ kesalahan yang harus ditanggung rakyat selama 5 tahun.

Inilah konsekuensi dari pilihan kita dalam sebuah sistem demokrasi. Mengutip seorang filsuf, dalam alam demokrasi, bahkan seorang ‘begundal’ pun bisa menjadi pemimpin bangsa.

Dalam ranah ideal, sebuah sistem demokrasi selalu membawa beberapa prasyarat. Pertama, sistem ini bakal sehat ketika seluruh elemen penopangnya seperti rakyat, penyelenggara negara, elit partai politik yang menghidupinya berada dalam satu gelombang frekuensi kesadaran yang sama. Puncaknya adalah sikap rasional dan kecerdasan (literasi)  politik bangsa.

Kedua, sistem demokrasi yang bertumbuh sehat senantiasa digerakkan oleh tingkat kesejahteraan yang semakin baik, merata dan adil baik dalam cakupan kewilayahan maupun dalam jenjang kerja yang berdasar meritokrasi. Siapa yang menanam dia yang menuai hasil.

Ketiga, radar kesehatan demokrasi juga sangat ditentukan oleh sistem dan penegakan hukum yang baik dan berkeadilan. Hukum menjadi pengawal demokrasi yang paling utama dalam menegakkan aturan main serta memberi rasa aman dan rasa keadilan rakyat.

Pada bingkai ideal seperti itulah kita menaruh harapan akan Indonesia yang semakin ‘dewasa’ dalam berpolitik. Dalam konteks itu pula kita terus ‘bekerja’ mempersempit jurang antara ‘das sein’ dan ‘das sollen’. Antara harapan dan kenyataan. Antara impian dan realitas.

Sejarah pergulatan menegakkan pilar demokrasi memang bukanlah pekerjaan gampang dan sekali jadi. Di sana, sejarah senantiasa menjadi medan pembelajaran kita. Menjadi bangsa yang tidak ‘amnesia sejarah’ dan menjadi bangsa pembelajar yang mampu memetik kristal-kristal makna dari setiap peristiwa sejarah.

Dengan demikian, ada satu hal yang mencolok dalam setiap gerak langgam demokrasi sebuah bangsa, yakni bahwa sistem demokrasi dalam konteks pemilihan pemimpin, kita tidak mencari sosok yang sempurna. Dalam pemilihan pemimpin kita tidak bermimpi untuk memilih seorang “superman”, namun kita memilih sebuah potensi, sebuah harapan, sebuah niat yang tulus.

Dalam ranah pemilihan dengan basis demokrasi, kita memilh pemimpin yang kemungkinan terburuknya paling minim. Yang kemungkinan daya merusaknnya paling kurang.

Untuk semua itu, kita sangat membutuhkan ‘common sense’, sebuah akal sehat yang dilandasi oleh referensi pribadi dan track record yang tak bias oleh sikap emosional apalagi sebentuk kebencian. Akal sehat yang menuntun kita untuk memilah dan memilih adalah akal sehat yang membumikan tanggungjawab pada kemaslahatan rakyat, bukan berdasar pada kepentingan pribadi, kelompok dan golongan. Akal sehat yang bening dari campur tangan ‘fitnah’, hoaks dan fake news. Di sinilah kecerdasan (literasi) politik dan rasionalitas rakyat sangat diperlukan.

Dan memasuki masa puncak pemilihan, nama yang disodorkan kepada kita hanya dua, yakni Jokowi dan Prabowo. Kedua tokoh ini bukanlah nama baru dalam lingkar politik Indonesia.

Jejak rekam dan kiprah kemaslahatan yang dimiliki mereka jelas tercatat baik bila kita mau sedikit saja berusaha melacaknya dengan jernih, tanpa bias kebencian di dalamnya. Dari kedua tokoh yang jelas hanya manusia biasa tersebut, pilihan yang paling kecil kemungkinan daya rusaknya bisa kita pilah. Dengan begitu kita memilih bukan seolah kita hanya menjagokan kesebelasan favorit kita seperti dalam sepak bola, namun pilihan kita adalah sebuah tanggungjawab sebagai warga untuk ikut menentukan baik-buruknya masa depan negeri ini. Mari memilih dengan akal sehat. **