Puisi

31.7.20

Demokrasi Pilkada dalam Perangkap Oligarki


SETIAP jelang perhelatan pilkada, saya selalu menemukan demikian hebohnya dunia maya (media sosial) oleh ingar bingar kicauan nietizen. Saya mendapati betapa responsifnya warga negara dunia maya menggiring opini, memamerkan sokongan dan bahkan hingga mengorek aib kandidat yang tidak didukungnya. Dalam jagat digital, kehebohan politik pilkada ini kerap membikin kita terkaget-kaget karena jenis informasi yang diluncurkan kerap membawa banyak tafsiran. Benar atau tidak, informasi ini kemudian menjadi konsumsi publik.


Saya membayangkan, bila ada seorang pengamat luar negeri yang mencoba berselancar dalam jagat dunia maya politik Indonesia, pastilah meletakkan hipotesa awal pengamatannya dengan asumsi; kesadaran politik warga di negeri ini telah mencapai tahap gemilang. Asumsi ini bisa dimaklumi, mengingat betapa dahsyatnya dinamika politik dunia maya di Indonesia. Hampir semua ruang percakapan (baca: status dan atau twit) didominasi pertarungan memperebutkan opini publik.

Namun benarkah, kesadaran warga terkait melek politik di negeri ini sudah demikian menjulang tinggi? Terus terang saya kurang paham. Tapi saya pernah membaca buku bagus dari Burhanuddin Muhtadi dengan judul “Populisme Politik Identitas dan Dinamika Elektoral” dan buku F. Budi Hardiman dengan judul menohok: “Dalam Moncong Oligarki”, dan menemukan anomali dan paradoks dalam demokrasi di negeri ini.

Pada dua buku ini dikuliti hingga tulang sumsum bagaimana anatomi demokrasi negeri ini dengan tone yang sama yakni, demokrasi kita telah gagal dalam memenuhi ekspektasi rakyat. Demokrasi kita dalam tahap awal reformasi telah dibajak oleh politik oligarki. Politik elitis yang menelikung di sudut-sudut remang balik layar dalam panggung politik permukaan hiruk-pikuk yang artifisial. Politik kartel dibalik jubah “demi kemaslahatan rakyat”, namun menyedot habis energi positif demokrasi dan mengubahnya menjadi limbah politik transaksional. Demokrasi kemudian menjelma menjadi berbunyi “demi keuangan yang maha esa” di sana.

Lalu bagaimana kita menjelaskan demikian maraknya jagat medsos kita dalam setiap perhelatan demokrasi pemilihan? Di sinilah anomali dan paradoks itu berlangsung. Karena segala gegap gempita itu tidak lain adalah buih-buih di lautan yang menggelombang dahsyat namun tak membawa nilai subtansial. Dengan bahasa sederhana; semua itu adalah sejenis keriuhan “pemandu sorak” yang hanya bisa mengikuti genre politik yang telah diatur segelintir para “raksasa” politikus di menara gading partai politik. Maka segala yang mengharu-biru di dunia politik pilkada, sebenarnya bukanlah murni harapan rakyat, namun tak lebih dari pseudo demokrasi yang sudah terpakem dalam cerita yang telah disetting dan disutradarai oleh segelintir para oligarki dan kartel politik di negeri ini. Apa boleh buat. (**)